Lanjut ke konten

LKPJ: Apakah Seremonial Belaka?

Maret 15, 2009

PP No.3/2007 mewajibkan kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dan terdiri atas LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan (psl. 15). LKPJ disampaikan kepala daerah dalam rapat paripurna dan kemudian dibahas DPRD secara internal sesuai tata tertib DPRD, sebelum akhirnya ditetapkan dalam bentuk keputusan DPRD.

Yang menarik, keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah salam suatu rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Jika dalam waktu 30 hari setelah LKPJ diterima DPRD belum memberikan tanggapan, makan dianggap tidak ada rekomendasi dari DPRD.

Setelah mencoba memahami maksud dari PP No. 3/2007, ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak saya. Sebagian dari pertanyaan tersebut adalah:

  1. Selain karena perintah UU dan PP, mengapa harus disampaikan LKPJ? Jika LKPJ dibuat asal-asalan, apakah ada konsekuensi politik atau konsekuensi lainnya (mengingat LKPJ tidak bisa dipakai untuk memberhentikan kepala daerah)?
  2. Apa saja isi LKPJ? Maksudnya, apakah yang disampaikan itu sesuatu yang memang secara eksplisit disepakati oleh eksekutif-legislatif, misalnya KUA, PPAS, dan APBD? Dalam PP 3/2007 disebutkan bahwa LKPJ disusun berdasarkan RKPD (sesuatu yang tidak diketahui oleh DPRD).
  3. Dalam pasal 16 PP 3/2007 disebutkan bahwa “LKPJ disusun berdasarkan RKPD…”. Padahal RKPD tidak wajib disampaikan kepala daerah kepada DPRD… Bagaimana DPRD bisa menganalisa suatu pertanggungjawaban yang dasarnya saja (RKPD) dia tak punya?
  4. Apakah rekomendasi DPRD akan berguna dalam kondisi dimana eksekutif lebih menguasai permasalahan, aspek teknis dan aspek regulasi pemerintahan daerah?
  5. Apakah format LKPJ cukup sekedar daftar isi seperti dicantumkan dalam Lampiran III PP No.3/2007? PP tersebut tidak mencantumkan kewajiban untuk menyampaikan target kinerja dan capaian riil kinerja, kecuali anggaran dan realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan seolah-olah informasi yang disajikan dalam LKPJ sama dengan LKPD.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, dan dengan meperkirakan kemungkinan jawaban dari para pakar dan praktisi, maka ada peluang bahwa penyusunan, penyampaian, pembahasan, dan rekomendasi atas LKPJ kepala daerah hanyalah sekedar seremonial belaka. Dalam hal ini, LKPJ bisa jadi dipandang sebagai dokumen yang sangat penting meski pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk memaksa kepala daerah dan perangkatnya agar bekerja lebih baik, paling tidak sesuai target yang telah disepakati di awal sebelum tahun anggaran berjalan.

Modifikasi Format LKPJ

Seyogyanya format LKPJ dimodifikasi agar lebih informatif, efektif dan efisien. Artinya, penggunaan kertas yang tidak perlu (untuk menyiapkan LKPJ yang tebalnya mencapai 600 halaman lebih) dan penghamburan informasi (karena tidak diperlukan DPRD). Untuk memudahkan pemodifikasian ini, beberapa hal yang harus disepakati terlebih dahulu oleh eksekutif dan legislatif adalah:

  • Yang disampaikan dalam LKPJ adalah seluruh informasi yang dipandang relevan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya. Dengan demikian, muatan informasi tidak hanya ringkasan KUA, PPAS, dan APBD, tetapi juga kerja sama dengan pihak luar (pihak ketiga).
  • Jika LKPJ disusun berdasarkan RKPD, maka RKPD setiap tahun harus disampaikan kepada DPRD, meskipun tidak ada peraturan perundangan mewajibkan ini. Faktanya, RKPD ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.
  • Urutan RKPD–>LKPJ bermuara pada keharusan untuk membuat tabulasi yang menghubungkan komponen-komponen RKPD, KUA, PPAS, dan LKPJ. Dalam hal ini, harus dijabarkan visi, misi, permasalahan/kebutuhan, kebijakan, program, kegiatan, target, realisasi kinerja, anggaran, dan realisasi anggaran.
  • Konsekuensinya, nama program/kegiatan di dalam RKPD harus sama dengan yang tercantum dalam PPAS sehingga LKPJ bisa lebih bermakna. Pemerintah sendiri tidak secara tegas mengatakan bahwa program/kegiatan di RKPD identik (atau tidak identik) dengan di PPAS.
About these ads
7 Komentar leave one →
  1. Gie permalink
    Mei 29, 2009 12:16 am

    hanya basa basi saja bung

  2. Finno Meidiartha permalink
    Oktober 28, 2009 5:15 pm

    Yang pasti, LKPJ merupakan kewajiban KDH. Jadi seremonial apa gak ya tergantung dari daerah masing-masing……

  3. Nengsy D permalink
    Maret 5, 2010 8:18 am

    LKPJ, LPPD, LAKIP, pada dasarnya isinya sama kalo ditarik satu kesimpulan. tapi karena banyak masing-masing laporan tersebut dikeluarkan melalui PP atau UU yg berbeda, dan menjadi tanggung jawab instansi atau pihak yg berbeda, jadi harus dibuat ketiganya. bagi instansi teknis yang tupoksi besar tentu sangat sibuk dengan laporan-laporan itu, dan bagi instansi penanggungjawab yang mengumpul dari semua SKPD terkait, kan mereka jadi punya kerja, jadi punya kegiatan dan bisa mengusulkan anggaran berkaitan dengan penyusunan laoran-laporan tsb. jadi ya gitu deh….

  4. dede s permalink
    April 20, 2010 12:55 pm

    lkpj, lppd, lakip tuh harusnya satu aja formatnya… gak macem2… toh isinya sama aja, biar efiisien gak hambur2kan waktu, tenaga dan biaya. kl tentang isinya seremonial apa tidak tergantung orangnya, ya bupati/walikotanya ya dewan ya masyarakatnya. sebaik apapun format kl tdk didasari niat baik ihklas tuk masyarakat itu hanya jadi tulisan paper belaka…..

  5. Mei 2, 2010 3:35 pm

    Ada sedikit Catatan Ringkas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pada link berikut:

    http://swamandiri.wordpress.com/2010/05/01/catatan-ringkas-tentang-laporan-keterangan-pertanggungjawaban-lkpj/

    Mohon maaf. Hanya sekelumitan nih.

  6. Anshar permalink
    April 11, 2011 11:06 pm

    Pemda memang seharusnya berkewajiban untuk menyerahkan Peraturan Kepala Daerah ttg RKPD kepada DPRD. Secara administrasi, Peraturan KDH memang seharusnya ditembuskan kepada DPRD, namun karena tidak diatur dalam Peraturan yang mengatur soal Penyusunan APBD, maka hal itu dianggap sepele. Akibatnya dalam pembahasan KUA dan PPAS juga kadang tidak memiliki acuan yang jelas.

    Menurut sy RKPD tidak terkait secara langsung dengan LKPJ, kecuali dalam hal rencana capaian program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dimuat dalam RKPD dapat mengalami perubahan saat pembahasan KUA dan PPAS. Sebagai laporan keterangan pertanggungjawaban maka lebih tepat bila LKPJ disusun berdasarkan Perda APBD, karena LKPJ tidak boleh mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak disahkan dalam Perda APBD.

    Catatan dari Link yang diberikan Pak Rusmanik tidak menjawab tapi justru memperjelas adanya permasalahan kedudukan LKPJ dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk tindak lanjut atas Rekomendasi DPRD, misalnya rekomendasi atau pertanyaan2 yg timbul berdasarkan analisa LKPJ oleh DPRD harus dijawab oleh KDH dalam Paripurna. Sehingga DPRD juga dapat menilai “keinginan baik” dari KDH untuk melaksanakan pembangunan. Berdasarkan jawaban tersebut, maka DPRD dapat menindaklanjuti untuk menggunakan haknya (Interpelasi, Angket atau Menyatakan Pendapat).

    Tanpa adanya mekanisme seperti itu, maka DPRD juga tidak memiliki motivasi yang kuat untuk menganalisa LKPJ. Pada gilirannya LKPJ hanya akan jadi media kampanye keberhasilan pembangunan oleh KDH meskipun belum diuji dan tidak dapat diyakini kebenarannya.

  7. Bambang Putut Pudjantoro, SE permalink
    Juli 20, 2011 6:56 am

    Seremonial atau tidak itu tinggal tingkat pembahasan di DPRD sebagai pintu harapan publik untuk menilai LKPJ secara proporsional dan profesional, dan itu sangat terkait dengan komitmen DPRD sebagai wakil rakyat, dan SDM para DPRD itu sendiri, tetapi seringkali justru DPRD yang kedodoraaan karena mereka banyak yang tidak memahami secara utuh tetang seluk beluk APBD, bisa dipahami dalam masaalah ini ekskutif lebih berpengalaman di bidang olah alih laporan semacam ini, apalagi sangat jarang DPRD dalam melakukan pembahasan melibatkan pihak luar, akademisi misalnya atau LSM dan pihak lain , untuk mempertajam analisanya dalam memberikan pendapatnya tentang LKPJ , saya yakin apabila DPRD mau bekerja sama dengan semua komponen masyarakat dalam menilai LKPJ tentu penilaiannya akan semakin akurat dan independen.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: