Lanjut ke konten

Ribuan Guru Demo, Tuntut 23 Bulan Dana Fungsional

Oktober 29, 2008

Serambi Indonesia, 29/10/2008

KUTACANE – Ribuan guru dari tingkat SD sampai SLTA maupun sekolah sederajat lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Selasa (28/10) pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang, berdemonstrasi di depan kantor bupati setempat. Mereka menuntut agar dibayarkan dana fungsional selama 23 bulan, di samping peniadaan pungli dalam pengurusan kenaikan pangkat. Dalam aksi yang dimulai dengan longmarch dari Lapangan Stadion Pemuda Kecamatan Bambel, para “pahlawan tanpa tanda jasa” itu dikawal polisi. Mereka menyanyikan Himne Guru sembari mengusung poster dan spanduk. Isinya, antara lain, mengenai hak-hak guru, termasuk dana fungsional yang mereka tuntut.

Mereka juga meminta agar pungutan liar (pungli) di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat segera dihentikan, khususnya dalam pengurusan pangkat dan dana fungsional guru. Besarnya pungli di kantor itu, menurut pengunjuk rasa, berkisar antara Rp 50.000-Rp 500.000/orang.

Para demonstran juga mendesak agar pemkab mengutamankan kepentingan guru, menyediakan tunjangan khusus (TC) bagi guru se-Agara, termasuk uang insentif dan uang transportasi untuk guru terpencil. PNS yang telah memenuhi syarat, mereka minta segera dinaikkan pangkatnya.

Salah seorang guru, Mahmud Sadri, membacakan pernyataan sikap di hadapan Bupati Agara, Ir Hasanuddin B MM. Intinya, meminta dana fungsional dibayarkan selama 23 bulan dan pungli dalam pengurusan pangkat segera dihentikan dan pelakunya ditindak.

Menanggapi tuntutan itu, Bupati Hasanuddin B yang didampingi Wakil Bupati Syamsul Bahri serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Ali Basrah SPd, langsung naik ke mobil pendemo yang berhenti di depan kantor bupati. Di atas mobil itulah ia nyatakan bahwa dana fungsional guru akan dibayarkan semuanya pada tanggal 5 November 2008, termasuk dana tunjangan gaji bulan 13.

Menyangkut pungli yang dikeluhkan para guru, Bupati menyarankan agar guru tidak memberikan sepeser pun dana tak resmi tersebut apabila diminta oleh pegawai BKD Agara. “Apabila ada yang memintanya, segera laporkan kepada saya,” tukas Bupati Hasanuddin.

Mengenai tunjangan guru daerah terpencil, Bupati berjanji akan mengusahakan dana dimaksud, termasuk dana TC untuk tahun 2009 akan diperjuangan. Sedangkan uang tunjangan dari Pemerintah Provinsi Aceh, menurut Bupati Aceh Tenggara, pada awal bulan November 2008 akan ditransfer ke rekening guru yang berhak.

Usai mendengarkan menjelasan dari Bupati Agara, sekitar pukul 10.20 WIB para pengunjuk rasa yang mengenakan seragam lengkap itu pun bubar. Saat pulang ke rumah masing-masing, mereka tidak lagi berjalan kaki, melainkan naik sepeda motor, di samping banyak pula yang naik mobil. (as)

About these ads
2 Komentar leave one →
  1. MUstofa permalink
    November 15, 2008 5:03 pm

    Pusing jadinya, siapa pun yang jadi bupati tetap sama. Perubahan hanya sebatas pemanis bibir aja. Kali ini guru demo karena uang tunjangan fungsional gak di bayar, lain kali mungkin menyusul kepala desa karena uang pembangunan Rp.1,2 M lagi tak jelas, atau bisa saja 600 cpns dari tenaga honorer. Masalahnya, rapel tiga bulan mulai Januari sampai Maret 2007 belum di bayar pemkab. Janji Bupati saat kunjungan Gubernur Irwandi Yusuf dan dihadapan tokoh masyarakat, rapel itu sudah dibayar awal April 2007. Tapi sampai sekarang tak ada khabarnya. Apakah demo dulu baru dibayar pak Bupati, kalau tak demo lalu PPL (pura-pura Lupa) atau Pelin-Pelin Lajang.

  2. November 16, 2008 11:38 am

    Umumnya persoalan seperti ini muncul karena pelaksanaan anggaran yang tidak disiplin. Dalam hal ini mungkin yang paling bertanggungjawab justru pemerintah pusat atau provinsi, yang terlambat mentransfer dana dimaksud ke kas daerah.

    Pemerintah pusat dan provinsi tidak merasakan “penderitaan” pemerintah daerah yang harus berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat. Pempus dan Pusat memang “tidak memiliki rakyat”, namun memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat kebijakan. Misalnya, kebijakan gaji dan tunjangan guru.

    Nah, pada waktu pembayaran kepada guru kadangkala dana dari APBN atau APBD Provinsi belum dicairkan atau ditransfer ke kabupaten/kota. Akibatnya yang “disemprot” masyarakat adalah Pemda kabupaten/kota.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: