Skip to content

Uang Persediaan

Agustus 9, 2009

Uang persediaan (UP) adalah istilah baru yang muncul dalam Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. UP merupakan uang kas yang ada di tangan bendahara pengeluaran, dengan karakteristik sebagai berikut:

  1. Hanya diberikan sekali dalam satu tahun anggaran;
  2. Diberikan pada awal tahun anggaran;
  3. Merupakan jumlah maksimal (pagu) uang yang dipegang oleh bendahara pengeluaran;
  4. Untuk digunakan dalam melaksanakan pembayaran kegiatan-kegiatan yang bersifat swakelola;
  5. Bersifat revolving (adanya pengisian kembali jika telah terpakai); dan
  6. Besarannya tergantung pada “kebijakan daerah” (biasanya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah).

UP dalam Permendagri No.13/2006

Pasal 1 angka 66 Permendagri No.13/2006 menyatakan bahwa “SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Uang muka kerja merupakan sebutan untuk uang (kas) yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan di SKPD, dimana pembayarannya dlakukan oleh bendahara. Misalnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa yang harus melalui pelelangan (tender), maka SKPD terlebih dahulu harus mengiklankan informasi tentang kegiatan tersebut di media nasional (seperti harian Media Indonesia). Pembayaran iklan ini dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP.

Kaitan SPD, UP, dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Permendagri No.13/2006 dan Permenadgri No.59/2007

Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada format SPD (Lampiran D.VI Permendagri 13) dicantumkan informasi antara lain tentang:

  • Dasar penyediaan dana (DPA-SKPD, DPPA-SKD, DPAL-SKPD);
  • Nama PPTK;
  • Untuk kebutuhan (bulan… s/d bulan…);
  • Untuk keperluan beban pengeluaran (UP/GU/TU/LS);
  • Atas beban: Nama program, nama kegiatan;
  • Ikhtisar penyediaan dana.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam format SPD ini, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Permendagri 13:

  1. SPD diterbitkan untuk setiap kegiatan/PPTK. Artinya, satu SPD untuk satu kegiatan.
  2. SPD diterbitkan untuk periode waktu tertentu (misalnya bulan Januari-Maret);
  3. SPD juga dibuat untuk Uang Persediaan (UP);
  4. UP dibentuk untuk setiap kegiatan; dan
  5. Bendahara pengeluaran menatausahakan banyak SPD dan UP karena bertugas menyelesaikan pembayaran semua belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sementara dalam Permendagri No.59/2007, item nomor 42, di antara ayat 1 dan 2 pada pasal 197 ditambahkan satu ayat baru (1a) yang berbunyi: “Penerbitan SPD dilakukan per bulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.”

Kemudian, pada Lampiran D.VIa Permendagri No.59/2007 tentang SPD, terjadi perubahan atas substansi yang dicantumkan, yakni:

  • Tidak disebutkan untuk belanja tidak langsung atau belanja langsung;
  • Tidak ada lagi nama PPTK, dan
  • Tidak ada lagi nama program/kegiatan.

Berdasarkan lampiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara SPD menurut Permendagri No.13/2006 dengan Permendagri No.59/2007, yakni:

  1. SPD diterbitkan berdasarkan kebutuhan perbulan, pertriwulan, atau persemester, bukan lagi per kegiatan;
  2. SPD mencakup penyediaan dana untuk belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan) dan belanja langsung; dan
  3. SPD juga mencakup UP/GU/TU/LS, yakni semua pengeluaran kas yang harus direalisasikan selama periode SPD.

Arti Penting Anggaran Kas SKPD

Salah satu alat pengendali bagi BUD agar pembayaran kepada SKPD dapat berjalan dengan baik adalah anggaran kas (cash budget). Pasal 125(1) menyatakan bahwa: Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.

Pada pasal 126 dinyatakan bahwa PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anggaran kas pemda disusun berdasarkan rancangan anggaran kas SKPD dan mengikuti rencana pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD. Artinya, anggaran kas sesungguhnya merupakan sebuah kontrak antara BUD dengan SKPD, yakni BUD akan menyediakan sejumlah dana sesuai dengan kebutuhan SKPD.

Keberadaan anggaran kas akan mengurangi perilaku moral hazard PPKD selaku BUD karena secara tidak langsung semakin mempertegas bahwa uang yang ada di kas daerah sebenarnya adalah “milik” SKPD, kecuali alokasi untuk belanja tidak langsung yang dikelola oleh PPKD (semisal belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga). Dana yang tersimpan di Kas Daerah yang dikelola BUD sebisa mungkin hanyalah dana-dana yang memang “tidak dibutuhkan” SKPD untuk melaksanakan program/kegiatan.

UP yang terpakai akan di-SPJ-kan oleh bendahara ke kepala SKPD melalui PPK-SKPD, yang disertai dengan dokumen SPP-GU. Berdasarkan SPP-GU dan dengan memperhatikan kelengkapan SPJ bendahara pengeluaran, PPK-SKPD kemudian menyiapkan SPM-GU untuk ditandatangani kepala SKPD dan kemudian disampaikan ke BUD. SPP-GU dan SPM GU dapat diajukan berkali-kali sepanjang total permintaan pencairan masih di bawah atau sama dengan pagu yang ada di dalam anggaran kas SKPD.

Keterlambatan Pengesahan APBD, Penerbitan SPD, dan Pencairan UP

Ada kalanya Perda APBD terlambat disahkan, tentunya dengan berbagai macam alasan (umumnya alasan politik dan oportunisme elite daerah). Keterlambatan ini memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap pelaksanaan APBD, baik aspek teknis maupun administrasinya (penatausahaan dan akuntansi). Dalam aspek administrasi, beberapa hal penting yang harus dibuat “kebijakan” oleh Pemda adalah:

  1. Pencairan UP. Secara normatif, SPD tidak boleh diterbitkan jika APBD atau DPA-SKPD belum disahkan. Artinya, jika tidak ada SPD, maka tidak akan ada SP2D dan uang kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran. Alangkah naifnya, jika APBD baru bisa ditetapkan bulan April, pembayaran rekening telepon, air, dan listrik kantor harus ditunda selama tiga bulan sehingga menyebabkan aliran ke kantor diputus oleh Telkom/PLN/PDAM.
  2. Pelaksanaan kegiatan lanjutan. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (dari APBD dan DPA-SKPD tahun lalu) pada prinsipnya tidak perlu menunggu penetapan Perda APBD. Pasal 138 Permendagri 13/2006, yang direvisi dalam item ke 36 Permendagri No.59/2007, menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. Artinya, DPAL-SKPD sudah disahkan sebelum Perda APBD ditetapkan dan dengan demikian, pelaksanaannya tidak tergantung pada penetapan Perda APBD tahun berikutnya.
  3. Pencairan UP tanpa SPD. Dari dua hal di atas, mengingat UP digunakan untuk melaksanakan kegiatan (atau untuk mendanai belanja langsung), maka bisa saja Pemda membuat kebijakan yang “agak nyeleneh”, yakni mencairkan UP tanpa perlu menerbitkan SPD terlebuh dahulu (karena penerbitan SPD harus menunggu penetapan APBD), khususnya untuk kegiatan lanjutan dan pemenuhan belanja wajib. Dasar pencairan UP adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang besaran UP. Agar payung hukum yang mendasari lebih kuat, dalam Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD atau Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, klausul ini haruslah dicantumkan.

================================

Berikut tulisan Deddi Nordiawan di FB tentang UP:
PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 memperkenalkan mekanisme Uang Persediaan dalam prosedur pengelolaan uang yang dilakukan oleh SKPD. Berikut beberapa pointer yang mudah2an dapat memberikan pemahaman bersama …

KONSEP
Uang Persediaan merupakan uang muka kerja SKPD yang bersifat revolving. Definisi ini merupakan implikasi dari dipilihnya sistem UYHD, sebuah sistem yang mengadopsi sistem Imprest Fund dalam pengelolaan kas kecil. Dengan sistem tersebut, bendahara sebagai pengelola kas diberikan uang muka kerja pada besaran tertentu, untuk kemudian dipakai untuk membiayai kegiatan SKPD, dan jika jumlah telah berkurang sampai batas tertentu dapat dimintakan penggantian sehingga jumlah uang akan kembali pada nilai semula.

DOKUMEN
Mekanisme uang persediaan menggunakan dokumen sebagai berikut:
– DPA SKPD sebagai dasar perhitungan
– Per KDH yang menetapkan besaran UP untuk setiap SKPD
– SPP UP
– SPM
– SP2D

ISU LAPANGAN

  1. Beberapa kesulitan yang muncul diawali dengan kebingungan tentang bagaimana menghitung besaran UP per SKPD. Pada dasarnya tidak ada pengaturan yang spesifik tentang hal tersebut. Secara logis, perhitungan besaran UP diawali dengan mengidentifikasi item2 dalam DPA yang akan dilaksanakan dengan cara LS. Berarti sisanya direncanakan akan dibiayai dengan menggunakan mekanisme uang persediaan. Kemudian, dilakukan proyeksi berapa kali bendahara yang bersangkutan akan melakukan SPJ. Jika 12 kali, maka jumlah tadi dibagi 12. Jika 20 kali, maka dibagi 20.
  2. Bagi Kas Daerah, UP merupakan pengeluran. Bagi SKPD, merupakan penerimaan. Namun dalam sudut pandang Pemda, UP hanya merupakan reklasifikasi kas semata. Jadi, dokumen penatausahaan TIDAK perlu mencantumkan kode rekening belanja yang menandakan adanya pembebanan belanja APBD.
  3. Penggantian UP yang telah digunakan menggunakan GU. Penggantian tersebut tidak dipicu berdasarkan waktu, tetapi dipicu berdasarkan kondisi (jumlah) keberadaan UP itu sendiri. Dengan demikian permintaan GU tidak harus menunggu sebulan atau periode waktu tertentu, namun tergantung pada kebutuhan.
About these ads
25 Komentar leave one →
  1. Rina Kristine permalink
    Agustus 9, 2009 11:39 pm

    Terima kasih info ttg UP/GU/TU, banyak sekali kasus yang ada didaerah pak, antara lain:
    (1) Pengajuan UP, apkh 10% dari Uang muka kegiatan yg sifatnya untuk b. peg / brg & jasa…walaupun nanti di SPJ-nya bisa digunakan utk kegiatan yg lain (geser2 dulu)
    (2) Apakah untuk SPJ-TU, uang yg tidak terpakai (sisa dari TU yg diminta saat pengajuan) untuk kegiatan, wajib disetorkan ke kasda kembali?

    Terima kasih, semoga mendapat respon

  2. syukriy permalink*
    Agustus 11, 2009 9:48 am

    @Rina Kristine
    1. UP hanya diberikan sekali di awal tahun anggaran, misalnya melalui SPD triwulan 1, dan digunakan untuk melaksanakan pengeluaran2 terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan selama TW tsb. Oleh karena itu, tidak ada “pergeseran” yang terjadi, kecuali satu SPD memang diterbitkan untuk satu kegiatan (Permendagri 13/2006).

    2. Betul, mbak. Sisa TU yang tidak terpakai harus dikembalikan lagi ke kas daerah.

  3. bentsh permalink
    Agustus 12, 2009 3:04 pm

    1. UP itu sifatnya uang muka kepada Bendahara Pengeluaran dari PPKD selaku BUD, dan belum membebani rekening jadi bisa digunakan untuk belanja apapun (fleksibel) berbeda dengan UUDP yang sudah ditentukan rekeningnya sehingga SPJnya geser-geser rekening (kaku) sebenarnya enggak sich kalo anggaran kasnya realistis sesuai jadwal kegiatan SKPD.
    2. SP2D TU setelah dibelanjakan dan diSPJkan seharusnya diterbitkan SP2D TU Nihil sebesar SPJnya jika ada sisa TU harus disetor begitu kegiatan selesai dan diSPJkan.

  4. syukriy permalink*
    Agustus 12, 2009 6:36 pm

    @bentsh
    Terima kasih, pak/bu.

  5. winarno permalink
    Agustus 18, 2009 8:03 am

    Apa sih pak alasannya kalo TU harus diikuti oleh SP2D TU Nihil?

  6. ahmad roy permalink
    Desember 11, 2009 3:05 pm

    terima kasih pak, saya jadi banyak tahu tentang mata kuliah saya di stan. prosdur up memang agak sedikit mumet.

  7. Raden permalink
    Desember 28, 2009 10:11 am

    Bisakah saya minta SK Penetapan Uang Persediaan atau besaran2 UP_nya?

  8. ratih permalink
    Januari 23, 2010 4:38 pm

    makasih artikelnya..tapi saya kurang begitu paham, karena sy bendahara baru..mohon jelaskan UP bisa digunakan untuk apa sj..terimakasih

  9. Februari 23, 2010 5:09 pm

    mohon penjelasan ::: yang termasuk up sesuai yang tercantum dalam peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per -66/pb/2005 pasal 7 ayat 7 terima kasih

  10. Februari 26, 2010 10:15 am

    minta penjelasan tentang SP2D UP, SP2D GU, SP2D TU, SP2D LS/GAJI, SP2D LS BRG. JASA/MODAL

  11. Februari 26, 2010 10:26 am

    minta penjelasan tentang SP2D UP, SP2D GU, SP2D TU, SP2D LS/GAJI, SP2D LS BRG. JASA/MODAL karena asing bagi kami di sekolah

  12. April 11, 2010 9:01 pm

    Untuk pengalokasian UP, dasarnya apa? Apa menurut presentase besarnya anggaran SKPD atau ada ketentuan lain?

  13. RIO ARMANDA permalink
    April 19, 2010 12:20 pm

    1) Bagaimana perlakuan penerbitan spd yang melebihi anggaran kas daerah pada rekening daerah.
    2) apabila spd tetap diterbitkan sedang kan dana yang tersedia pada rekening tidak mencukupi apakah dibolehkan ?

  14. Januari 24, 2011 1:54 pm

    Minta tolong bagaimana membuat SK UP

  15. Januari 24, 2011 2:05 pm

    Bagaiman sih sebenarnya konsep penerbitan spp UP. terima kasih yaaa

  16. Februari 10, 2011 11:28 pm

    Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2011 tentang Uang Persediaan untuk kegiatan mendesak, telah di tetapkan beberapa jenis kegiatan yang bisa dimohonkan uang persediaan (UP) atau biasa dikenal Uang Muka (Porsekot), antara lain : makan minum kelayan panti, Jasa tenaga kerja non PNS. Namun permasalahan yang timbul adalah ada perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam Perbup dimaksud dengan Rencana Kerja Anngaran (RKA) th 2011 (alokasi anggaran menurun 10% dibandingkan DPA 2010)

    Pertanyaan :

    1. Apakah jumlah anggaran yang akan kita mohonkan Uang Persediaan untuk biaya kegiatan tahun 2011, mengacu pada RKA th 2011 atau Perbup ( mengacu DPA th 2010) dikarenakan RKA th 2011 ada penurunan anggaran sebesar 10 % ? mohon disertai alasan dan sanksi Hukumnya.
    2. Bagaimanakah cara mengatur siasat, jika permohonan Up harus mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) tahun 2010, dikarenakan sebelum sampai pada jadwal perubahan anggaran akan terjadi defisit anggaran, berhubung DPA tahun 2010 lebih besar daripada RKA tahun 2011 ?
    3. Apakah peluang permohonan UP/Uang muka/Posekot anggaran sebaiknya di tunda dulu sampai terbitnya PERDA DPA tahun 2011, dengan resiko mencari pinjaman dana dari luar, dikarenakan alokasi anggran untuk kegiatan tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 10 persen dibandingan dengan tahun 2010 yang lalu ?

  17. Februari 11, 2011 1:08 am

    Mohon bertanya tentang batasan maksimal pengambilan uang persediaan (UP), sebagai berikut :

    1. Apakah pengajuan Uang Persediaan/Uang Muka kerja/uang porsekot harus menunggu disahkannya DPA-SKPD Lanjutan oleh DPRD ?

    2. Apakah ada batasan maksimal pencairan Uang persediaan ? (misal : hanya 1 (satu) triwulan, lalu di stop, atau bagaimanakah).

    3. Apakah dimungkinkan terjadi perubahan RKA -DPA SKPD, tahun berikutnya setelah penghentian pengambilan Uang Persediaan ?

  18. Maret 22, 2011 11:07 pm

    UP dalam lingkup pelaksanaan APBN: http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Uang_Persediaan

  19. Mei 3, 2011 3:43 pm

    apakah ada perbandingan antara UP/GU/TU dengan LS waktu perencanaan?

  20. Februari 3, 2012 12:33 am

    Assalamu’alaikum.
    Mohon penjelasan tentang SPP TU yang harus disetorkan bila ada sisa dari nilai SPP TU yang diminta.
    1. Apakah disetorkan 1 bulan setelah terbitnya SP2D, misalnya SP2D terbit tanggal 10 Februari 2012 dan harus sudah disetorkan paling lambat tanggal 10 Maret 2012 (bulan berikutnya).
    2. Atau sisa TU tersebut disetorkan dibulan berkenaan setelah terbitnya SP2D, misal SP2D terbit tanggal 10 Februari 2012 dan harus disetorkan paling lambat tanggal 29 Februari 2012 (bulan berkenaan).

    Terimakasih atas bantuannya.

  21. yovico permalink
    Februari 27, 2012 1:28 pm

    pak saya maw tanya.. bagaimana untuk menyelesaikan masalah mengenai isu lapangan yang nomer 1..terima kasih .. mohon pencerahan

  22. Hana permalink
    Juli 6, 2012 10:43 am

    mau tanya pak, misalkan pada tgl 15 Juni 2012 kami mengambil UP 10 juta dan pada tgl 17 Juni 2012 UP yang kami ambil di belanjakan 5 juta , bagaimana pencatatannya di BKU ? apakah pengeluarannya di catat sesuai dgn tgl di belanjakan uang tsb (17 Juni 2012) atau nti pada saat kami menerima SP2D GU dari belanja 5 juta tsb. mohon penjelasannya

  23. usman adireja permalink
    November 22, 2012 12:58 pm

    bagaimana kegiatan dilaksanakan pada anggaran murni sementara pembayarannya dilakukan dalam anggaran perubahan, karena anggaran murni sudah habis namun kegiatan harus tetap dilaksanakan

  24. Jamal permalink
    Mei 4, 2013 11:13 pm

    @Wikiapbn

    Mohon Pencerahan mengenai Uang Persediaan :

    Uang persediaan adalah 1/12 dari pagu dengan maksimum Rp 50.000.000 untuk yang mempunyai pagu sampai dengan Rp 900.000.000

    Kita ketahui bahwa Uang Persediaan hanya diberikan 1 kali per tahun anggaran.

    Pertanyaan :

    Jika terjadi kelebihan pembayaran Uang Persediaan (UP) karena kesalahan perhitungan, seharusnya Rp 50.000.000 (mejadi Rp. 60.000.000) untuk yang mempunyai pagu sampai dengan Rp 900.000.000, bagaimana solusinya ?

    Mohon penjelasannya.

  25. akbar permalink
    April 1, 2014 3:18 pm

    mau tanya pak,,, apa dasar pengambilan UP 2 kali??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 83 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: