Lanjut ke konten

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah: Perlukah? Atau, Mengapa?

Oktober 19, 2008

Pendahuluan. Isu tentang sistem pengendalian iternal pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (scope) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (watch) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP No.60/2008 tentang standar pengendalian iternal pemerintahan.

Diskusi hangat muncul ke permukaan berkaitan dengan penerbitan PP ini. Beberapa topik utama diskusi berkaitan dengan:

  • Urgensi penerbitan PP ini di saat konsistensi peraturan perundangan yang belum sepenuhnya mendukung. Banyak Daerah yang belum melaksanakan peraturan perundangan yang sangat mendasar secara utuh, misalnya PP No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan.
  • Costs-benefits bagi daerah. Daerah bertanya-tanya: apa manfaat PP ini bagi daerah? Jangan-jangan hanya menambah pekerjaan baru saja!
  • Apakah memang PP ini bisa menjamin bahwa pelaksanaan program/kegiatan oleh Pemda melalui SKPD-SKPD yang ada akan efektif, efisien, dan akuntabel?
  • Jangan-jangan ada unsur politik anggaran dan kepentingan kelompok dalam penerbitan PP ini. Hampir semua kalangan paham bahwa PP ini berkaitan dengan upaya untuk memperkuat posisi BPKP sebagai auditor internal Presiden, Itjen di Departemen, dan inspektorat di daerah.

Substansi PP No.60/2008

PP No. 60/2008 ini terdiri dari empat bab dan 61 pasal. Keempat bab tsb adalah Bab 1: Ketentuan Umum, Bab 2: Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Bab 3: Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP; dan Bab 4: Ketentuan Penutup serta dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran berupa Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 60 dan 61 berbunyi:

Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Perturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dalam penjelasan PP No.60/2008 dijabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan yang mengatur “urusan internal” Pemerintah dan Pemda ini. Terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU No.15/2004 disebutkan bahwa

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. (Pasal 11 UU No.15/2004)

Pada bagian lain UU tsb dinyatakan bahwa BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. (Pasal 9 UU No.15/2004).

Penjelasan PP No.60/2008

undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah
secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

  • Lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harusmenciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhanorganisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukungterhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
  • Penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yangdihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
  • Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahanpimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatanpengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
  • Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikandalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
  • Pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Download PP No.60/2008: Lewat situs BPKP atau Rapidshare.

About these ads
9 Komentar leave one →
  1. wanaguna permalink
    November 11, 2008 9:50 am

    lha ini tulisan kok ndak ada ujung dan pangkal?

    mana kesimpulannya?

    kok cuma praduga-praduga dan cuma cuplik-cuplik, analisisnya mana?

  2. yofansky permalink
    Desember 14, 2008 9:02 pm

    Wah wah…
    sepertinya blum banyak pro kontra masalah ini

    yang pasti dengan adanya PP ini semoga masalah yang sudah mendarah daging ttg pengendalian intern ini cepat terselesaikan…

    dengan ini BPK juga akan bekerja lebih 3E lagi…

    semoga 2008 opini jadi minimal qualified…

  3. capcus permalink
    Maret 12, 2009 11:35 pm

    mo tanya mas…
    kata BPK, laporan keuangan pusat disclaimer gara2 sistem pengendalian internalnya lemah, mang siapa pengendali internal laporan keuangan pusat…mohon jawabanya….makasih

  4. ruinfeld permalink
    Maret 25, 2009 2:50 pm

    Pemerintah mengesahkan peraturan mengenai SPIP pasti untuk membuat standar dalam pelaksanaan Pengendalian Internal di lingkungan pemerintahan. Setiap tahun opini disclaimer dari BPK salah satunya disebabkan karena lemahnya pengendalian intern. Tapi masalahnya, apa acuan pemerintah untuk memperbaiki pengendalian internnya? Apa alasan BPK mengatakan SPI pemerintah masih lemah? (karena pemerintah belum punya perundangan tentang SPI). Kalau PP ini dilihat, di lampirannya ada daftar uji SPI, saya harap dengan PP dan daftar uji SPI ini persepsi mengenai unsur pengendalian intern yang harus dimiliki pemerintah dapat diseragamkan, baik bagi pemerintah sendiri, maupun bagi BPK.

  5. Adi permalink
    Juni 23, 2009 9:29 pm

    @capcus: pengendalinya/pembinannya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah..makanya untuk itu kita perlu memperkuat dan mempertegas posisi BPKP untuk bisa dengan efektif, efisien dan ekonomis bisa mewujudkan SPIP di setiap instansi pemerintah pusat dan daerah. Sekaligus menanggapi tulisan di atas, ketegasan posisi BPKP itu perlu dalam menjalankan PP 60/2008 ini, jadi jangan malah terbalik kalau PP 60/2008 diterbitkan untuk memperkuat posisi BPKP.
    @runfiel: perlu juga diketahui bahwa BPK hanya mengaudit keuangan saja tanpa melihat sistemnya, jadi BPK sama sekali tidak tahu menahu tentang sistem di dalam level eksekutif/pemerintahan.

  6. Juni 26, 2009 3:45 pm

    @Adi
    Terima kasih atas komentarnya, pak. Semoga dengan diskusi seperti ini, pengelolaan keuangan pemerintah semakin maju, transparan dan akuntabel. Amin.

  7. Fauziah permalink
    Juli 2, 2009 2:26 pm

    Pak,saya aditia.. sebelumnya saya sudah membaca artikel-artikel Bapak mengenai keuangan sektor publik khususnya tentang audit. Salut sekali saya sama Bapak, bisa membuat materi audit yang selama ini tidak saya mengerti menjadi lebih “down to earth” buat dicerna.
    Mengenai tulisan mengenai SPIP ini saya tertarik untuk mengangkatnya sebagai skripsi saya pak.
    Saya mohon ijin untuk menjadikan tulisan ini sebagai salah satu bahan acuan (no plagiarism lho).
    Cuma saya masih bingung pak, terutama:
    1. beda SPI dahulu dan SPIP?
    2. apakah SPIP ini memiliki kapabilitas untuk meningkatkan keamanan instansi pemerintah terutama dalam mencegah adanya pelanggaran keuangan?
    3. apakah pemeriksa BPK sendiri, dalam tugas pemeriksaannya menguji SPIP? Padahal sebelumnya telah ada SPI, dan pemeriksa BPK sudah terlebih dahulu menggunakannya?
    4. apa SPIP mampu meningkatkan kualitas LKPP dan opini LKPP?

    Terima kasih pak atas perhatiannya, maaf jika pertanyaannya lancang…

    Wass.wr.wb

  8. eric permalink
    September 1, 2009 2:48 pm

    SPI dahulu masih merupakan proses pengendalian yang secara bertingkat (struktural) yang akhirnya hanya menjadi proses pelaporan kepada atasan saja secara formalitas. SPIP merupakan proses pengendalian yang meliputi berbagai dimensi.

    SPIP adalah suatu proses jadi selama itu hanya formalitas dan bukan proses ya tidak ada jaminan. Secara teortetis SPIP cukup kapabel untuk menjangkau pengendalian mulai dari level kebijakan sampai dengan implementasi.

    SPIP tidak untuk meningkatkan LKPP tapi menjamin LKPP.

  9. November 26, 2010 8:33 am

    Pengendalian internal???? Masak jeruk makan jeruk…… Nggak bakalan efektif!!!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: