Skip to content

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

April 25, 2009

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi.

Sumber Aset Daerah

Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini:

  1. Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Namun, pengakuan besarnya nilai aset tidak sama dengan besaran anggaran belanja modal. Penafsiran atas Permendagri No.13/2006 memang memungkinkan kita menyataan bahwa besaran belanja modal sama dengan besaran penambahan aset di neraca. Hal ini kurang pas jika neraca dipandang dari konsep akuntansi, karena penilaian suatu aset haruslah sebesar nilai perolehannya (konsep full cost). Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan (ready to use) haruslah dihitung sebagai kos aset bersangkutan. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan adalam semua biaya yang menjadi masukan (input) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya belanja pegawai dan belanja barang & jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, kos untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai outcome.
  2. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD. Dalam hal ini, pemerolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanaj pegawai dan belanja barang & jasa. Pemda sering menerima aset dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat. Saat ini, beberapa daerah menerima penambahan aset yang cukup signifikan dari pihak lain, seperti di Aceh, Sumut, dan DIY. Di Aceh, ALGAP dan LGSP memberikan sumbangan peralatan kerja seperti komputer jinjing, jaringan internet, dan printer. Belum lagi pembangunan gedung untuk perkantoran dari NGO asing.

Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sepertinya sudah diatur dengan sangat lengkap, mulai dari hulu sampai hilir. Tapi, mengapa di daerah tetap terjadi masalah?

Beberapa Isu Penting terkait Aset Daerah

  1. Perencanaan dan penganggaran. Pada praktiknya, di daerah sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak dianggarkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, seperti rente, yang diterima oleh aparatur daerah sebelum pengadaan barang dilaksanakan. Di sebuah daerah, ketika kami diminta menyusun APBD-nya, ternyata ada beberapa aset yang sudah diterima dan dipakai, padahal dianggarkan saja belum. Pihak supplier (fihak ketiga) biasanya cuma bilang: ambil saja dulu, masalah pembayaran kan bisa diatur dalam APBD.
  2. Pengadaan. Tahapan ini paling sulit. Selain rawan dengan praktik korupsi, “ancaman” menjadi tersangka (lalu menjadi terpidana) cukup besar. Oleh karena itu, masalaha yang paling sering muncul adalah: mekanisme pengadaannya penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau tender bebas? Yang unik, banyak aparatur daerah yang tidak mau menjadi panitia pengadaan karean takut terjerat kasus korupsi. Akibatnya, jikapun ikut ujian sertifikasi (sebagai syarat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa sesuai Keppres No.80/2003), umumnya sengaja tidak meluluskan diri. Artinya, mendingan ndak lulus daripada menjadi panitia lelang. Wah!
  3. Pemeliharaan. Setiap pemeliharaan terkait dengan anggaran untuk pemeliharaan. Belanja pemeliharaan ternyata salah satu objek belanja yang paling sering difiktifkan pertanggungjawabannya. Jika dicermati dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), atau dalam Perhitungan APBD, biasanya anggaran belanja pemeliharaan terealisasi 100%. Habis tak bersisa. Yang menarik, berdasarkan penelitian di negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Amerika Latin (IMF, 2007; World Bank, 2008) fenomena ghost expenditures merupakan hal yang biasa. Artinya, alokasi untuk pemeliharaan selalu dianggarkan secara incremental meskipun banyak aset yang sudah tidak berfungsi atau hilang. hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi dalam penghapusan dan pemidahtanganan aset-aset pemerintah.
  4. Penghapusan. Penghapusan aset bermakna tidak ada lagi nilai suatu aset yang akan dicantumkan di neraca. Penghapusan dari buku besar dilakukan setelah kepemilikan aset tersebut tidak lagi di daerah, tetapi di pihak lain atau dimusnahkan atau dibuang. Dalam persepktif akuntansi, penghapusan dilakukan dengan cara membuat jurnal, misalnya: mendebit rekening Ekuitas Dana-Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan mengkredit Aset Tetap.
About these ads
43 Komentar leave one →
  1. Guntur permalink
    April 26, 2009 4:32 pm

    Pak Syukriy Yth.
    Topik mengenai aset daerah dan optimalisasinya selalu menarik, apalagi membaca ikhtisar hasil pemeriksaan BPK 2008 ini, ketidaktepatan pengelolaan aset hampir selalu terjadi di banyak daerah. Apakah Bapak memiliki bahan-bahan yang bisa diangkat sebagai topik penelitian di lingkup pengelolaan aset daerah? terimakasih sebelumnya Pak..

  2. April 26, 2009 6:40 pm

    @Pak Guntur
    Terima kasih atas kunjungannya, pak.

    Memang isu ini sangat menarik dari semua aspek keuangan daerah. Saya sedang mencoba merumuskan berbagai isu penting yang dihadapi daerah saat ini, sehingga bisa menjadi bahan diskusi bersama. Saya baru mencoba melempar isu lewat blog ini, belum berani membuat kesimpulan atau hipotesis.

    Nah, kalau ada masukan atau komentar, mohon disampaikan, pak. Siapa tahu ada perspektif berbeda yang bis kita bahas.

    Saya sendiri berlatar belakang ilmu akuntansi, sehingga penglihatan saya terhadap aset daerah mungkin hanya fokus sebatas pengakuntansian dan pelaporan aset daerah tersebut.

  3. Guntur permalink
    April 28, 2009 12:46 pm

    Pak Syukriy Yth.

    Sama-sama Pak, blog Bapak ini banyak memberikan pencerahan bagi saya di bidang keuangan daerah :D

    Mengenai aset daerah Pak, saya coba share ya, mungkin bisa dikembangkan, mungkin tidak bisa, karena pada prinsipnya sudah salah :p

    Sisi perencanaan. Kita bisa menilai bagus tidaknya perencanaan keuangan daerah dari alokasi belanja pemeliharaan, based on nilai aset tetap yang ada. Penelitian ini mungkin sudah banyak dilakukan.

    Sisi pembukuan. Pertambahan nilai aktiva tetap akan berbanding lurus mendekati formula y=1x terhadap belanja modal yang terjadi pada periode tersebut. Penelitian tentang ini belum saya temukan. Kalaupun ada, konstruksi symptom dan masalahnya perlu dipikirkan masak-masak.

    Aspek financing. Jenis belanja modal yang dialokasikan dalam APBD, apabila itu bertujuan untuk mendapatkan return di masa yang akan datang (misalnya pembangunan gedung untuk tujuan memperoleh pendapatan sewa di masa yang akan datang), hal itu harus diuji efektifitasnya. Masalahnya terdapat di ketersediaan data.

    Sisi peraturan. Mengupas peraturan di Permendagri 17/2007 dan Permendagri 13/2006 mengenai barang daerah, mungkin perlu adanya harmonisasi di beberapa hal, seperti kodifikasi barang. Ini lebih ke explanatory research.

    Sementara itu Pak Syukriy, mungkinkah bisa dikembangkan? Terima kasih sebelumnya atas tanggapan Bapak.

  4. Mei 8, 2009 3:44 pm

    asslamualikum pa’
    mau bertanya ni pa’ sebagai orang baru dalam bidang akuntansi pemerintahan: yg mana lebih tepat menurut bapak asset yang di sajikan dalam Neraca :
    1. Dari belanja Modal SP2D
    2. Dari Bidang Asset atas dasar Kartu Inventaris kantor
    3. Atau dari harga perolehan asset

    tlg jelaskan

    makasih atas jawabannya..

  5. Mei 14, 2009 1:44 pm

    makasih…..

  6. widi permalink
    Mei 16, 2009 7:32 pm

    Aslmkm…
    P, mksh untuk referensi’y…
    sangat membantu…

  7. agustiana permalink
    Mei 28, 2009 4:02 am

    Asset???????????

    Mudah di katakan sulit dibuktikan.
    Inventarisasi dan Appraisal
    SP2D (Kororari) atau Kartu Inventaris
    Nilai Belanja Modal/Nilai Perolehan

    1. Sulit dibuktikan biasanya dokumen aset tercecer dan tumpang tindih pengakuan ujung-ujungnya diakui barang milik pribadi.
    2. Inventarisasi (menthok petugas inventarisir tidak bisa menyentuh pejabat2 tinggi di daerah)
    3. Appraisal (Inventarisasi gak sesuai) Appraisal mengikuti.
    4. SP2d atau Kartu Inventaris? asal jangan berantem aja di depan pemeriksa ada kesepakatan dulu.
    5. Belanja Modal atau Nilai Perolehan? Buka lagi kebijakan akuntansi daerah masing2 kalo belum ada kembalikan ke SAP

    Pesimis? Gak juga yang penting kebijakan aset tidak hanya tertumpu pada 1 bagian/bidang saja harus ada komitmen dari KDH karena kalo berhubungan dengan aset akan menyentuh hal-hal yang sensitif.

    Salam Bos Kapan kita ketemu dan diskusi lagi :) Main2lah kalo ke jakarta kabarin aja insyaallah saya datang.

  8. baharuddin permalink
    Juni 5, 2009 12:09 pm

    terkait masalah pengadaan, ada fenomena lain yang muncul yaitu bahwa penunjukan langsung di nilai lebih “safe” sehingga sering menjadi pilihan utama. karenanya, pengadaan yang dari segi dana seyogyanya telah termasuk dalam kategori tender, di split menjadi beberapa bagian sehingga memungkinkan untuk di PL kan.. akibatnya adalah masyarakat pelaku bisnis yang menjadi korban, karena hanya yang punya koneksi khusus dengan panitia lah yang paling mungkin mendapatkan “duriannya”. biasanya dalam proses ini juga “bagi-bagi jatah” dibicarakan…. hehehe

  9. Muhammad Amin permalink
    Juli 21, 2009 5:28 pm

    Yth Bapak Syukry

    Masalah aset negara/daerah, ada beberapa pertanyaan yang mesti di jawab, yaitu :
    Berapa jumlah, jenisnya apa saja, dimana letaknya, siapa mengelolanya dan bagaimana kondisinya aset milik negara/daerah tersebut ?
    Aset yang sudah ada tersebut berapa nilai ekonomisnya ?
    Sudahkah dimanfaatkan ?
    Apakah pemanfaatan yang sudah ada sudah optimal ?
    Jika belum optimal bagaimana cara mengoptimalisasinya ?
    Ini suatu pekerjaan yang sangat besar dan saya yakin jika ini dilakukan begitu banyak potensi pendapatan yang akan mampu diraih dan sebagai alternatif Pendapatan Negara/Daerah diluar Pajak dan Retribusi. Harus dimulai….

  10. emza abdillah permalink
    Agustus 19, 2009 7:07 am

    bagaimana menentukan harga perolehan? tirms

  11. emza abdillah permalink
    Agustus 19, 2009 7:16 am

    Dalam persepktif akuntansi, penghapusan dilakukan dengan cara membuat jurnal, misalnya: mendebit rekening Ekuitas Dana-Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan mengkredit Aset Tetap. bisakah bapak jelaskan lebih detil, trims.

  12. syukriy permalink*
    Agustus 19, 2009 8:31 am

    emza abdillah
    Dalam konteks akuntansi yang menganut konsep full cost atau historical cost, pengakuan harga perolehan (cost) didasarkan pada pemahaman bahwa cost mencakup semua biaya yang dikeluarkan sampai suatu aset siap dipergunakan sesuai tujuan pengadaannya.

    Dalam konsep anggaran kinerja juga disebutkan bahwa pengalokasian sumberdaya atau input dalam sebuah kegiatan harusnya mencakup seluruh biaya yang dibutuhkan sampai outcome tercapai. Dengan demikian, jika sifat kegiatan adalah pengadaan barang/aset, maka outcome-nya adalah “tersedianya barang/aset yang siap dipergunakan untuk….” Hal ini bermakna bahwa naggaran kinerja dan konsep akuntansi terkait penilaian harga perolehan atau cost aset tetap sejalan adanya.

    Untuk menghitung besaran cost untuk suatu aset, maka ditotalkan semua belanja yang dikeluarkan, yakni belanja kegiatan. Jadi, yang diakui sebagai cost bukan hanya belanja modal, tetapi juga mencakup belanja pegawai (honorarium) dan belanja barang dan jasa (ATK, makan minum, perjalanan dinas, dll).

  13. Agustus 19, 2009 8:48 am

    emza abdillah
    Menurut pemahaman saya, jurnal seperti ini dibuat karena tidak dipakainya konsep artikulasi dalam laporan keuangan Pemda. Artinya, komponen-komponen Neraca “saling berhadap-hadapan”. Dalam konsep ini:
    – Rekening/akun Aset punya “lawan” di Utang atau Ekuitas Dana dan
    – Rekening/akun Utang punya “lawan” di Ekuitas Dana.

    Oleh karena rekening Aset Tetap berkurang harus di-kredit, maka rekening lawannya di Ekuitas Dana harus di-debit. Dalam hal ini tidak dikenal istilah “rugi” atau “untung” karena pengahpusan aset tetap (yang muncul di Laporan Rugi/Laba, yang pada akhirnya mempengaruhi Modal di Neraca).

    Mohon ma’af jika pendapat saya ini salah!

  14. Agustus 24, 2009 11:12 am

    Terkait dengan hal di atas. Apakah bapak punya artikel atau jurnal yang membahas manajemen keuangan suatu lembaga atau dinas-dinas daerah. Konfirmasi aja …apakah ilmu manajemen keuangan di dinas daerah bisa di sarikan dari ilmu akuntansi pemerintahan. Terima kasih.

  15. budi H Ton permalink
    Oktober 5, 2009 11:06 pm

    terkait prov punya program alih tanggungjawab RSBI (rintisan sekolah berbasis internasional) dari kab/kota ke prov, apakah keseluruhan aset juga akan diserahkan ke prov.. Bagaimana bila aset tetap d prov, namun prov menyewa kab/kota?? mohon penjelasan. makasih pak sukri sebelumnya..

  16. Arye permalink
    Oktober 11, 2009 1:46 pm

    Yth,
    Bapak Syukry…
    Dari topik yang di akangkat sangat menarik, saya pribadi sangat tertarik dan sekarang persoalan itu yang menjadi masalah dalam Pemerintah kita…
    dan sayang pingin menanyakan apa ada data penelitian sebelumnya..yang baru ini…
    terima kasih

  17. November 23, 2009 9:37 pm

    topik ini yg saya cari2 …
    karena topik mengenai optimalisasi aset ini sangat sedikit
    saya ingin mengambil topik ini menjadi tesis saya
    dan saya akan mengambil data di salah satu perguruan tinggi
    mohon masukannya pak …
    terima kasih

  18. arye permalink
    Desember 10, 2009 2:45 pm

    Asslm. Pak. saya mau nanya bagai mana mendapatkan jurnal terkait dengan optimalisasi aset….terim kasih

  19. Desember 27, 2009 9:51 pm

    Pak Syukriy Yth.
    Saya mau bertanya pak mengenai APBD, tentang biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD itu meliputi apa saja? serta dimana letaknya dalam pos-pos APBD.,trima kasih sebelumnya pak.

  20. Sunaryo permalink
    Desember 28, 2009 9:43 am

    Pak Syukriy Yth.

    ASSSALAMU ALAIKUM.
    Kebetulan saya bertugas di bidang aset pemda way kanan, lampung. yang saya tanyakan bagaimana dapat softwere yang dapat digunakan untuk mengelola aset secara integrat dengan realisasi belanja dimasing-masing Dinas. sehingga setiap akhir tahun laporan aset dapat diupload/cetak secara cepat dan benar. TRIMA KASIH PAK.
    WASALAM

  21. Syafrizal. SJ permalink
    Februari 5, 2010 8:13 pm

    Yth. pak Syukriy.
    Untuk memperoleh suatu barang dan menghapuskan barang daerah tdk memerlukan waktu yang lama, namun pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang rutinitas agar barang tidak cepat habis dan msh bernilai ekonomis/produktif. Dalam proses penganggaran pemeliharaan ini selalu tidak efisien/efektif, sehingga cost yg dikeluarkan dpt BEP dlm 2 thn, yg seharusnya minimal 5 thn. Apakah ada standar pengukur yg bisa dijadikan indikator pengalokasian biaya pemeliharaan ?. Trmks pak.

  22. m. khaidir permalink
    Maret 25, 2010 3:09 pm

    Kebetulan saya menyusun penelitian mengenai inventarisasi aset daerah..kalo bisa saya minta bahan yang lebih banyak mengenai hal ini.trimakasih

  23. Prasetya graha r permalink
    Maret 30, 2010 11:05 am

    Mohon bantuan pak,

    Saya mahasiswa stan smester akhir.ada kmungkinan saya mengambil tema pengelolaan barang milik negara.saya baru saja ke badan pendapatan dan pengelolan keuangan dan aset daerah tapi saya bingung sepeti apa sebenarnya pembagian tugas pengelolan aset yg dialakukan BPPKAD tsb dengan kementrian keuangan(direktorat jendral kekayaan negara)

  24. atanasius permalink
    April 14, 2010 1:05 pm

    Diskusi yang menarik.

    Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak disadari oleh masyarakat di daerahnya masing2.

    Permasalahan :
    1. Diadakan, namun tidak direncanakan untuk pelayanan, sekedar meralisasikan anggaran
    2. Tidak pernah dianalisis hubungan kekayaan daerah dengan jumlah pelayanan yang bisa diberikan kepada 1 orang masyarakat. Mungkin bisa dilakukan perbandungan masig2 Kel Aset dengan Jumlah Penduduknya dan dianalisis pengaruhnya?
    3. Inventarisasi tidak perlu dilaksanakan kalau setiap pengadaaan langsung dibukukan (Daftar Hasil pengadaan sesuai Permendagri 17/2007, langsung masuk KIB A,B,C,D,E,F maupun KIR)
    4. Penilaian Appraisal sulit untuk diikuti karena cenderung bekerja sendiri tanpa melibatkan petugas pemerintah daerah yang memahami.
    5. SP2d (belanja modal) tidak serta merta menjadi nilai wajar aset karena sebagian dianggarkan di belanja lain (misal : konsultan atau pengawas bangunan di belanja barang)
    6. Belanja Modal atau Nilai Perolehan? salah satu nilai perolehan ya dari belanja modal, tapi ingat point 5 di atas, mesti ditelusuri lagi
    7. Pelaporan aset hanya sebatas mengisi formulir tanpa ada validasi ke lapangan.
    8. Penggunaan aset yang melebihi jam kantor diperbolehkan? tidak ada rasa malu memakai plat merah ke tempat2 umum.
    9. Banyak aset yang perlu ditelusuri karena dikomersiilkan tetapi tidak ada Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang masuk ke kas daerah
    10. Rencana pemeliharaan tidak sejalan dengan kondisi aset, karena penuh konflik kepentingan (contoh perbaikan jalan dilakukan kalau ada permintaan dari orang dianggap penting)
    11.
    12. aduhh banyak kali permasalahannya sampai capek nulisnya…..
    dst..

    Kesimpulan : perlu ada penelitian yang mendalam sedalam-dalamnya dan dipublikasikan lewan media electronic, dibahas, dijadikan isu uang urgen dlllll

  25. Juli 1, 2010 1:40 pm

    Yth, Bapak Syukriy
    Mungkin saya terlambat membaca tuisan Bapak, tapi saya sangat tertarik dengan topik yang Bapak angkat. Mengelola aset daerah telah saya lakukan sejak Th.2003 mulai dari tukang ketik laporan sampai sekarang menjadi pimpinan terkecil di unit kerja saya yang membidangi masalah aset sebuah Kabupaten. Sehingga saya tahu betul apa saja kendala yang dihadapi oleh teman-teman didaerah sehingga hampir seluruh Indonesia pengelolaan asetnya bermasalah. Pengelolaan aset daerah memang sesuatu yang gampang untuk dibicarakan tetapi sangat sulit dalam pelaksanaannya dilapangan. Secara umum ada 2 hal yang menurut saya kenapa pengelolaan aset daerah selalu bermasalah: Pertama, Ketentuan hukum yang mengatur tetang Pengelolaan BMD yang ada saat ini saya pandang sebagai salah satu penyebab permasalahan, secara umum ketentuan tersebut memang sudah cukup baik namun ada hal-hal yang sulit diterapkan di lapangan dan ini menjadi kendala di daerah. Kedua, Sikap untuk menomor One kan aset yang belum dimiliki oleh Pejabat Pengelola Barang Daerah yang ada disetiap SKPD, artinya pertanggungjawaban yang dilakukan dalam menggunakan uang APBD hanya sampai pada batas SPJ atas penggunaan uang tersebut sementara barang yang telah dibeli ………????

  26. eko permalink
    Juli 21, 2010 11:55 am

    Yth. Pak Sukriy,

    Kalau kita mau menilai sebagain aset yang belum wajar nilainya, bagaimana langkahnya ?
    Tata cara dan aturannya pakai yang mana ya pak?
    trims

  27. heryani permalink
    Juli 22, 2010 9:03 pm

    ass……

    pak saya sangat tertarik dengan ast daerah ini……..

    boleh tidak pak, kalo saya mau minta bahan mengenai bahan2 aset daerah yang lebih mendetail lagi……..

    saya tertarik untuk melaukan penelitian mengenai aset daerah.

  28. Agustus 3, 2010 10:34 pm

    Ass bpak2 yg terhormat…topik ini sangat mnarik bagi sy…ju2r sbnarnya sy brncana m’angkat tema ini dalam penyelesaian studi sy,namun smpai skrg sy belom m’dapat referensi yg bisa meyakinkn sy bhwa sy dapa m’ngrjakannya.jika bpak berkenan, mhon berbagi ilmu…trutama bpak yg jg t’trik m’bahas pengelolan aset dalam studinya…jika bpak b’kenan,mhon referensix lwat email

  29. AMIR TUAHUNS permalink
    September 20, 2010 8:12 am

    ass saya ingin sekali mendalami asset daerah karena baru kali membaca artikel dalam blog dan bagaimana untuk bisa diterapkan dalam pengelola aset pada kabupaten pulau morotai sebelumnya terima kasih

  30. tb agus permalink
    September 29, 2010 8:43 am

    ass wr wb. maap pa mau tanya buku mengenai pengelolaan aset barang, jaudulnya apa ?
    trima kasih

  31. November 3, 2010 10:48 pm

    assalamualaikum…
    kalau bidang aset di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset tugasnya apa saja ya??? apa bidang ini juga bertugas mengadakan seet daerah berupa mebeler? maksud saya, apakah bidang aset juga ikut menjadi pelaksana proyek fisik berupa pengadaan mebeler? atau hanya bertugas dalam hal pengaturannya saja? mohon penjelasannya…
    terima kasih….

  32. November 25, 2010 6:26 pm

    mohon penjelasannya pak, pertanyaan saya, kalau Pembangunan Rumah Adat di Kabupaten yang di peruntukkan untuk masyarakat adat di kabupaten tersebut, dananya bersumber dari Propinsi (Subsidi APBD I) rumah adat tersebut akan menjadi aset siapa, apakah Propinsi Tk. I atau Kabupaten dimana rumah adat itu berada. apakah bisa kita serahkan ke masyarakat adat untuk mengelolanya?

  33. Mikael permalink
    Februari 16, 2011 1:53 am

    Dear all,
    saya adalah orang yang biasanya tiap tahun ditugaskan untuk memeriksa LK pemda termasuk aset2nya. yang saya bingung adalah mengapa sulit sekali sih aset pemda itu dianggap wajar. sebenarnya pengeloan aset tinggal ikut aja permendagri 17/2007, dan pencatatannya ikut aja SAP PP 24/2005. kalo masih ada masalah, bisa diatur lebih detail menggunakan perda/perbup yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan kebijkan akuntansi. SELESAI. sistem ini memang tidak 100% sempurna, tapi dapat kita katakan wajar.
    masalah terbesar yang menjadi monster dalam penatausahaan aset pemda (menurut opini pribadi saya) adalah yang ada di lapangan itu kadang2 tidak bisa membedakan yang mana itu buku inventaris, buku induk inventaris, KIB, lap. barang semesteran, lap. barang tahunan…de-el-el….(capekkk dehhhh). mereka tidak mengerti akan esensi dari aturan2 yang sudah saya sebutkan di atas tersebut.
    padahal, pengurus barang di hampir semua tempat sudah diberikan insentif, artinya tugasnya sudah dipersamakan dengan Bendahara pengeluaran & penerimaan dan PPK, tugasnya berat. tapi kenapa justru orang2 yang selalu menyebabkan LK pemda menjadi WDP ini dipilih dan diangkat tidak sesuai dengan kompetensinya.
    1. apakah syarat2 untuk menjadi pengurus barang harus diperketat??
    2. apakah insentif pengurus barang harus lebih besar lagi dari bendahara atau PPK??

  34. Maret 19, 2011 12:04 am

    pak gimna apakah perlu kalau seandainya pengadaan meubelair untuk seluruh SKPD dilakukan dalam satu pintu pada kegiatan dalam bidang aset (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)?

  35. Maret 19, 2011 12:07 am

    pak satu lagi pak apakah Undang-undang ataupun PP dan permendagri lainnya yg mengatur tentang aset selain PP Nomor 6 dan permendagri No 17 pak?

  36. john joz permalink
    Agustus 15, 2011 9:36 pm

    terima kasih pak atas info yang sudah saya baca ini.
    saya sangat berharap bapak mau membantu saya untuk memberikan contoh perdes tentang aset desa. saat ini perlindungan aset desa perlu sekali dilindungi demi tercapainya otonomi desa. thanks

  37. adrian permalink
    September 8, 2011 9:23 am

    @Mikael : Mereka mengerti tentang yang bapak sebutkan, sebenarnya aparatur pemda banyak terbentur dengan masalah kebijakan yang selalu membenturkan diri dengan peraturan yang ada, seperti dikatakan pa arie, kondisi dilapangan tidak semudah teori. Sehingga dalam beberapa laporan oleh beberapa orang “sengaja tidak tahu” karena sebenarnya mereka tahu ada sesuatu. Aset tanah pemda yang didapat pada tahun sebelum 1998 atau “jaman orba” tidak sedikit perolehannya tanpa standar akutansi yang tepat, sehingga ketika temen2 seperti anda memberlakukan standar akutansi banyak yang harus disimpan dan tidak dapat ditunjukkan dalam laporan yang anda sebutkan. Coba saudara jadi teman curhat, dengarkan apa keluhan mereka jangan jadi “Jaksa” atau “Polisi” seperti yang teman2 kami lakukan, anda akan menemukan betapa kusutnya Pengelolaan Aset Daerah yang akan selalu tidak wajar dengan nilai Standar Akutansi yang saudara anut. Itu baru dari aset berupa tanah, belum yang dari kendaraan dan mesin yang bisa berjalan-jalan dengan cuma bermodalkan kertas memo pemangku kebijakan, belum lagi aset berupa infrastruktur yang sampai saat ini masih jadi konsentrasi kami.
    @antanasius : saya rasa malah lebih baik mereka jalan2 dengan menggunakan plat merah, hal ini menandakan bahwa mereka benar2 dalam kondisi bertugas, karena tugas mereka tidak seperti pikiran anda, karena ada dari mereka yang melayani wakil anda di “dewan yang terhormat” yang ingin jalan2, yang tidak benar adalah jalan2 dengan menggunakan kendaraan dinas yang “telah diubah” menjadi plat hitam, hal itu jelas mereka tidak dalam kondisi bertugas tapi menggunakannya untuk jalan2. Saya rasa jika pelaporan aset dilakukan diikuti dengan validasi ke lapangan (silahkan coba sendiri) kalo anda bukan jagoan jangan coba2 berani melakukan hal tersebut, anda akan berhadapan dengan berbagai tipe orang yang siap menghadang saudara untuk mempertahankan kebenaran mereka.
    Tidak mudah selama bangsa ini masih curiga mencurigai, menghujat, hilangnya rasa “tepo saliro”, nasionalisme masih rendah, nepotisme masih tinggi semuanya berujung dengan korupsi yang membunuh bangsa ini secara perlahan-lahan.
    Aparat pemda juga saudara sebangsa dan setanah air, jadi bantu mereka untuk tidak mengarah kepada korupsi, dengarkan dengan baik dan sama-sama cari solusi untuk terbaik. Jangan kekalahan kepentingan yang lebih besar kemakmuran dan kejayaan negeri kita tercinta “Indonesia”

  38. Februari 5, 2012 4:53 pm

    Salam Pak…
    saya mau tanya pak .
    bagaimana kita mengukur optimalisasi perencanaan anggaran pendapatan daerah ?
    dengan indikator apa kita mengukurnya .
    terima kasih .

  39. Ade arul permalink
    Februari 7, 2012 1:45 pm

    pak saya mau meneliti di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tapi sya bingung mau ambil judul apa .??????
    minta tolong dong usulan judulnya

  40. Maret 14, 2012 4:23 pm

    Dengan Hormat,
    Pak, saya mau menliti pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset , konsentrasi pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah , tolong saya judul yang tepat apa dong ???
    Klo bisa bantu saya dong , apa sich judul tepatnya …trim’s

  41. ade permalink
    Maret 16, 2012 9:53 am

    maksi…….

  42. ade permalink
    Maret 16, 2012 9:55 am

    Ass…pak minta tlong dong tips2nya gman u mnjadi seorng akuntan profesional…

  43. September 6, 2012 9:31 pm

    asslm,,mf in sya mw brtanya,, apakah klu aset desa itu bs menjadi aset daerah? klu bs trdapat dalam peraturan ap y pa?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 82 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: