Skip to content

Depdagri akan “Menggerebek” Bintek oleh EO/Swasta?

April 6, 2009

Ada kabar yang cukup mengejutkan beredar dalam beberapa hari ini: Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan “menggerebek” pelatihan, bimbingan teknis (Bintek), workshop, sosialisasi, atau kegiatan dengan nama lain, yang mengundang PNS atau anggota DPRD sebagai peserta yang diselenggarakan oleh event organizer (EO) swasta. Kabarnya lagi, bagi EO yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang dikeluarkan Depdagri, maka bersiap-siap untuk dipidanakan.

Berita ini tentu sangat mengagetkan, terutama bagi penyelenggara dan pembicara (instruktur, widyaiswara, pemateri) yang selama ini “membantu” Pemda dalam memahami berbagai peraturan perundangan terkait pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di Daerah. Ada apa sebenarnya di balik tindakan Depdagri ini? Apakah karena memang ada EO yang menyelenggarakan bintek, workshop, atau sosialisasi fiktif? Apakah ini artinya Depdagri ini berbuat lebih baik atau justru karena ada alasan lain, misalnya cemburu?

Makna Bintek, Sosialisasi, Workshop bagi Pemda dan DPRD

Bintek, sosialisasi, atau workshop merupakan kegiatan yang lazim diikuti oleh aparatur Pemda dan anggota DPRD. Pascapemberlakuan UU otonomi daerah (UU No. 22/1999 dan UU No.25/2009) yang diikuti dengan terbitnya berbagai PP (misalnya PP No.110/2000, PP No.105/2000, PP No.109/2000), undangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut “menyerbu” meja instansi pemerintahan di Daerah. Setiap penerbitan peraturan perundangan yang baru pasti “membawa gerbong” sosialisasi, bintek, dan workshop.

Bagi PNS dan anggota DPRD, ketiga kegiatan tersebut memiliki banyak arti. Secara garis besar, beberapa alasan utama mengapa mereka merasa kegiatan-kegiatan tersebut penting adalah:

  1. Sebagai wadah untuk memahami peraturan perundangan yang baru. Dengan jumlah Pemda yang melebihi 450 tentunya sulit bagi Pemerintah Pusat untuk mensosialisasikan peraturan perundangan baru langsung kepada pejabat dan aparatur daerah. Sebelumnya Depdagri pernah membuat kegiatan sosialisasi untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, karena peserta diminta membayar kontribusi jutaan rupiah, kegiatan ini menjadi kasus besar dan menyebabkan beberapa pejabat eselon 2 di Depdagri di-non-job-kan. Belakang, Depdagri tidak lagi melaksanakan acara ini karena kalau tidak gratis, maka harus menjadi PNBP yang mesti disetorkan ke kas negara.
  2. Sebagai tempat untuk mendiskusikan beragam permasalahan dalam melaksanakan peraturan perundangan. Mendiskusikan persoalan teknis yang dihadapi daerah dengan pembicara “independen” dalam suatu kegiata “profesional” tentu lebih bermanfaat bagi pejabat/aparatur daerah. Jika pembicara adalah pejabat Pemerintah Pusat, termasuk dari BPK dan BPKP, penyampaian materi cenderung normatif dan men-dokrin “harus begini, harus begitu“, sehingga tidak tidak ada analisis secara kritis, logis, akademis, dan sugestif terhadap peraturan perundangan dimaksud.
  3. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan2 yang tidak pernah dijawab secara tegas dan tuntas oleh Pemerintah Pusat (Depdagri, Depkeu, Bappenas, BPK, dan kementerian/lembaga lainnya. Penyampaian materi yang normatif dan cenderung mendokrin dari Pemerintah Pusat, menyebabkan persoalan yang dihadapi Pemda tidak terselesaikan secara tuntas. Sudah terbukti bahwa kebanyakan peraturan perundangan di era otonomi daerah kebanyakan bersifat trial and error, masih dalam tahap uji coba. Kita bisa buktikan dengan melihat lebih jauh konsep gradual yang “digadang-gadangkan” oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penerapan akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, interpretasi yang “cerdas” sangat dibutuhkan, bukan dokrin yang cenderung hitam-putih.
  4. Sebagai jalan untuk merealisasikan belanja perjalanan dinas. Alokasi anggaran untuk belanja perjalanan dinas cenderung mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Perjalan dinas dalam hal ini mungkin dialokasikan dalam dua tempat: sebagai bagian dari Program/Kegiatan yang ada di Setiap SPKD dan sebagai bagian dari kegiatan yang sifatnya diskresional. Agar anggaran perjalanan dinas bisa terealisasi, mengikuti bintek, workshop, atau sosialisasi merupakan pilihan paling umum.
  5. Untuk “mencari” dan “menemukan” konsultan. Bagi Pemda yang letaknya jauh dari Jakarta dan kota besar lainnya, ajang bintek, workshop, atau sosialisasi ini dimanfaatkan juga untuk mencari dan menemukan konsultan yang berkompeten, yang diharapkan dapat membantu Pemda dan DPRD dalam melaksanakan peraturan perundangan di daerah. Mengingat Depdagri tidak boleh menjadi konsultan profesional (artinya: dibayar oleh Pemda dengan menggunakan dana APBD), sementara aparat BPKP yang mroyek juga sering tidak bekerja optimal, maka kegiatan bintek, workshop, atau sosialisasi bisa menadi ajang untuk menilai apakah pembicara/pemateri layak menjadi konsultan atau tidak.
  6. Mengkonfirmasi penyataan dari instansi pemeriksa (BPK). Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sangat ditakuti oleh aparat Pemda, terutama yang merasa melakukan kesalahan. Hal ini melahirkan anggapan bahwa semua pernyataan auditor BPK adalah sesuatu yang benar dan sesuai peraturan perundangan. Pada kenyataannya, banyak auditor BPK yang melakukan audit laporan keuangan ke Daerah adalah fresh graduate atau anak muda yang baru lulus sarjana strata satu (S1), yang mungkin cuma mengikuti Diklat singkat sebelum turun ke lapangan. Akibatnya, banyak hal-hal konyol terjadi, di mana proses audit tak ubahnya sebagai proses belajar bagi mereka dengan bertanya macam-macam sambil mengancam. Beberapa pejabat/DPRD yang meragukan pendapat atau pandangan auditor ini kemudian mencari pihak lain yang independen untuk mengkonfirmasi, terutama dari perspektif keilmuan atau teori (ilmiah). Ternyata, memang banyak auditor BPK yang tidak paham praktik pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan Pemda berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
  7. Menghibur diri dan urusan keluarga. Alasan ini pada prinsipnya adalah efek samping dari tujuan 1-6 di atas. Sambil menyelam tentu boleh minum air. Dengan adanya kegiatan bintek, workshop, atau sosialisasi, tentu bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan, berbelanja sesuatu yang tidak bisa didapat di daerah, menjenguk anak atau saudara lainnya, atau “buang stress” setelah capai berkutat dengan rutinitas di kantor.

Apa yang Dilakukan EO Sebenarnya?

Event organizer (EO) di sini adalah lembaga swasta yang menjadi penyelenggara kegiatan bintek, workshop, atau sosialisasi terkait dengan berbagai peraturan perundangan yang sejatinya dilaksanakan oleh Pemda. Mereka mendanai acaranya dari kontribusi yang dibayarkan para peserta dan acara ini biasanya diadakan di hotel berbintang di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Manado.

Materi yang disampaikan umumnya berkaitan dengan pemahaman teknis atas suatu kebijakan atau peraturan perundangan, seperti UU, PP, Permendagri, Permenkeu, SE Mendagri, dll. Para peserta umumnya adalah pejabat daerah, mulai dari eselon 2 sampai eselon 4, dan anggota DPRD, serta staf yang menjadi pelaksana secara teknis.

Proses pelaksanaan dimulai dengan dikirimnya undangan kepada pejabat/PNS/anggota DPRD di daerah. Peserta kemudian mendaftar melalui telepon atau faks ke EO bersangkutan. Biasanya pembayaran bisa dilakukan sewaktu pendaftaran ulang di tempat penyelenggaraan.

Sewaktu mendaftar ulang, para peserta menyerahkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) untuk ditandatangani dan distempel oleh EO. SPPD ini menjadi salah satu syarat bagi peserta untuk meng-SPJ-kan perjalanan dinasnya di instansi tempatnya bekerja, di samping persyaratan lain seperti tiket dan kuitansi. Setelah di-SPJ-kan, pembayaran penuh dilakukan oleh bendahara pengeluaran di setiap SKPD.

Terkait dengan SPPD ini, sering terjadi penyimpangan berupa penyampaian SPPD yang lebih dari satu oleh seorang peserta. Artinya, EO menandatangani dan menstempel SPPD seseorang, meskipun orang tersebut tidak mengikuti acara bintek secara penuh atau bahkan tidak datang sama sekali. Biasanya SPPD dititipkan ke peserta lain dan sewaktu mendaftar hanya membayar separuh atau bahkan digratiskan jika peserta dari suatu Pemda berjumlah banyak.

Pembuatan SPPD fiktif, yang kemungkinan juga diikuti dengan pemberian sertifikat fiktif, jelas merupakan penyimpangan dan bisa dikatakan sebagai suatu praktik korupsi terhadap APBD. Selain itu, sering juga terjadi praktik pemberian cash back (pengembalian sebagian uang kontribusi kepada peserta, sehingga jumlah pembayaran tidak sama dengan yang tercantum di kuitansi).

Apa yang Salah dengan Depdagri?

Sepertinya memang sering ada yang salah dengan berbagai kebijakan yang dibuat Depdagri. Mungkin sudah terlalu banyak oportunis yang menjadi pejabat di sana, yang memanfaatkan jabatannya untuk keperntingan tertentu. Bagi Pemda sendiri, ini bukan rahasia lagi, setidaknya sudah menjadi rahasia umum.

Bagi pengamat (yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan), analisis lebih mendalam atas berbagai kebijakan yang dibuat Depdagri (terutama terkait peraturan perundangan yang menyangkut keuangan daerah) tentu sangat menarik. Beberapa pakar pernah menyampaikan kritik, namun berlalu seperti angin. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Depdagri sendiri?

Dari berbagai diskusi dengan pejabat daerah, anggota DPRD, event organizer, pembicara, dan orang Depdagri sendiri, saya mengambil beberapa kesimpulan sederhana (malah mungkin terlalu sederhana). Sebagai akademisi, sekaligus semi-praktisi, saya melihat ada beberapa hal yang melatarbelakangi tindakan Depdagri melarang atau menggerebek pelaksanaan kegiatan bintek, workshop, dan sosialiasi yang diselengarakan EO, yakni:

  1. Adanya kecurigaan bahwa para pembicara/pemateri menjelek-jelekkan atau melakukan whistleblowing terhadap Depdagri. Kritik yang cerdas umumnya bersumber dari para pakar yang “memahami” persoalan yang dihadapi Daerah sekaligus “mengetahui” permasalahan di Depdagri. Depdagri tidak lagi dipandang sebagai superbody oleh Pemda (terutama kabupaten dan kota) dikarenakan bentuk hubungan yang tidak lagi langsung antara Pemda-Depdagri. “Intervensi” dari Depdagri terhadap kebijakan di daerah nyaris tidak ada, kecuali dalam bentuk pengawasan seperti membatalkan Perda2 yang dipandang tidak mendukung iklim investasi (seperti Perda pajak dan retribusi). Oleh karena itu, ajang bintek, workshop, dan sosialisasi dipandang sebagai sumber “kecerdasan” yang membuat semakin tidak berwibawanya Depdagri di mata Pemda.
  2. Adanya kecemburuan akan besarnya honor yang diperoleh pemateri/pembicara dari acara bintek, workshop, dan sosialiasi. Selain pembicara dari kalangan akademisi (dosen), secara faktual banyak pejabat eselon II dan III Depdagri dan Depkeu yang menjadi pembicara dalam kegiatan bintek, workshop, dan sosialiasi, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah. Honor sebulan yang diperoleh dari mengajar ini jauh lebih besar daripada tunjangan pejabat eselon III, bahkan eselon II di Depdagri.
  3. Adanya kekuatiran bahwa Daerah akan semakin pintar dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pempus, khususnya melalui Depdagri. Keikutsertaan aparatur daerah dan DPRD dalam bintek, workshop, dan sosialiasi biasanya didukung oleh pendanaan dari APBD yang diprogramkan dalam program peningkatan kualitas SDM. Artinya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur daerah dan anggota DPRD. Secara teori, orang yang suka dan sering belajar akan menjadi lebih cerdas dan kritis. Dengan demikian, proses pembodohan akan sulit dilakukan apabila masyarakat di daerah semakin cerdas. Hal ini terbukti semakin banyaknya daerah yang berani “memodifikasi” peraturan perundangan yang dikeluarkan Depdagri, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Bukankah tak sampai 5 tahun Kepmendagri No.29/2002 sudah direvisi? Bukankah Permendagri No.13/2006 sudah direvisi sebelum dilaksanakan melalui Permendagri No.26/2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2007? Bukankah ternyata akuntansi pemerintahan dalam Permendagri No.13/2006 tidak konsisten dengan PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kedudukannya lebih tinggi?
  4. Adanya anggapan bahwa pelaksanaan bintek, workshop, dan sosialiasi hanyalah pemborosan APBD belaka. Otonomi daerah yang diberikan selama ini semakin tak jelas dengan kian ketatnya pengaturan masalah keuangan oleh Depdagri. Dalam Permendagri No.32/2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2009 dikatakan bahwa “Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya” (penjelasan tentang Belanja Barang dan Jasa poin h). Apa tolok ukur atau standar untuk banyak, sedang, dan kurang frekuensinya? Hal ini justru mempermudah Depdagri “menggebuk” Pemda melalui tangan-tangan auditor BPK.
  5. Ada apa di balik kalimat di poin i penjelasan tentang Belanja Barang dan Jasa dalam Permendagri No.32/2008 berikut: Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait.“? Bukankah ini berarti Depdagri belum ikhlas melepas penyelenggaran bintek, workshop, dan sosialisasi ke pihak lain? Terlalu berlebihan jika Depdagri merasa paling mengerti tentang peraturan perundangan yang mereka buat dengan menggunakan tenaga konsultan lain daripada para akademisi yang bergelar doktor atau profesor. Sepertinya sebagian pejabat Depdagri melakukan praktik rent-seeking dalam membuat penjelasan ini, di mana para EO, lembaga kampus, LSM, NGO, dan pihak lain harus membayar untuk memperoleh rkomendasi dari departemen terkait (tentunya termasuk Depdagri dan Depkeu). Kabarnya, bentuk rekomendasi dimaksud adalah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dihargai beberapa juta rupiah. Lumayan lah!
About these ads
49 Komentar leave one →
  1. Nuriono permalink
    April 6, 2009 2:04 pm

    Ass. wr.wb. Sebenarnya yang sangat kami perlukan adalah jawaban tertulis atas berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi permen 13 / 59, dari pihak yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Itu yang akan kami gunakan untuk menghadapi pihak legislatif maupun auditor. Kami harap depdagri dapat membentuk desk permen 13 yang dapat mengakomodir berbagai pertanyaan pengelolaan keuangan dari aparat daerah.
    Bintek dsb ? Kami masih memerlukan. Untuk menambah wawasan.

  2. ade permalink
    April 7, 2009 2:51 pm

    Depdagri takut kehilangan kegiatan dan mungkin “tidak percaya” kepada EO, padahal pengelolaan keuangan daerah adalah bukan untuk dipermainkan……kenyataanya Depdagri dengan sengaja menggulirkan peraturan yang bersifat percobaan dalam arti belum sepenuhnya mendekati sempurna. peraturan-peraturan dimaksud sudah diterbitkan tetapi tidak mengakomodir semua pengelolaan keuangan daerah.
    artinya Depdagri mengabaikan “kedaerahan”

  3. April 10, 2009 4:00 pm

    Kesbangpol depdagri memungut bayaran untuk penerbitan SKT dengan alasan akan mensurvey domisili ormas/lsm dan memperlambat proses penerbitan SKT atau dengan berdalih adanya kekurangan dokumen. Dan parahnya lagi biaya survey dibebankan kepada Ormas/LSM tersebut. APA DASAR HUKUM SKT Depdagri??? Tidak cukupkah dengan surat pemberitahuan keberadaan Ormas/LSM sesuai Domisili pada Kesbangpol Kota/Kab dan Provinsi??? Ini sama dengan ketidakpercayaan Kesbangpol Depdagri akan KEBERADAAN serta tugas dan fungsi Kesbangpol Kota/Kab dan Provinsi. Saya sependapat dengan adanya usulan Pembubaran Kesbangpol Depdagri.

  4. April 15, 2009 8:42 am

    saya setuju pendapat bahwa depdagri tidak perlu membatasi (baca: melarang!!) EO untuk mensosialisasikan perUUan yang digunakan daerah. Tapi realitanya adalah: (1) EO cenderung mencari keuntungan semata. mereka lebih berfungsi sebagai Tour Organizer daripada Event Org. (2) Benar yang mangajar adalah pejabat DDN karena mereka MEMANG menjual pejabat. Bintek tanpa diajar oleh DDN jangan harap laku; (3) EO mematok harga yang aduhai apalagi kalau bisa nyebut PENGAJAR ADALAH DARI DEPDAGRI (saya pribadi pengalaman banyak nih: HR yang diberikan kepada pengajar jauh lebih kecil dari PROFIT yang mereka terima ); (4) EO kadang2 ga punya tgjawab, pengajar yang dipromokan diganti dengan enaknya karena ybs berhalangan (atau memang sejak awal dicatut namanya; (5) materi yang diberikan oleh pengajar yang ga paham sangat berbahaya dan menyesatkan;
    JAdi to some extent, sebagai pelaku sejarah: secara obyektif saya setuju langkah depdagri. terimakasih

  5. April 15, 2009 8:47 am

    oh ya, tambahan atas komentar saya: penyelenggaraan bintek dsb adalah ajang KICKBACK atas dana yang disepakati oleh EO dan Pemda. Beberapa LSM yang mengundang saya secara iseng saya ajak ngobrol, berapa kickback ke pemda, mereka jawab antara 30-70 persen. Artinya: biaya yang benar2 untuk bintek jauh lebih kecil dibanding untuk dinikmati para pejabat daerah penyelenggara bintek (dan EOnya).

  6. Mei 13, 2009 4:31 pm

    ikut komentar ya pak….
    bicara tentang EO, apalagi event yang di-organize adalah event pendidikan, memang susah pak… Lebih gampang cari wedding organizer, birthday organizer, pagelaran musik atau pameran komputer daripada EO event beginian. Saya pernah mau ngadakan event konferensi aja pikir2 panjang kalo mau pake’ bantuan EO swasta.
    menurut saya sih… ada baiknya event seperti itu kerjasama dengan perguruan tinggi yang juga sedang ingin mengembangkan topik terkait. Katanya, kalo pengadaan harus dipublish utk cari vendornya. Maka, event begini kan bisa juga dipublish utk cari vendornya… hehehe… (namanya juga komentar).
    Matur nuwun.

  7. Mei 19, 2009 5:55 pm

    Pengalaman kita mengajarkan bahwa Birokrasi kita selama ini di ajarkan ilmu matematikanya hanya mengenai penjumlahan, perkalian dan pengurangan saja, soal Pembagian mereka kebinggungan sendiri….
    EO atau apapun namanya kalo mau berhasil harus bisa menawarkan konsep Pembagian tadi, bila tdk akan di Grebek ( Narkoba kali yee )
    Seharusnya kita sdh bisa mulai sekarang belajar tentang satu kata…MALU. masih ada kah ??

  8. Mei 19, 2009 6:08 pm

    Persoalan lainnya, adalah satu peraturan menteri itu ternyata memberikan dampak ekonomi yg sangat aduhai,
    mensosialisasikan satu peraturan menteri akan berdampak kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah, misalnya soal keuangan, akan berdampak buat penyelenggara keuangan daerah maka, dana yg akan di kelola oleh departemen adalah sbb,
    tiap SKPD mengirimkan 10 orang, biaya sosialisasinya adalah 5 .000.000,per orang
    jadi yg diperoleh oleh departemen dalam rangka sosilisasi adalah, 10 orangxRp.5.000.000.-x 40 SKPD satu pemdax 500 Pemerintah daerah, maka jumlah yg di dapat dari sosialisasi 1(satu)peraturan menteri adalah Rp.1.000.000.000.000.- ( satu trilyun rupiah) apakah ini nilai yg sangat kecil, bagaimana bila ada 100 peraturan ?? anda bisa hitung perputaran uang mengenai sosialisasi ini…..RuuuarrrBiasaaaa….
    mengenai apakah sasarannya tercapai , itu persoalan yg lain lagi, yg penting FULUS
    apakah pak syukriy mau ikut kecipratan….Cincai lah..

  9. Mei 19, 2009 8:02 pm

    1 trilyun ya …. hemmmm banyak juga ya. tapi apakah ada pilihan lain? taruhlah kata DEPDAGRI kita replace dengan kata EO SWASTA, apakah costnya akan turun? jangan2 malah naik ya … cuma mungkin lebih ke PEMBAGIAN FULUS seperti yang dilansir Dhimas Irwanto diatas.

  10. MR. EO permalink
    Juni 10, 2009 5:31 am

    salam, saudaraku semuanya..bagi saya eksistensi EO patut kita beri apresiasi besar, 2 kepentingan EO, pertama adalah memberikan materi-materi pelatihan kandung maksud untuk empowering pencerdasan kepada pesertaanya, kedua yang jelas EO punya kepentingan Profit dengan mengambil domain jualan jasa pelatihan bagi Pemda dan DPRD. apa yang salah dengan EO?ga ada khan….depdagri para pejabat eselonya yg memberi materi, kepentingannya saya pikir sama,..bagi depdagri khususnya janganlah berlindung dibalik aturan2 hukum untuk menindas dan menutup rejeki EO, klo itu masif dilakukan depdagri…jangan salahkan gerakan EO power, yang akan bongkar borok-borok para pejabat/ staf2 didepdagri, sekali membuat rusuh aparat depdagri tahu sendiri akibatnya….mari kita makan bareng2 peluang ini, yang rukun tidak saling sikut menyikut,…terimaa kasih..

  11. Juni 13, 2009 5:26 pm

    …jangan salahkan gerakan EO power, yang akan bongkar borok-borok para pejabat/ staf2 didepdagri, sekali membuat rusuh aparat depdagri tahu sendiri akibatnya….mari kita makan bareng2 peluang ini, yang rukun tidak saling sikut

    hiiii, seremmm, kayak di jaman Majapahit rebutan Kiai Sengkelat ….

  12. rudi permalink
    Juni 29, 2009 10:11 am

    Yang paling tahu semangat, filosofi dari suatu peraturan itu siapa? Dia lah yang patut memberikan penjelasan… Kalo pihak lain di undang itu bukan sosialisasi, ato bintek namanya.. tetapi pembahasan/kritisi/ membedah/ atau apa pun.

  13. Juni 29, 2009 11:04 am

    EO memiliki “posisi” tersendiri dalam mengenalkan (=sosialisasi?) regulasi terbaru, memfasilitasi acara untuk peningkatan keterampilan dan wawasan (bintek, workshop) aparatur daerah (termasuk anggota DPRD), dan “mempertemukan” para pakar dengan Pemda dalam ssebuah wadah secara profesional.

    @Rudi
    Sosialisasi bisa menjadi indokrinisasi jika dilaksanakan oleh para regulator yang sekaligus menjadi pengawas. Sebagai contoh, kita sudah melihat bahwa ada beberapa kelemahan dan kekurangan dalam Permendagri 13/2006 yang membutuhkan “kecerdasan”, “keberanian”, dan “keyakinan” Pemda untuk melakukan “revisi sebagian” ketika membuat kebijakan di daerah.

    Kalau yang menjelaskan (melalui sosialisasi/bintek/workshop) Permendagri 13/2006 adalah orang Depdagri, apakah mereka akan membuka “kelemahan dan kekurangan” tersebut, lalu memberikan solusinya? Biasanya mereka bilang begini: “Silahkan datang ke Depdagri untuk berkonsultansi lebih jauh. Dalam acara ini kita tidak bisa menyelesaikan secara tuntas karena waktu tidak cukup.”

    Sejujurnya, jika Depdagri juga bisa jujur, marilah kita semua memberikan pemahaman yang benar kepada daerah, sekaligus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Semestinya tidak ada lagi praktik rent-seeking dalam pembuatan, sosialisasi, dan bintek/workshop peraturan keuangan yang dibuat oleh Depdagri. Seharusnya:

    – Setiap ada peraturan baru, langsung diupload dalam situs Departemen Dalam Negeri (http://www.depdagri.go.id). Tidak justru dijual kepada penerbit buku untuk dijadikan buku yang dijual tanpa harus membayar hak cipta (copyraight) kepada negara, kecuali membayar rente kepada pihak2 tertentu saja. Kadangkala, Permendagri atau SE MEndagri lebih mudah diperoleh di toko buku daripada di situs Depdagri sendiri. Ada apa di balik ini?

  14. Juni 29, 2009 11:04 pm

    pada waktu saya menyelesaikan Kepmendagri 29/2002, DEMI ALLAH, tidak ada uang sepeserpun yang saya terima dari yang nerbitkan, apalagi uang copyright.

  15. Juni 29, 2009 11:07 pm

    FYI, di Depdagri ada sebuah yayasan milik orang2 lama depdagri (baca: mereka yang sudah pensiun lama). mereka yang mencetak peraturan2 itu.

  16. diana permalink
    Juli 20, 2009 6:48 am

    saat in banyak RSUD melakukan MOU dengan BPKP, untuk bimbingan Tata kelola, SPM, RBA dan RSB, dengan nilai “kontrak” yang luar biasa besarnya, betapa hebatnya urusan RS mereka bisa semua .(seolah olah EO lainya dianggap salah, bodoh)
    Ternyata cuman kopi paste dari RSUD X dimodifikasi diberikan RSUD Y atau bila RSUD tersebut sudah membuat dikatakan masih kurang ini itu dst.
    Tampak jelas “KKN” gaya baru dengan memanfaatkan ketakutan RSUD.
    Yang jelas dan pasti mematikan EO , dan saya tidak bakalan bisa ikut Bintek EO dari jakarta joga surabaya, kecut rek, apes rek nasibmu

  17. Juli 20, 2009 7:51 am

    iya, kacian dehhh ….
    ternyata teman2 EO banyak mengeluh BUKAN karena mereka lebih baik daripada yang diberikan oleh BPKP, depkeu, DDN, dsb, tetapi karena fulus (uang) semata, sehingga takut mati karena ga ada uang masuk. Padahal EO-2 tersebut saya yakin dibungkus dengan nama LEMABAGA PENGKAJIAN, LEMBAGA PENELITIAN, bahkan ada yang menyebut dirinya PUSAT PENGEMBANGAN dengan latar belakang UNIV NEGERI … dsb. mestinya tidak perlu takut mati kalau memang tujuannya mulia … Pemberian pelatihan mestinya hanya sebagian kecil dari fungsi tridharma perguruan tinggi.

  18. syukriy permalink*
    Juli 20, 2009 8:52 pm

    @Pak Pompi
    Terima kasih konfirmasi dan komentarnya, pak.

    Bagi Pemda, Depdagri sering dipandang sebagai Bos sekaligus momok, pak. Ada kekuatiran bahwa jika tidak mengikuti seluruh “petunjuk” dan “arahan” dari Depdagri, maka nanti akan bermasalah dengan BPK, KPK, kejaksaan, dan polisi.

    Namun, seperti kita pahami bersama, peraturan yang dikeluarkan Depdagri kadang masih sulit untuk dipahami dan diaplikasikan oleh Pemda. Ketika Pemda masih dalam proses “belajar” dan berupaya menerapkan, terjadi perubahan peraturan lagi atau terbit peraturan baru oleh instansi lain yang isinya berkaitan namun agak berbeda…

    Nah, untuk mengikuti sosialisasi oleh Depdagri, seperti kita ketahui sekarang, sangat tidak mungkin bagi semua daerah. Jika diundang ke Jakarta, yang datang adalah kepala SKPKD (Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/DPPKAS), yang belum tentu paham apa yang dijelaskan dan mampu mentransfer apa yang didapatkannya selama sosialisasi..

    Nah, alternatif bagi Pemda tentu EO, baik secara spesifik melakukan kerja sama dengan Pemda maupun diundang secara umum (dari beberapa Pemda sekaligus). Pengajarnya juga ada yang dari Depdagri, Depkeu, BPK, BPKP, atau perguruan tinggi negeri, meskipun dalam kapasitas pribadi.

  19. pompi permalink
    Juli 21, 2009 8:33 am

    nah kalau komentar ini setubuh banget. kalau saja, sekali lagi, kalau saja EO itu sekelas Mas Syukri, saya sangat sependapat. yang terjadi kalau ada EO karena ada fatwa dari boss2 prov/ka/kota, ini yang berabe. mereka adalah rent seekers.

    mohon saran
    1. bagaimana cara ngatur agar EO yang berkualitas saja yang dipilih oleh Pemda?
    2. bagaimana sangsi bagi pemda yang nggandeng EO yang ga beres?
    3. bagaimana ngatur agar EO plat merah diberantas? apa syarat2nya?
    4. bagaimana meningkatkan kapasitas orang daerah tanpa harus high cost economy?

    trims, selamat mas Sykri, segera selesai ya ..

  20. ammartya permalink
    Juli 21, 2009 9:37 am

    mantab. diatur supaya teratur.

  21. pompi permalink
    Juli 21, 2009 10:46 am

    SAYA kepengin klarifikasi saja, saya sudah bukan orang DDN dan sudah tidak hubungan kerja lagi. Komentar saya semata-mata berasal dari pengamatan dan pengalaman saya selama ini, baik sebagai mantan DDN maupun sebagai EO (Pompi Center). Dalam melaksanakan kerja saya selaku EO, sya belum pernah minta keistimewaan dari DDN, satu kalipun tidak. Dan alhamdulilah saya sampai saat ini tetap survive.

    doa teman2 ya.

  22. jerry permalink
    Oktober 9, 2009 12:40 pm

    numpang lewat bpk2
    sy cma berharap setiap ad aturan disosialisasikan dengan baek, klo berencana membuat / mengeluarkan aturan, mbo ya jg dengan rencana biaya sosialisasinya? sy kira itu sdh tertata di aturan jg kan? intinya bpk2, kami didaerah, saat diperiksa dan ditanya: “knapa nga’ buat ini..itu”, ato “kenapa salah buatnya” kita – kita tidak menjawab ; “TIDAK TAU PAK” ‘TIDAK DIANGGARKAN PA!” ato “loh pa? aturan laennya bilang gitu kok! gimana ini?” he..he..

  23. Oktober 9, 2009 5:13 pm

    @Pak Pompi
    Kalau sudah Suhu yang turun tangan, rasanya diskusi menjadi bernas, cerdas, dan bermakna. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman, pak Pompi.

    Setelah berdiskusi banyak dengan parapengelola dan parapengajarnya, saya sendiri akhirnya menyimpulkan bahwa EO yang ada saat ini memang terbagi ke dalam dua kelompok: EO “baik” dan EO jelek.

    EO Baik adalah EO yang dalam melaksanakan kegiatan melakukan hal-hal berikut:

    1. Menyusun jadwal dan materi sesuai dengan isu terkini yang dibutuhkan Pemda dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan materi tersebut. Tidak ada pemadatan jadwal dan materi.

    2. Brosur dan undangan yang dikirim ke Pemda betul-betul dilaksanakan. Nama pembicara atau pemateri yanga ada di brosur atau undangan adalah orang yang benar-benar akan menjadi pengajar atau pemateri, bukan sekedar untuk menarik peserta dari pemda.

    3. Besaran biaya pendaftaran atau kontribusi sesuai dengan kebutuhan dan marjin yang wajar. Artinya, tidak memberikan pengembalian (cash-back) kepada peserta.

    4. Menerbitkan sertifikat sesuai dengan kebutuhan. Sertifikat hanya diberikan kepada pengajar/pemateri dan peserta yang hadir, sehingga tidak ada titipan untuk peserta “hantu”, yakni peserta yang namanya terdaftar tetapi secara fisik tidak hadir sama sekali.

    5. Memberikan honorarium mengajar yang “layak” kepada pengajar/pemateri. Pemateri adalah ujung tombak kesuksesan dan keberlanjutan suatu bintek atau pelatihan. Banyak EO yang “kehilangan” pengajar/pemateri yang bagus karena terlalu “rakus” mengejar keuntungan sehingga pengajar/pemateri merasa tidak dihargai dengan layak.

    EO Jelek
    EO jelek adalah EO yang tidak mengindahkan etika dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya. EO seperti ini sangat banyak, jauh lebih banyak daripada EO yang baik. Beberapa perilau buruk dari EO jelek ini adalah:

    1. Melaksanakan kegiatan fiktif dengan membuat kwitansi, sertifikat, dan menstempeli SPPD yang dipatok tarif tertentu. Yang datang hanya satu atau beberapa orang yang membawa banyak SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) atas nama orang lain.

    2. Melaksanakan kegiatan dengan pembicara (dan terkadang materi) yang berbeda dengan yang tercantum di dalam brosur/undangan yang diterima oleh Pemda. Pembicara kelas dua atau yang belum berpengalaman digunakan karena bisa dibayar lebih murah sehingga EO bisa mendapat keuntungan lebih banyak. Materinyapun “disesuaikan” dengan “kemampuan” pembicara cadangan ini.

    3. Memberikan cash-back. Jumlah uang yang “dikembalikan” terkadang lebih besar daripada yang masuk ke kas EO sendiri. Misalnya, di kwitansi tercantum Rp5 juta, padahal yang dibayarkan ke EO hanya Rp2 juta.

    4. Menggunakan pengajar/pemateri yang tidak berkualitas dengan alasan “pembicara asli berhalangan”. Pengajar dadakan ini tak jarang sama sekali tidak menguasai praktik di pemda, sehingga terkesan hanya membuang-buang waktu dengan bertanya kepada peserta. Dengan pembicara seperti ini, bayarannyapun tentu lebih murah.

    Adakah hal-hal lain? Tentu masih sangat banyak!

  24. Faridah Syafar permalink
    November 11, 2009 12:19 am

    Numpang comment …….
    jangan salahkan Swasta, EO &LSM/NGO yang marak melaksanakan Bintek,sosialisasi dsb. Tapi tanyakan kenapa pemerintah terlalu produktif memproduksi kebijakan/UU. sampai-sampai byk kebijakan baru yg belum tersosialisasi (khususx di daerah terpencil), sudah keluar lagi kebijakan/aturan/UU yang baru. yang lebih parah lagi kalau kebijakan tersebut merugikan orang lain, seperti kehadiran PP 37 yang belum sempat tersosialisasi secara merata sehingga baru difahami separoh (kalo sempat dapat) sudah keluar lagi PP 21. Ini sgt fatal !!! bagi anggota DPRD yang belum sempat mendptkan dananya pada akhirnya muncul kecemburuan karena Mendagri akhirnya “merelakan” uang tsb. sementara bagi yg sudah mengimplementasikan PP 37 tsb, awalnya senang lalu ditakut-takuti akan dipidanakan sampai para ahli warisnya dituntut &diharuskan mengembalikan uang tsb. parahnya lagi, uang tsb menurut informasi sdh dibagikan ke konstituen. kasian anggota Dewan dipermainkan dgn kebijakan yg digonta-ganti.
    Terus …. kenapa juga pemerintah tidak berani mengambil sikap tegas terhadap EO abal-abal yang secara terang-terangan mengadakan Bintek/pelatihan/workshop yang mengatasnamakan lembaga pemerintah seperti IPDN.DDN,Depkeu,dll dgn memungut bayaran. yang lumayan wah ….. (sampai 5 juta). padahal, sepanjang pantauan saya, terkadang DDN melaksanakan kegiatan yg sama dengan EO abal-abal tsb berdampingan di hotel yg sama & dilakukan secara terbuka (registrasi sampai pelaksanaan) misalnya di Jayakarta, Golden Boutique dll). konon, saya pernah melihat undagan yg digunakan juga menggunakan KOP IPDN,DDN dan ditadatangani oleh pejabat IPDN-DEPDAGRI. yang lucunya lagi, saat pelaksanaan kegiatan, peserta pada ngamuk karena pelaksanaan tidak dilakukan secara profesional & tdk sesuai jadwal. Pertanyaan saya, mengapa IPDN-DDN tdk berani mengambil sikap? saya sempat dapat bocoran yang konon katanya ada oknum IPDN & DDN yg membackup mrk dgn imbalan yg lumayan besar sampai2 mrk (EO) tsb berani menggunakan model/format surat DDN. (Hari Gene …… Berani BETULLL !!!)
    Saran saya: 1. sebaikya IPDN-DDN segera melakukan sidak & menindak scr tegas EO yg mengatasnamakan IPDN-DDN &lembaga pemerintah lainnya (karena scr oragnisasi mrk tdk memiliki struktur organisasi, tdk memiliki kantor yg tetap,tdk ada SDM pengelola yg berkualitas shg kegiatan pelatihan dilakukan scr tdk profesional). 2. sebaiknya kita (Lembaga pemerintah, Swasta, LSM/NGO, EO, person yg terkait dgn persoalan ini segera duduk bersama membicarakan & mengambil kesepakatan yg terbaik ttg pengelolaan SDM di negara ini yang notabene menggunakan APBD yg lumayan besar skl. Pemerintah jg tdk boleh heroik dalam penyelenggaraan kegiatan ini dgn memonopoli pelatihan/bintek melalui Badan Diklat semata, sebab, bisa jadi swasta & LSM profesional bisa memberikan pelayanan penyelenggaraan kegiatan yang lebih baik. karena tidak semua Sawsta, LSM/NGO,EO itu jelek, masih ada yang jauh lebih baik, lebih profesional, lebih transparan & lebih berkualitas (dan nyetor pajak lagi….. sedang kalo di DDN, kontribusinya lari kemana? & bagaimana pertanggungjawabannya? apakah juga ada transparansi??? ). Tapi … menurut saya, Kita saling percaya saja. Salam.

  25. November 11, 2009 5:34 am

    terus terang di internal DDN sendiri masih ada OKNUM yang rakus mengejar uang dengan cara menyelenggarakan pelatihan2 tanpa dilandasi pengetahuan yang cukup atas materi pelatihan yang diberikan. Konyolnya, untuk mengundang dan menyelenggarakan pelatihan, mereka mengatasnamakan lembaga dimana dia bernaung.

  26. muiz permalink
    November 17, 2009 5:19 pm

    salam…..
    iku nimbrung nih … dulu saya pernah ikutan ngurusin EO utk bintek dll… pesertanya kadang banyak tapi kadang juga hanya 1-2 orang, tergantung pada materi yang ditawarkan kepada calon2 peserta. memang tidak dapat dipungkiri bahwa peserta terbanyak adalah aparat pemda (pns dan anggota dprd). keikutsertaan mereka (dari hasil bincang2 pada saat rehat) memang adalah utk mengetahui materi yang akan dibhs sesuai undangan tetapi mereka juga biasanya memiliki tujuan sampingan (sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui) … jadi sebenarnya gak ada yang salah dengan event yg dilakukan oleh swasta ini.

    Yang menjadi pertanyaan apabila ada sidak (bahkan akan mempidanakan) para EO oleh Depdagri, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh depdagri sendiri di hotel2 (khususnya di hotel jayakarta) juga mengambil uang dari para peserta (yg juga PNS daerah) dengan jumlah yg juga rata-rata sama dengan jumlah yang ditarik oleh EO kepada peserta. Pertanyaan adalah : APAKAH UANG TERSEBUT SESUAI KETENTUAN ATAU TIDAK? APAKAH INI TIDAK MENYALAHI KETENTUAN PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)? dan masih sangat banyak hal-hal lain yang juga dapat dilakukan terhadap panitia bintek depdagri (sebenarnya sebutannya aja yang beda dengan EO).

    Tpi kalo tujuan sidak adalah utk mendisiplinkan para EO agar tidak asal-asalan dala melaksanakan acaranya (bintek dll) maka saya pikir hal ini perlu didukung. Seharusnya Depdagri (apa melalui badiklat atau direktorat lainnya) membuat suatu standar pelaksanaan bagi para EO dalam melakukan bintek dan sejenisnya… melalui standard ini maka para EO dapat dimonitor cara kerjanya…. apa sudah sesuai atau hanya asal-asalan.

    Dengan demikian maka tuntutan dari pelaksana EO dapat dijembatani dan tidak akan muncul gerakan “cicak vs buaya” antara EO dengan Depdagri. karena ini hanya akan membuat depdagri menuai kecaman dan tudingan “mau makan sendiri”…..
    terima kasih

  27. Januari 30, 2010 3:29 pm

    salam hormat,
    kekecewaan yang ada sebenarnya bukan datang dari EO nya….tapi dari pemateri/narasumber yang kurang puas atas HR yang diberikan….apakah ini yang dinamakan dengan dalam rangka mengemban tugas akademis….? dan trkadang pula da dosen yang mengaku mengatasnamakan lembga akademis….pdhl popularitasny hny terbendung oleh EO….kok bs ngatakan EO baik dan EO jelek?……klo ngisi di EO jelek pa pemateri/narasumbernya juga baik???……..
    yang terpenting adalah bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan tuh agar dpt berguna bagi banyak orng bukan seberapa besar HR sY???
    bnyk kok orng pintar di bumi ini……tinggal kt ny aza mau pelit ilmu atau……kaya uang…atau berguna bagi orng lain
    than’s

  28. Januari 30, 2010 4:28 pm

    saya sebenarnya ingin mengomentari komentar diatas, tapi karena pakai nama samaran (pengecut?) saya urungkan niat saya.

    percuma saya bicara dengan tembok atau bahkan lelembut

  29. Alek permalink
    Maret 23, 2010 12:58 pm

    Assalamualaikum!
    Saya masih awal dalam mengomentari masalah ini. Akan tetapi saya merasa wajib mengemukakan pendapat saya, ini bisa diterima atau tidak.
    Kami di daerah sangat sulit mendapatkan informasi yang jelas, menafsirkan dan mengimplementasikan peraturan- peraturan yang setiap tahun berubah-ubah sehingga membuat bingung dalam hal pertanggungjawaban. Saya sangat setuju dan berterima kasih kepada EO yang menyelenggaran bintek, sosialisasi dan pelatihan karena sangat membantu dalam menjalankan tugas. EO menjelaskan secara umum tentang aturan-aturan yang baru ditetapkan atau memberikan penjelasan secara garis besar sepulangnya ke daerah tinggal kita kembangkan sesuai dengan aturan2 tersebut. Kalau kita menunggu bintek, sosialisasi dan pelatihan dsb dari depdagri sendiri tidak pernah ada, kalaupun ada SKPD tertentu saja yang diundang. sehingga tidak adanya pemerataan dalam menelaah, memahami dan mengimplementasikan peraturan atau undang-undang yang baru. Membaca buku saja tidak cukup. Untuk itu perlu adanya pelatihan-pelatihan yang gunanya untuk memperjelas isi dari aturan yang baru. Sebaiknya para pejabat jangan suka membuat aturan2 baru yang membingungkan karena aturan yang sudah ada belum sepenuhnya terealisasi di daerah2. Untuk pelaksana EO sebaiknya terdaftar sesuai dengan aturan. Saran bagi EO : narasumbernya benar-benar yang ahli atau mendalami permasalahan, biaya kontribusi diperkecil, lebih menekankan kepada praktek bukan teori. Sebelum membuat Aturan sebaiknya di fahami betul2 sebelum diputuskan karena nantinya akan merugikan orang lain. Terima kasih!

  30. April 19, 2010 11:23 am

    ikutan komentar,.. pada dasarnya semua yang dikatan antara yang pro dan kontra ada betulnya tinggal bagaimana memanage EO dengan baik dengan tanggung jawab moral dan profesional.. semuanya saling membutuhkan untuk urusan pelatihan peningkatan mutu SDM di masing masing Pemda dan urusan pekerjaan EO sendiri.,karna memenang betul mereka sangat membutuhkan pemahaman aturan kebijakan terbaru terkait tugas kedinasan mereka sementara pemda jarang melaksanakan peningkatan SDM di lingkungannya, makanya keberadaan EO sangat Membantu Memahami / Mensosialisasikan Aturan Ter Update, yang penting EO nya yang Profesional dan Punya Tanggung jawab Moral Terhadap Kewajibanaya Bukan Sebatas Profit Oriented,ok Hidup EO yang Baik dan Nistalah EO yang Kucluk,.

  31. restu permalink
    Juli 4, 2010 4:52 am

    adakah praktek rent seeking nya ??

  32. tonny permalink
    Agustus 8, 2010 8:37 pm

    sy penembak di e.o. yg brgerak di bid seminar2 politik keuangan.
    sy keberatan dgn semua kekurangan2 yg ada di e.o. sy skrg ini yg kelakuannya spt E.O. Jelek spt yg trcantum diatas.
    sy hrp mr. e.o & mr.prof e.o bs ksh sy jln ataupun jalan keluar..
    mksh..

  33. Faridah Syafar permalink
    Oktober 1, 2010 1:09 am

    Assalamu alaikum wr. wb.

    Hallo……………. semua Indonesia, Intinya, Kita semua menginginkan Indonesia semakin cerdas. itu aja koq! Mencerdaskan Kehidupan Bangsa adalah Amanah Pembukaan UUD 1945. Artinya, Mencerdaskan Bangsa adalah tugas & tanggungjawab semua elemen bangsa. jadi bukan hanya pemerintah. Gak pa2 pemerintah produktif menghasilkan Undang-undang & Peraturan2, Indonesia kan lg menuju negara industrialis kebijakan & UU……. makanya, jangan marah dong kalo banyak yg bantuin sosialisasikan kebijakan & UUnya. Ntar Repot sendiri lho kalo dikerjain sendiri. Asal Benar, sesuai aturan & Transparan saja. Salam & sukses buat teman2 LSM, EO, &Mr. Prof. EO.

  34. astrajingga permalink
    Desember 27, 2010 12:14 am

    ah…kalo kata saya…semuanya harus seimbang, kita bsa mengatakan eo itu baik karna ada eo yg jelek..skrg saya mau tanya kpada para ahli disini, emang bisa kjahatan d tiadakan/dihapuskan d dunia ini ?gmn menurut bapak2 disini?

  35. Desember 27, 2010 5:44 am

    @FS: “Gak pa2 pemerintah produktif menghasilkan Undang-undang & Peraturan2, Indonesia kan lg menuju negara industrialis kebijakan & UU……. makanya, jangan marah dong kalo banyak yg bantuin sosialisasikan kebijakan & UUnya. Ntar Repot sendiri lho kalo dikerjain sendiri. Asal Benar, sesuai aturan & Transparan saja.”

    Nah itu dia …. Untuk memenuhi ‘Asal benar, sesuai aturan & Transparan saja’ yang sulit laksanakan. Bilangnya pejabat sih ‘atas nama masyarakat’ tapi ya tetap saja untuk diri dan kliknya. Apalagi yang ngomong orang partai. Bilangnya sih pejuang membantu pemerintah, tapi tetap saja ngadalin pemda2 dengan iming2 KICKBACK yang besar bagi pejabat pengambil keputusan.

  36. Juli 28, 2011 4:09 pm

    Mau ikut komen.
    Pada prinsipnya pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Pelatihan, Seminar yang diselenggarakan oleh EO sangat-sangat membantu kita semua dalam memecahkan masalah-masalah dari hasil kebijakan2 pemerintah.Dan memberikan suatu wadah dalam memahami suatu ilmu itu adalah halal dan mulia.Seandainya, di Indonesia ini tidak ada sama sekali yang namanya EO, Apa kata dunia negara ini nantinya.Wawasan dari kebijakan pemerintah nantinya tentu akan sulit dilaksanakan oleh masyarakat yang jauh dari jangkauan Pemerintah Pusat.Indonesia kan luas.Kalo gak ada EO yang menyelenggarakan sosialisasi, lalu..apakah Pemerintah sendiri bisa maximal memberikan sosialisasi atas kebijakannya kepada seluruh msy Indonesia?Dan tentunya, saya sangat setuju jika EO yang ada adalah harus EO yang bertanggung jawab.Sekarang ini, udahlah..hal2 sepele kaya gini gak usah pada diributin.lebih baik kita bersama-sama membangun bangsa Indonesia ini dalam mencapai kejayaan,kejujuran,dan kemakmuran.Masih banyak orang2 miskin.Memangnya kita gk kasian apa melihat saudara2 sebangsa kita hidup miskin.Ingatlah wahai saudaraku,Hidup ini adalah perjalanan manusia menuju pintu akhir.Setelah kita masuk liang kubur,pintu itu sudah ada di depan kita.Jika kita buka, yang tampak tentunya bisa surga dan neraka.Tergantung dari perbuatan kita semasa kita hidup.Dan ingat, Tuhan itu menciptakan alam tidak lebih dari 2.Dan konsepnya selalu berpasangan.ada hidup pasti ada mati.Ada surga, pasti ada neraka.Sekarang kita ada di posisi hidup, dan pasti kita akan mengalami yang namanya mati.Dan setelah mati, ada dua pilihan, surga dan neraka.Ingat itu saudaraku.Untuk itu, buat apa seh hal2 sosialisasi yang baik itu dipermasalahkan.Yang miskin masih banyak.Jangan pada egois masing2.Ingatlah, Indonesia merdeka atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia.dan Indonesia merdeka bukan karena (maaf) Depdagri.makasih

  37. 2GINO permalink
    November 21, 2011 2:14 pm

    KEMENDAGRI SANGAT KETAKUTAN KEHILANGAN REJEKINYA, PADAHAL DENGAN OTONOMI DAERAH, MEMBERIKAN TANGGUNG JAWAB KPD DAERAH YG LEBIH BESAR,M TETAPI DILEPAS KEPALA, DIGENDUKI EKORNYA. M KAPAN DAERAH BS MAJU, KEMENDAGRINYA SAJA GAK ADA EJABAT YG REFORMIS. CTH..PROYEK E-KTP. MESTINYA YG PENTING ITU SYSTEM “SIN” NYA. DULU AKAN DITANGANI KEMENKEU KRN BERKAITAN DG PERPAJAKAN/EKSPORT-IMPORT, TAPI KEMENDAGRI PROTES, EH MALAH BUAT BANCAKAN GAK KERUAN

  38. 2GINO permalink
    November 21, 2011 2:49 pm

    Bukannya instansi itu berterim kasih sama swasta yg telah berperan aktif membantu, sesuai dg amanat RPJM, bahwa semua lembaga dan masyarakat harus berperan aktif turut serta mensukseskan pelaksanaan RPJM. Kan EO ikut membantu agar peraturan2 yg dikeluarkan dpt dijalankan dg baik dan benar. Emang keterlaluan ini instansi. Termasuk instansi lain yg gak tahu diuntung…malah cuma iri dan curiga. Kalau dinilai EO tdk baik kewajiban anda pejabat pemerintah membina. Gak tahulah apa sebenanrnya isi kepala para pejabat, ya…..

  39. keluargadakwah permalink
    Februari 20, 2012 10:12 pm

    Aslmua’alaikum. melihat berbagai komentar2 yang ada di atas, kesimpulannya adalah 1.) kalau sudah rezeki pasti tidak akan kemana-mana. 2.) kesimpulan yang kedua adalah tidak ada larangan untuk berusaha termasuk usaha EO bimtek yang dilarang ada adalah berusaha yang disertai dengan kecurangan. 3.) kesimpulan selanjutnya adalah pemerintah (depdagri) seharusnya lebih bijak dalam membuat peraturan, selama ini yang berbuat kurang baik adalah oknum, maka tindaklah oknumnya jangan dibantai semuanya. 4.) kembali untuk depdagri, bahwa dalam urusan membuat RUU seharusnya mempertimbangkan masak-masak sebelum di serahkan ke dewan, jangan buat undang-undang untuk di triall, karena proses triall terhadap dampak realisasi undang-undang seharusnya sudah lebih dulu dilakukan sebelum rencana undang-undang tersebut di sahkan jadi UU. kalau 1-2 tahun diganti lagi kan kasihan pelaksananya. 6.) untuk EO yang termasuk kurang baik, segeralah bertobat.. 7.) jadilah PNS yang baik dalam mengikuti bimtek, karena ada akibat karena didahului sebab, panitia berbuat curang karena peserta yang minta, kalau panitia yang minta itu panitia yang G****K. 8.) sepetinya hampir sebagian besar dana APBD habis untuk belanja pegawai (termasuk u/ keperluan bimtek) jadi harus mulai melakukan perubahan kecil, misalnya bmtek ngga perlu ke pusat (jkt) kenapa tidak kirim aja pemateri ke daerah, lebih murah pengeluarannya… semoga bermanfaat. salam kenal (Hasrul – Kaltim)

  40. Semuel permalink
    April 3, 2012 12:43 pm

    Halo temans mohon advis dan info ya. Saya bentuk LSM dan telah mendapatkan SKT dari Kota dan Provinsi. Di Provinsi ada salah satu sayarat tentang SKT, yang dibedakan antara LSM dan ORMAS. Kalau Ormas diwajibkan setidaknya 3 SKT dari Kabupaten/Kota, sedangkan untuk LSM cukup 1 SKT Kabupaten/Kota. Swaktu mengambil formulir pendaftaran di Kesbangpol Depdagri pada Januari 2012 syarat SKT itu juga masih sama seperti di provinsi (dibedakan antara LSM dan Ormas). Waktu semua syarat sudah saya selesaikan sesuai form dan saya masukan awal Maret 2012, Kesbangpol depdagri meminta saya harus memasukan minimal 11 SKT dan saya mengatakan bahwa itu kan syarat untuk ormas sementara saya mendaftarkan LSM. Mereka memberikan form baru yang didalamnya tidak lagi dibedakan antara Ormas dan LSM. Saya konfirm ke Kesbangpol Kota dan Provinisi katanya belum ada aturan baru. Saya lalu jadi heran, mengapa kesbangpol kota dan provinsi (yang merupakan bawahan kesbangpol depdagri) sudah begitu berdedikasi dalam pengurusan (tidak satu rupiah pun saya keluarkan mulai pengurusan tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai akhirnya mendaoatak SKT Kota dan Prov) justri di Kesbangpol depdagri saya merasa dipersulit? Sudah 3 kali saya ke kesbangpol depdagri namun tidak ada hasil dengan alasan yang berubah-ubah.
    Apakah ada diantara Anda yang dapat memberikan saran? Apa yang harus saya lakukan? Atau, siapa yang harus saya temui? Bagaimana sebenarnya prosedur standar untuk pendaftaran LSM di kesbangpol depdagri? Soalnya di kesbangpol provisinsi dan kota saya diberi penjelasan bahwa di depdagri itu bukan minta ijin melainkan hanya mendaftarkan saja jadi mestinya gak lama-lama. Validasi dan survey data dan lokasi kan sudah dilakukan di kota dan prov. Demikian pegalaman saya, mohon saran. Tereimakasih sebeluimnya.

  41. April 14, 2012 5:59 am

    Persoalan EO ini kembali mengemuka dengan lebih keras setelah Kementerian Dalam Negeri Mengeluarkan Permendagri Nomor 57/2011 tentang orientasi dan pednalaman tugas DPRD. EO sama sekali tidak disebutkan dalam Permendagri ini, kecuali harus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.
    Ada beberapa hal unik, aneh, dan juga tidak konsisten dalam Permendagri Nomor 57/2011 ini. Insya Allah akan dijabarkan dalam tulisan yang lain.
    Semoga bermanfaat.
    Amin.

  42. Emmy permalink
    April 19, 2012 3:36 pm

    Kalau kita cermati tentang keberadaan EO, sebenarnya banyak manfa’atnya daripada mudharatnya, kenapa suatu organisasi yang banyak manfa’atnya seperti EO seolah-olah dicekal tanpa ada alasan yang jelas. Mendirikan sebuah lembaga dalam hal ini EO, tentulah harus ada badan hukum yang memayunginya, kalau hal itu sudah dipenuhi kenapa harus dimusuhi atau dinistakan keberadaannya?
    Depdagri, LAN MENPAN atau BKN atau departemen Pusat sebenarnya tidak perlu “kebakaran jenggot” dengan adanya keberadaan EO ini, Lembaga2 Pemerintahan ini harusnya membuat peraturan khusus untuk EO yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan lain sebagainya yang dikhususkan untuk PNS yang notabenenya menggunakan anggaran APBD/APBN sebagai rambu2 atau menetapkan suatu standart operasi (SOP) tersendiri khusus untuk EO tersebut, sehingga penyelenggaraan BIMTEK, Workshop atau yang lainnya yang dilaksanakan oleh EO lebih terkontrol dan terarah.
    Cara lain Lembaga2 Pemerintahan tersebut hendaknya membuat Memorandum of understanding (MoU) kepada EO yg memang hendak berniat untuk menjadi perpanjangtanganan antara pemerintah pusat dengan daerah, baik dari segi materi, widyiswara, atau narasumber lainnya, sampai kepada aturan main tentang honorarium dan fee pengajar. Persentasenya harus jelas dan keuntungan EO pun harus dilaporkan dengan jelas, profit sebuah EO dalam penyelenggaraan BIMTEK, Workshop dan lainnya tersebut harusnya juga diatur persentasenya, sehingga jelas ada hubungan “simbiosis mutualisme” atau saling menguntungkan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam hal ini EO. Dimana, Pemerintah diuntungkan dalam segi penyampaian peraturan ke daerah2, sedangkan EO mendapatkan keuntungan dari jasa penyelenggaraannya. Setiap EO yang akan menyelenggarakan event kepemerintahan hendaknya melaporkan ke instansi atau departement terkait, sehingga departemen atau instansi tersebut dapat melihat apakah perlu untuk turun kelokasi pelaksanaan atau tidak dan hendaknya setiap penyelenggaraan event tersebut instansi terkait harus memberikan evaluasi.

    Demikian dari saya, lain waktu saya akan menuliskan tentang hal ini kembali. semoga bermanfa’at. Trimakasih.

  43. Muhh Age permalink
    Mei 4, 2012 9:45 am

    Jujur saja, jika kita memilih antara kebenaran dengan ‘pembenaran’ maka kita akan memilih yang kedua.

    Andai tidak ada keuntungan (profit) yang didapatkan EO swasta dari acara bintek/workshop pasti mereka tidak akan mengadakannya. Tapi siapa sih yang begitu mulia melakukan semua itu tanpa pamrih atau demi keuntungan yang kecil?

    Sementara itu, dengan dilakukannya ratusan mungkin sudah ribuan bintek selama ini apakah berbanding lurus dengan kinerja anggota dewan dan pemda di daerah? Apakah tidak ada cara lain untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja aparatus di daerah?

    Jika kita mau jujur lagi, dan dibekali niat yang sungguh-sungguh, semua itu bisa didapatkan tanpa perlu kemana-mana dan biaya yang sangat murah. Zaman telah begitu canggih, pemerintah pusat (depdagri) dapat melakukan sosialisasi dan interaksi dengan kawan-kawan di daerah secara online. Bahkan para anggota dewan dan pemkab dapat mengambil inisiatif sendiri dengan berbagai macam cara. Kalaupun ada peraturan yang dinilai tidak efektif oleh daerah seharusnya itu bisa ditampilkan lewat cara yang lebih konstitusional. Anggota Dewan dan Bupati bukankah perwakilan politis dari partai-partai? seharusnya secara informal ini bisa sangat dipahami. Apakah di dalam partai sendiri tidak ada mekanisme yang berfungsi untuk terus menjalin hubungan antara anggota di daerah dengan yang di pusat secara aktual dan cepat?

    Tapi tidak, realitas partai di negeri kita memang kekanak-kanakan. Mereka tidak pernah memberikan pendidikan politik kepada para konstituennya. Mereka tidak pernah punya kualifikasi lain selain ‘kesetiaan’ dalam memilih calon legislatif dan eksekutifnya. Jadi kalau ada anggota dewan yang perlu diupgrade kemampuannya itu kalimat halus untuk mengatakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Kalau sudah begitu yang salah sebenarnya adalah sistem partainya.

    Dan siapakah sebenarnya yang paling dirugikan dan diuntungkan dari situasi ini? Yang untung jelas yang dapat bagian dari kegiatan yang disponsori oleh dana daerah itu. Yang dirugikan cuma satu, rakyat (yang bahkan tidak tahu menahu ada realitas kegiatan EO Bintek oleh swasta ini).

    Lalu kesimpulannya apa? apakah untuk menemukan kesimpulannya kita adakah workshop dulu?!

  44. kamali permalink
    Mei 22, 2012 11:13 am

    EO sejatinya adalah partner lembaga pemerintah penghasil peraturan/kebijakan dan UU utk mensosialisasikan peraturan/UU/Kebijakan yg dibuat. Jgn pukul rata bahwa kebanyakan EO ga bener karena EO eksis karena lembaga pemerintah ga mampu mensosialisasikan dan menjabarkan seluruh peraturan/UU secara langsung karena luasnya wilayah Indonesia sehingga memerlukan partner dalam hal ini yaitu pihak swasta. Jika EO di ‘gebuk’ maka akan mengakibatkan mata rantai yg bs memberikan penjelasan/sosialiasisasi ttg peraturan/UU bagi satker2 diseluruh Indonesia akan semakin tersendat.
    Pengalaman pribadi selama saya mengikuti bbrp bimtek yg diselenggarakan oleh EO memang utk jadwal kebanyakan EO ga menepati jadwal yg diberikan tp mengenai pemateri/narasumber cukup memberikan informasi dan penjelasan yg dpt diaplikasikan di satker masing2. Saya sendiri merasa terbantu atas bimtek yg diadakan meskipun aplikasi di masing2 satker tergantung kepada kebijakan pimpinan di daerah masing2.
    So menurut saya, seyogyanya EO sendiri membuat wadah yg dpt memonitor EO fiktif ataupun EO nakal yg memperburuk citra EO.

  45. Juni 12, 2012 12:06 pm

    tambah bingung aja nih… peran LPPM di Perguruan Tinggi pun setali tiga uang dengan EO (baca : profitable)…… huft, bahkan di sebagian PTS kebradaan LPMM itu hanya sebagai “pelengkap” struktur organisasi agar bisa dilihat sbg pelaksana Tridarma penelitian yang mana jumlah penelitian di Indonesia masih sangat-sangat minim dibanding ; misalnya negara tetangga..

  46. Yohanes permalink
    November 21, 2012 7:45 am

    Kita Kembalikan lagi masalah ini dengan daerah atau kita voting,
    mana yg setuju dengan EO atau DDN.

  47. rifda permalink
    Februari 4, 2013 11:02 am

    pakk
    saya mau tanya
    dasar hukum penyelenggaraan bintek itu sendiri sudah ada apa belum ??

  48. Februari 5, 2013 12:15 pm

    KOK MASIH ADA YANG KOmeN YA …. TSnya tertanggal 6 APRIL 2009, 4 tahun yang lalu lhooo

  49. Juni 20, 2013 11:56 pm

    Tidak perlu di grebek pak, tapi ditertibkab, dan diminta pertanggung jawaban kebenaran kerjanya.

    Pertimbangan :

    1.EO suatu usaha yang baru berkembang di Indonesia yang dimotori oleh anak anak muda , anak bangsa,

    Adalah wajib negara mengayominya.

    2, EO Pencipta Lapangan Kerja

    Eo adalah kumpulan orang orang yang hebat, tidak pengecut, berani menghadapi hidup tanpa mengemis kerja sebagai pegawai negeri. malah menciptakan lapangan kerja baru bagi anak anak bangsa. dan lebih lanjut anak anak binaan mereka menjadi EO mandiri di kemudian harinya.

    3. Sangat berbeda dengan pegawai DEPDAGRI yang NYUSU / NETEK dengan negara tapi kerja nya tanpa tanggung jawab kerugian negara dan maaf maaf saja, tapi bersikap bak pahlawan negara, bersikap pembela negara, bagi saya pegawai negeri bukan pahlawan, tapi si BUYUNG dan si UPIK nan manja, Kalo JANTAN ayo ramai ramai kalian jadi EO berhenti jadi PNS, pasti KEOK ( sekali lagi mohon maaf ) …………pasti jarang yang berani ……….

    4, EO adalah kumpulan orang orang yang hebat mobilsasinya,

    EO tidak berhenti sebelum kerja selesai, Tidak mengenal kata lelah apalagi libur bila kerja belum selesai.
    beda dengan PNS banyak liburnya !!!!!!!! sabtu minggu dalam 1 tahun 102 hari, tambah hari besar nasional dan keagamaan, paling kerja 65 % x 365 hari Tapi gaji penuh, Malah pakai THR gaji ke 13 lagi,

    Jalan pun pakai uang negara, rapat uang negara, di hotel bintang lagi, belum fasilitas lain, padahal aslinya orang kampung yang biasa hidup benar, setelah jadi PNS aneh aneh culture shocknya, sehingga waktu mau pensiun harus diberi pembekalan mental agar tidak terjadi POST POWER SYNDROM, Program pembekalan bagi PNS yang MPP adalah sikap nyata bahwa PNS merasa BERKUASA – MERASA MENGUASAI POWER , dengan kata lain NEGARA mengakui mental PNS adalah mental rusak semenjak jadi pegawai, kalau tidak rusak, dan tahu diri, tentu negara tidak perlu boros boros lagi biayai akan kekawatiran PNS bisa Cacat Mental setelah pensiun

    Mending DEPDAGRI urus PNS yang ngawur, over suply, banyak duduk, kurang kerjaan, duduk di warung, banyak ngobrol, Banyak lalai menandatangani surat surat untuk rekanan dan masyarakat, setelah urusannya selesai baru urus urusan EO. Dan urus juga banyak PNS rajin yang diperkosa jam kerja oleh atasan pemalas, Banyak PNS rajin yang dibebani tugas tapi tyidak dibiayai disaat bekerja,

    rafi kasim
    Saya bukan EO
    Tapi pengagum anak bangsa yang mampu mandiri
    Dan juga saya pengagum PNS yang rajin dan TULUS
    Anti dengan arogansi PNS yang merasa kekuasaan negara sebagai milik pribadi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 83 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: