Skip to content

Daya Serap Anggaran Rendah Masalah Desentralisasi Fiskal Daerah

Januari 21, 2009

Jakarta (ANTARA News) – Ekonom UI, Bambang PS Brodjonegoro menyatakan bahwa daya serap anggaran yang rendah di daerah-daerah merupakan masalah utama yang harus diatasi dalam konteks desentralisasi fiskal.“Penyerapan yang rendah, yang ditunjukkan dengan sisa anggaran lebih yang cukup banyak, adalah masalah utama yang harus diatasi dalam konteks desentralisasi fiskal sebelum bicara basis pajak daerah dan lainnya,” kata Bambang di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, adanya sisa anggaran lebih hingga mencapai Rp45 triliun dari seluruh daerah di Indonesia pada tahun lalu merupakan jumlah yang tidak sedikit.

“Mengapa uang sebanyak Rp45 triliun tidak terpakai, padahal dampak ekonominya kan besar sekali, dan harusnya mengena langsung ke masyarakat,” katanya.

Bambang mengidentifikasikan, rendahnya penyerapan anggaran di daerah itu karena sejumlah faktor seperti pengesahan APBD yang terlambat sehingga waktu pelaksanaannya terbatas.

Penyebab lainnya adalah perencanaan yang lemah seperti tidak mampu menyusun program yang selesai dalam setahun, dan ketakutan terhadap tindakan hukum.

Menurut Bambang, tidak tertutup pula kemungkinan adanya kesengajaan daerah untuk menyimpan dananya di bank daerah sehingga memperoleh bunga atau fee dari bank.

“Daripada susah-susah bikin proyek terus tidak ada uang masuk, mendingan uang ditaruh di bank dan nanti mendapat bunga yang akan menjadi pendapatan lain-lain di APBD, sehingga seolah-olah APBD berprestasi karena adanya tambahan PAD,” katanya.

Menurut dia, solusi atas berbagai masalah itu antara lain perlunya sanksi pemotongan/penundaan transfer dana jika pengesahan APBD terlambat, dan perbaikan perencanaan oleh daerah.

Masalah kepastian hukum dapat diatasi dengan mengajak aparat hukum di daerah untuk saling mengetahui mana-mana yang benar yang harus dilakukan, sehingga tidak terjadi yang benar justru disalahkan.

“Namun sebenarnya kuncinya ada di masyarakat melalui DPRD. Mereka harus mengontrol ketat agar dana terserap lebih cepat. Ini harusnya menjadi alat evaluasi bagi DPRD,” kata Bambang.(*)

==================================================

Berikut beberapa berita terkait rendahnya penyerapan APBD di media massa lokal:

  1. Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Rendah.
  2. 25 Persen APBD Kabupaten Tangerang Tidak Terserap.
  3. JakartaTargetkan 92 Persen Anggaran 2008 Terserap.
  4. Penyerapan anggaran 2007 tetap rendah.
  5. Daya Serap Anggaran Rendah.
About these ads
3 Komentar leave one →
  1. syukriy permalink*
    Januari 21, 2009 10:31 am

    Terjadinya penyerapan anggaran yang rendah disebabkan oleh banyak hal. Misalnya:
    (1) ketidakmampuan TAPD membuat perencanaan anggaran dengan baik;
    (2) keserakahan masing2 SKPD untuk mendapat alokasi sebanyak mungkin meskipun di luar kapasitasnya;
    (3) ketiadaan sistem “reward and punishment” dalam pengelolaan keuangan daerah;
    (4) adanya kepentingan politik dan kepentingan lainnya dipihak eksekutif dan DPRD;
    (5) niatan untuk melakukan korupsi terhadap dana APBD; dll.

    Idealnya jumlah yang dianggarkan tercapai 100% atau sama persis antara anggaran dengan realisasinya. Tapi, hal ini kan sulit terjadi. Mengapa sulit? Karena sewaktu menyusun RKA-SKPD kita sudah menggunakan asumsi-asumsi, termasuk asumsi harga dalam Standar Harga Branag dan Jasa (SHBJ) yang sudah “dimark-up” di atas harga berlaku pada saat standar tsb dibuat.
    Jadi, kita cuma meramal atau memprediksi tanpa bisa menjamin realisasinya akan sama persis. Namun, saat di-SPJ-kan bisa saja anggaran terserap 100% karena dokumen SPJ memang bisa dipalsukan atau difiktifkan (misalnya dengan menggunakan stempel palsu atau meminjam stempel orang/perusahaan lain).

  2. bambangtd permalink
    Januari 21, 2009 11:18 am

    Pada dasarnya di setiap Pemerintah Daerah masih menambahkan anggaran tambahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP-SKPD yang sebenarnya mereka harus tanggap apakah masing-masing SKPD itu mampu melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam masa 1 atau 2 bulan. terkadang proyek pekerjaan yang membutuhkan waktu 6 bulan pekerjaan masih dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan, semua tergantung tim panggar apakah anggaran yang diajukan SKPD realistis dilaksanakan atau tidak yang nggak realistis ya seharusnya dicoret saja apalagi sifatnya hanya kebijakan kepala daerah…pak syukriy

  3. Januari 25, 2009 5:41 pm

    @bambangtd
    Betul, mas Bambang…
    Saya melihat APBD-P merupakan ruang untuk “menghabiskan” anggaran saja dan uniknya, di banyak daerah perubahan APBD merupakan sesuatu yang “wajib” dilakukan.

    Kalau kita baca PP No.58/2005 dan Permendagri No.13/2006 sebenarnya sudah jelas mengapa APBD-P disusun. Sebelum APBD-P tentu ada KUA/PPAS perubahan, yang menjelaskan alasan, prioritas, dan plafon untuk perubahan. Bahkan dalam setiap pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Depdagri berupa Permendagri selalu diingatkan bahwa alokasi dalam APBD-P harus mempertimbangan keterbatasan waktu yang hanya sekitar 2-3 bulan…

    Yang menarik adalah jika kita cermati bagaimana pergeseran angka-angka dalam anggaran (virement):
    (1) Anggaran apa saja yang bertambah atau berkurang?
    (2) Apakah ada korelasi kenaikan belanja modal dengan belanja pegawai dan belanja barang & jasa?
    (3) Apakah kenaikan alokasi anggaran belanja diikuti atau mengikuti kenaikan target kinerja?
    (4) Apakah ada alokasi untuk kegiatan yang “sudah hampir pasti” tidak terselesaikan dalam jangka waktu 2-3 bulan? Jika iya, apa sanksi yang bisa diberikan kepada SKPD/Pemda?
    (5) Apakah dalam APBD-P ada “titipan-titipan”, yakni kegiatan-kegiatan yang mestinya masuk kategori kegiatan dalam APBD murni?
    (6) Apakah ada penurunan anggaran belanja pada SKPD tertentu? Jika iya, mengapa?

    Ini beberapa pertanyaan yang sesungguhnya bisa diteliti lebih jauh. Ini ide untuk penulisan skripsi atau tesis juga. Ada yang tertarik?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 80 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: