Skip to content

Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Maret 7, 2009

Dalam acara diskusi Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) yang diselenggaran di Program Magister Sains & Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada hari Kamis, 5 Maret 2008 lalu, isu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan menggunakan basis akrual mendapat atensi yang sangat besar dari peserta. Beberapa pertanyaan “sulit” muncul dari para peserta yang hampir seluruhnya merupakan akuntan pendidik atau dosen ASP. Pemateri dalam sesi Draft SAP Berbasis Akrual adalah Bapak A.B. Tri Harta dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Materi yang disajikan dapat didonlod di sini atau di sini.

Slide presentasian yang disampaikan pemateri ada 32 slide (oleh panitia dicetak 4 slide per halaman kertas sehingga hanya menjadi 8 hal). Saya sendiri mengajukan beberapa pertanyaan, yang menurut saya sangat mendasar dan perlu dijawab dengan tegas dan jelas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

  1. Apakah konversi (dari format/chart of accounts Permendagri No.13/2006 ke SAP) tetap dilakukan apabila klasifikasi akun pada Laporan Angaran sudah disusun atas dasar yang sama dengan yang digunakan dalam APN/APBD? (lihat slide 7)
  2. Apakah kemunculan istilah jurnal statutory (jurnal anggaran) tidak sekedar “biar tampil beda” setelah sebelumnya telah lahir istilah jurnal korolari (corrolary)? Jangan-jangan nanti muncul lagi jurnal-jurnal lain yang dalam teori akuntansi (yang oleh dosen akuntansi digunakan sebagai dasar menjelaskan praktik akuntansi kepada mahasiswa) tidak ditemukan. (lihat slide 12)
  3. Dalam hal penjurnalan untuk pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, kapan pencatatan akan dilakukan? Apakah pada saat SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) ditetapkan oleh SKPKD/Dispenda (sesuai dengan konsep akrual murni, karena penerbitan kedua SK ini sudah merupakan pengakuan atas realisasi pendapatan), saat kas diterima, atau pada akhir tahun? (lihat slide 12)
  4. Sesungguhnya belanja pegawai berupa gaji adalah belanja dibayar dimuka (prepaid) karena gaji yang diterima pada tanggal 1 Agustus adalah untuk bulan Agustus, bukan gaji bulan Juli. Artinya, sebelum PNS bekerja (memberikan manfaat bagi organisasi pemerintah), gajinya sudah dibayarkan. Untuk belanja pegawai berupa honor, sebagian besar juga dibayarkan di muka, sehingga setelah akhir tahun anggaran (31 Desember) sangat jarang terjadi (mungkin malah tidak ada) karena honor bukanlah belanja yang bisa diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya (tidak bisa di-DPAL-kan). (lihat slide 15)
  5. Untuk kasus pinjaman/kewajiban, tidak muncul lagi rekening/akun yang bernama Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Kangka Panjang, padahal rekening ini ada dalam format Neraca dalam PSAP No.1. (lihat slide 18)

Beberapa beberapa pertanyaan lain datang dari para peserta, yang pada prinsipnya memprediksi bahwa PSAP No. 12 ini akan semakin membingungkan aparatur pemerintahan (khususnya pemerintah daerah) yang melaksanakan fungsi akuntansi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan Pemda berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemda (LKPD), tapi tidak melaksanakan proses akuntansi yang sebenarnya. Mereka umumnya beranggapan sudah menggunakan akuntansi karena telah memakai software yang mampu menghasilkan LKPD. Artinya, software akuntansi dianggap sama dengan proses akuntansi.

About these ads
17 Komentar leave one →
  1. Maret 11, 2009 9:02 pm

    setuju pak sukry terkadang software yang di gunakan di pemerintah daerah sudah dianggap mengakomodir perilaku belanja yang terjadi sehingga karena kekurang pahaman sdmnya yang penting sudah menggugurkan kewajiban membuat laporan keuangan kemudian bayar pihak ketiga akhirnya sudah dianggap beres padahal yang terjadi malah dapet opini disclaimer…

  2. Maret 11, 2009 9:10 pm

    sekiranya laporan keuangan pemda merupakan dasar kepercayaan user (masyarakat) atas kinerja pemda dan masyarakat (diwakili DPRD) mengerti isi dari laporan keuangan tentunya laporan keuangan pemda dibuat dengan serius oleh setiap pemda di negri ini, tapi sayang sekali pak, semuanya jadi seperti seremonial saja …..

  3. ade permalink
    Maret 11, 2009 9:14 pm

    yang diperiksa oleh auditor kebanyakan hasil dari Proses akuntansi, cenderung mengesampingkan prosesnya……apakah ini indikasi bahwa pemerintah daerah sangat sulit (dipersulit) untuk melaksanakan pelaksanaan akuntansi sehingga pemeriksa “mengabaikan proses” yang memang membingungkan kita (karena SAP sendiri banyak diperdebatkan)

  4. benny permalink
    Maret 12, 2009 8:35 am

    terkadang banyak auditor BPK sendiri pun yang tidak begitu memahami proses akuntansi keuangan daerah. ‘Kacamata kuda’ BPK dalam melihat SAP sering menimbulkan banyak kontraversi dalam audit LKPD.

  5. Zain permalink
    Maret 12, 2009 11:18 pm

    baik BPK maupun Pemda tentu harus bersama-sama berbenah. Kita harus melihat ini sebagai sebuah proses transformasi yang harus didukung bersama. Segala peraturan pasti ada pro-kontra, pasti ada multi tafsir, perdebatan dsb. Tapi itu bukanlah alasan untuk menolak sebuah perbaikan, bukankah begitu? Semua masih dalam proses…

  6. Tor cane permalink
    Maret 19, 2009 1:12 pm

    Saya rasa perlu ada kajian ataupun survey terhadap penerapan SAP berbasis cash sebelum beranjak ke acrual. KSAP tidak usah terburu-buru sekali mendisain ini, sebelum yang lalu sudah berjalan dengan baik. secara ekstrim bisa saya katakan bahwa seluruh pemda masih pada tingkat pengenalan terhadap SAP, jadi alangkah sayangnya bila due proses ini dilalui begitu saja.

    Pengamatan saya dilapangan membuktikan bahwa belum ada pemda secara utuh dapat menerapakannya. Jangankan utuh, bahkan ada juga yang belum memulainya. Ini perlu kajian lebih lanjut, terutama pada sistem aplikasinya.

    Memang benar kadang kala kita mau shortcut saja dalam menghasilkan laporan keuangan tanpa melihat proses. Yang penting sekarang adalah bagaimana pemda bisa mengerti, paham dan dapat melaksanakan sesuai dengan standar. Disatu sisi jangan sampai hal ini menjadi opourtunity bagi pihak2 konsultan (private/BPKP) dalam mengembangkan sayapnya namun tidak mendidik user.

    Bukti menunjukkan bahwa yang penting Laporan Keuangan Jadi, tapi bagaimana prosesnya mereka tidak paham. pertannya adalah apakah ini yang diinginkan??? Karena sering sekali jika BPK melakukan pemeriksaan, pihak user melemparkan problemnya ke konsultan tadi. Sehingga ketergantungan konsultan sangat tinggi sekali, yang ujung-unjungnya pemda harus menyediakan dana untuk itu. Pokoknya daerah sudah cukup bonyok sekarang ini.

    Moga aja bung syukri bisa membuat tulisan dengan tema “sabar dulu untuk berlari jika berjalan juga masih terseok-seok” Mohon maaf nich pokja KSAP bukannya kita tidak mau maju, tapi yang ril-ril sajalah….jangan mimpi dulu sebelum cuci kaki, karena kata orang tua dulu nanti mimpinya yang serem-serem……(ih tacut!)

  7. April 9, 2009 10:25 pm

    Lanjutkan saja pembuatan standar akrualnya, tapi kapan implementasi secara penuh harus dikoordinasikan dengan Depdagri dan menelaah tanggapan dari user standar tersebut, jangan seperti penerapan Permen 13. Kalau seperti itu lagi, opini LKPD akan babak belur jilid II dan tidak tau kapan akan lebih baik.

  8. April 10, 2009 8:16 am

    @Tor Cane
    Saya setuju dengan anda. Pelaksanaan akuntansi pemerintahan di Pemda tidak seindah yang dibayangkan para pembuat keputusan di pusat. Mengubah mindset aparatur pemda dari single-entry ke double-entry saja sulit, apalagi dari cash basis ke accrual basis. Belum lagi persoalan SDM, karena setiap SKPD selaku entitas akuntansi harus menyusun laporan keuangan SKPD.

    Soal banyak konsultan (swasta dan BPKP) yang tak bertanggungjawab, saya setuju sekali. Banyak kasus dimana BPKP tidak menurunkan ilmunya kepada aparatur Pemda. Semuanya ditangani sendiri oleh programmer atau staf konsultan BPKP. Proyek ratusan juta hanya bermenfaat selama ada BPKP di Pemda, setelah BPKP hengkang (masa kontrak habis), software yang ditiggalkan langsung mati karena yang bisa mengopersikan hanya konsultan BPKP.

    @Agung
    Apa sih yang ingin dikejar dengan basis akrual? Ada kesan akrual adalah segala-galanya, seolah-olah pelayanan publik akan semakin baik dengan diterapkannya basis akrual.

    Kalau disearch di internet, kebanyakan negara di dunia ini menggunakan basis kas, bahkan ada yang telah menggunakan basis akrual kembali lagi ke basis kas. Hal ini tentu bisa dipahami jika kita paham dulu manfaat basis akrual dalam akuntansi untuk bisnis. Secara empirik, basis akrual adalah yang terbaik untuk mengentahui “kinerja” perusahaan dan menggambarkan posisi keuangan. Hal ini bebeda dengan Pemda.

    Saya kira, apa yang sudah diterapkan dalam SAP saat ini sudah cukup baik. Tinggal diperbaiki beberapa kelemahan yang ditemukan di lapangan. Kita tidak harus menggunakan akrual murni jika ternyata biayanya sangat mahal, apalagi jika ditanggung oleg APBD.

    Sampai saat ini, opini BPK terhadap LKPD belumlah menajdi sesuatu yang dianggap penting oleh Pemda. Seorang kepala daerah tidak peduli apakah opini BPK disclaimer atau wajar tanpa pengecualian, karena pada praktiknya tidak memiliki konsekuensi apa-apa.

    Seorang Bupati yang memperoleh opini disclaimer atas LKPD selama 5 tahun masa jabatan, boleh mencalonkan diri lagi kok menjadi bupati. Mau jadi calon gubernur juga boleh… Opini BPK is nothing!

  9. setiabudi permalink
    Mei 25, 2009 12:43 pm

    waduhhh….. Cash modified Accrual aja kita bingung apalagi langsung diterapkan Accrual basis,…
    tapi kami sebagai PNS yakin bisa seperti halnya penerapan permendagri 13 kemaren…. akhirnya dikit2 jadi bisa….
    tapi tolong untuk pemerintah pusat sediakan pelatihan dan software yang memadai, khususnya kita-kita yang ada di daerah,……

    Sorry baru nongol pak,
    hope u a the best mr. syukry…………

  10. Juli 23, 2009 11:51 am

    api sebenarnya boleh ga dalam menyusun laporan keuangan menggunakan 2 basis akuntansi?
    apa saja pak kelebihan jika pemda mengguanakan basis akrual?
    terima kasih

  11. Dewanto permalink
    Maret 26, 2010 12:54 pm

    Yth Pak Sukry, Blog anda memberi pencerahan tentang banyak hal dari fonemena reformasi adminitrasi di Indonesia yang amat costly. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat untuk melakukan sinkronisasi desain antar departemen. Kasihan Pemda jadi anjang uji coba para (mohon maaf) pemain prostitusi profesi.
    Sukses selalu, jangan pernah menyerah menyeruakan hal-hal yang baik untuk Indonesia.

  12. Aghil permalink
    April 2, 2011 12:57 pm

    Msh terdpt pengakuan yg berbeda antara SPJ di tingkat PPKD/BUD dgn SPJ SKPD/PA. SPJ PPKD berdasarkan SP2d, sementara SPJ SKPD berdasarkan BKU Bendahara yg telah disahkan mnjd SPJ oleh PA. sehingga pada penutupan kas akhir bulan, akan terjadi selisih saldo pada Register Penutupan kas Bendahara dgn SPJ Admn dan Fungsional yg menurut PPKD adalah berdasarkan SP2d LS/UP/GU/TU. Permasalahan yg muncul adalah :
    1. Bendahara SKPD mencatat Pengeluaran/belanja pd BKU sesuai tanggal transaksi, dan pada akhir bulan melakukan penutupan kas dan selamat-lambatnya Tgl 10 bulan berikutnya melaporkan SPJ ke PA dan PPKD. Namun terdpt selisih saldo kas pada Register Kas dan SPJ Admn dan fungsional diakibatkan oleh jumlah belanja yg telah di SPJ kan tidak sebesar SP2D yg di GU kan, sehingga PD tingkat PPKD hanyamengakui SPJ SKPD sesuai jumlah yg di SP2Dkan.
    2. apakah selisih pertanggungjawaban yg belum di SP2D kan dpt dianggap sbg kertas berharga pada Register penutupan kas ?
    3. Apakah bukti pengeluaran dlm bentuk belanja telah diakui sbg SPJ oleh Bendahara/ PPK-SKPD meskipun dalam SPJ Admn dan Fungsional blm diakui oleh PPKD sehingga dlm Register penutupan kas tidak perlu dimunculkan sebagai saldo kas ?
    semoga rekan2 dpt memberikan pencerahan….tks

  13. November 4, 2011 8:40 pm

    kami sebagai PNS yakin bisa seperti halnya penerapan PP 24 th 2005 cuma belum ada penjelasan tentang teknis penjurnalan untuk SKPD dan PPKD. karena struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep HOBO home office – branch office….

  14. Paul Naput permalink
    Agustus 13, 2012 9:57 am

    Yap,setuju..Seringkali, karena ketidaktahuan pemda, mereka menganggap dengan memakai software maka proses akuntansi manual tidak dipakai lagi. Sehingga ketika terjadi kesalahan, tidak ada pembandingnya..Oya,jurnal yang dipakai dalam makalah itu yang disebut dengan “triple entry” ya pak syukri?? Thank’s

  15. Mei 12, 2013 8:30 am

    May it be for personal or gift-giving purposes, buying a
    pearl necklace is something not to be shrugged upon, considering that its popularity has paved
    the way for pearl frauds and shenanigans to become widespread and rampant.
    Fresh water cultured pearls turn up in a wider range of colors and shapes
    than their saltwater counterparts. Proper care will increase the
    life span of your cord.

  16. Mei 14, 2013 10:50 pm

    If you are tired of all the trendy toys out there, this is a
    classic you can’t go wrong with. With all of the technological advances made by toy makers and manufacturers, the word “toy” means something completely different than it did to the past generations. With so many different characters, the option to play the story as a villain, and so many activities to do on Lego Batman, it can be played over and over.

Trackbacks

  1. soenarto.w/ fe » Blog Archive » matiri akuntansi daerah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 83 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: