Skip to content

UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Oktober 17, 2009

Pokok-Pokok Pengaturan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

  1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
  3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

  1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
  2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List).
  3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
  4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
  5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Materi yang diatur dalam UU PDRD yang disahkan hari ini adalah sebagai berikut:

1. Penambahan jenis pajak daerah
Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

a. Pajak Rokok
Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagihasilkan kepada kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarannya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti natural growth (pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut.

Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).

b. PBB Perdesaan dan Perkotaan
Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.

d. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

2. Penambahan Jenis Retribusi Daerah
Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Tera/Tera Ulang
Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat.

b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha.
Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

c. Retribusi Pelayanan Pendidikan
Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan
Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksana secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.

3. Perluasan Basis Pajak Daerah
Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

  1. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
  2. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan
  3. Pajak Restoran, termasuk katering/jasa boga.

4. Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

5. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah
Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

  1. Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.
  2. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
  3. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
  4. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%.
  5. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.

6. Bagi Hasil Pajak Provinsi
Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:
1. Pajak Kenderaan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
3. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.
4. Pajak Air Permukaan: Provinsi 50%, Kab/Kot 50%.
5. Pajak Rokok: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.

7. Earmarking
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah:

  • 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
  • 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
  • Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Download UU No.28/2009.

About these ads
24 Komentar leave one →
  1. November 9, 2009 8:52 am

    terima kasih atas informasinya dan saya mohon ijin tuk diunduh ya.. tksh.
    salam,
    ayi.

  2. syukriy permalink*
    November 10, 2009 7:18 am

    @Ayi: Silahkan, mas.

  3. November 25, 2009 12:18 am

    Pak, kite penah demu wan acara penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) i Takengon. Sentan ku engon UU No.28/2008, kurang pas ike dianggap dapat meningkatkan PAD kab/kota. Contoh: PKB 70% kin Prov dan 30% kin kab/kota. Padahal ini sumber paling kul kin PAD. Provinsi ngutip PKB ari seluruh kab/kota, harusnya prosentasenya lebih kucak. Kemudian, si nurus jelen dan fasilitas transportasi kab/kota. Kune oya?

  4. Januari 6, 2010 10:24 am

    terima kasih informasinya

  5. Januari 19, 2010 7:19 pm

    …penerimaan Pajak Rokok dialokasikan…untuk mendanai pelayanan kesehatan… kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok)…

    Ngelawak ini peraturan…

  6. afna permalink
    Februari 23, 2010 12:48 pm

    pak, kuesioner penelitian pengaruh penyajian neraca daerah dan transparansi terhadap akuntabilitas dan aksesibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ada gx pak? kalo ada tlong di cantumkan donk atau dikirim ke alamat email saya. Terima kasih.

  7. ayayawae permalink
    Maret 26, 2010 2:49 pm

    ejajufri: peraturannya ngelawak? yahh tu kn krn bahaya ngerokok, kalo yg ngerokok kena sendiri si wess, tp kl ngerokok kena org lain jg..

  8. arjen sapawi permalink
    Maret 30, 2010 1:48 pm

    mas ada ngak standarisasi penerimaan pajak,, tingkat pertumbuhannya dan kontribusinya ke pad,,,,tapi khusis pajak kend. bermotor mas,,
    misal 60%-70% kurang efektif,,70%-80% efektif dst…

    tolong yamas,,, n juga sumbernya…
    untuk skripsi mas…
    tolong ya mas… di tunggu..

  9. April 9, 2010 10:37 am

    bang ini saya sedang buat skripsi tentang pajak daerah… kalau mau ambil dari bahan ini enaknya judulnya apa ya?

  10. lia permalink
    Mei 13, 2010 8:55 am

    syukron,, cocok buat referensi makalah saya :D

  11. Juli 22, 2010 5:57 pm

    Tks atas infonya….smga sukses

  12. Davy permalink
    Desember 13, 2010 11:57 pm

    Undang-undang yang aneh dan rancu, dalam pasal 90 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa bahwa pajak terhutang (BPHTB) harus dibayarkan pada saat akta dibuat dan ditandatangani, dalam hal ini adalah akta wasiat, kemudian dalam pasal 93 disebutkan PPAT/Notaris yang melanggar ketentuan pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 7.500.000.-
    Apakah pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR lupa atau bodoh dan tidak tahu hukum, bukannya di DPR dan pemerintah banyak pakar hukum?
    Hallo para pembuat undang-undang, apakah anda tahu apa itu Hibah Wasiat?
    Hibah Wasiat adalah pemberian secara cuma-cuma yang ditetapkan dalam surat wasiat dari pemberi wasiat dan “baru berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia” (Pasal 875 jo Pasal 957 KUH Perdata).
    Akibat hukum pada Hibah Wasiat baru berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia dan benda yang dihibahwasiatkan diserahkan oleh pelaksana wasiat dengan hak bezit atau oleh segenap ahli waris dari pemberi hibah wasiat kepada legataris.
    Dan disini Pejabat yang berwenang untuk membuat akta wasiat/akta penyimpanan wasiat adalah Notaris bukan PPAT. PPAT hanya berwenang untuk membuat akta pemindahan hak yang berhubungan dengan tanah setelah pemberi hibah wasiat meninggal dan isi dari surat wasiat tersebut berupa tanah.
    Dan harus diingat, wasiat dapat ditarik/dicabut kembali oleh pembuat wasiat dengan cara membuat wasiat baru atau dengan akta notaris juga dapat tidak dijalankan apabila melanggar bagian mutlak (para) ahli waris.
    Jadi inilah sekilas Teori/dasar hukum tentang wasiat yang harus diingat oleh para pembuat undang-undang supaya undang-undang yang dibuat sesuai dengan kaidah hukum dan hukum dasar/hukum materiilnya.

  13. daniel permalink
    Maret 7, 2011 9:01 pm

    Uu No.20 tahun 2000,tentang BPHTB terdiri dari beberapa Pasal dicabut oleh UU No.28 tahun2009,yang mengatur BPHTB hanya mulai pasal 85 sampai pasal 90 (lima pasal), dan tidak adanya PENJELASAN YANG JELAS, semua pasal2 dianggap jelas,padahal dalam Aplikasi (Praktek) dilapangan banyak perdebatan2 dan pertentangan dengan UU No.20 Tahun 2000, Misalnya : kalau didalam pasal 3 UU No.20 Tahun 2000,tentang yang Tidak terkena BPHTB khususnya ayat 4 huruf d, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. lalu dalam Penjelasan pasal demi pasal diberi penjelasan yang jelas beserta contohcontohnya,tapi kenapa dalam Penjelasan UU No.28 tahun 2009 ,dikatakan CUKUP JELAS.? Pertanyaannya : Apakah Pembaharuan,Perubahan Hak dan Pemberian Hak (Permohonan Hak Milik yang berasal dari Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan) tanpa Perubahan nama juga menjadi objek yang terkena BPHTB..?

  14. Akbar permalink
    Agustus 14, 2011 10:16 am

    pak,,kurang ditekankan perbedaan Pajak dan Retribusi

  15. Oktober 14, 2011 10:05 am

    Maaf pa untuk retribusi TARA / Tara Ulang tarif ya berapa ya?????

  16. wan eva permalink
    Desember 8, 2011 8:55 am

    assalamualaikum…………bang.
    saya pegawai di dispenda kab. bengkalis (riau), sudah ngajukan judul tesis tentang penghapusan piutang pajak daerah/retribusi daerah, tapi saya bingung masalah metodologi penelitiannya. apalagi setelah saya browsing ke blognya abang ini, jelas sekali pengetahuan saya tentang keuangan daerah masih sangat kurang. jadi malu nih. Bisa dibantu gak bang…………?? oya, saya kaitkan dengan realisasi peningkatan PAD, bisa gak bang? mohon dibalas yaa……….???! please……..

  17. puji daryana permalink
    Maret 28, 2012 2:20 pm

    Trims

  18. Dudi Iskandar permalink
    April 28, 2012 1:31 pm

    mekhizin bng, kami ni USU mace tulisendu

  19. Ahmad permalink
    Mei 30, 2012 10:19 am

    Sangat bagus bahasannya, mohon ini untuk mengutip beberapa kalimat dalam tulisan ini.

  20. September 28, 2012 5:45 pm

    trima kasih infonya…bahasanya bagus, tambah donk Pak tentang pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yg sah. T
    rims Pak

  21. November 22, 2012 7:30 am

    kurang dijelaskan apakah pajak yg satu dengan yg lain termasuk progresif maupun degresif

  22. BPD desa Wadas, Telukjambe, Karawang, Jabar permalink
    Mei 30, 2013 7:39 am

    Trimakasih tas infonya, mohon ijin download ya bang 1

  23. Juni 18, 2013 7:13 pm

    Kira-kira tau ga pa, Permendagri turunan dari UU No. 28 2009, yaitu permendagri tentang system dan prosedur pajak daerah, retribusi daerah.. biasanya kan kalau ada UU, keluar juga Permendagri.nya? Trims.

  24. dhan permalink
    Oktober 18, 2014 6:41 pm

    pak, dalam pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor. uu daerah no dan tahun berapa yang mengatur? trima kasih

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: