Skip to content

Hasil Audit BPK terhadap APBA 2007: 144 Kasus Keuangan belum Terselesaikan

September 28, 2008

45 Mobil Bantuan Entah di Mana
Harian Serambi Indonesia, 27/09/2008.

BANDA ACEH – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh dalam laporan hasil pemantauannya terhadap penyelesaian kasus keuangan yang dapat merugikan daerah, melaporkan bahwa sampai 14 Juli 2008 masih ada 114 kasus keuangan di lingkungan Pemerintah Aceh senilai Rp 46,3 miliar yang belum terselesaikan. Jumlah tersebut, sudah termasuk temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh sebanyak 120 kasus senilai Rp 6,6 miliar.

Kepala Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, Teuku M Lizam, kepada Serambi, Jumat (26/9) kemarin mengatakan besarnya jumlah dana kasus keuangan Pemerintah Aceh yang belum terselesaikan itu, karena masuknya dana pinjaman uang muka kerja (UMK) dinas/badan sebelum pengesahan APBA 2004 senilai Rp 22,6 miliar. Nahasnya, dokumen anggaran tersebut pada waktu terjadi tsunami tahun 2004 ikut hanyut dan hilang, sehingga Biro Keuangan Setda Aceh pada awal tahun selanjutnya tak bisa menagih UMK itu kepada dinas/badan.

Usulan penghapusan dana UMK APBA 2004 yang tak bisa tertagih itu, kata Lizam, sudah dua kali diajukan Gubernur kepada DPRA, tapi dewan belum membahasnya, sehingga ia tetap menjadi beban keuangan daerah yang selalu masuk dalam neraca keuangan daerah, tapi fisiknya sudah tidak ada lagi.

Pada tahun 2007, Irjen Depdagri sudah memeriksa dana tersebut dan dalam surat rekomendasinya menyarankan Gubernur Irwandi Yusuf segera mengusulkan penghapusan dana tersebut dari neraca keuangan daerah, karena uangnya sudah tak bisa ditagih, akibat hilangnya dokumen anggaran pada waktu terjadi tsunami, 26 Desember 2004.

Mengenai 120 kasus keuangan daerah yang menjadi temuan Inspektorat Aceh dengan nilai Rp 6,6 miliar tersebut, menurut laporan Inspektorat Aceh kepada Pemerintah Aceh, kata Lizam, mereka terus mengupayakan penagihannya, tapi realisasi nilai tagihannya masih sangat rendah. Sampai tahun 2007, dari Rp 6,838 miliar tunggakan kasus keuangan yang harus ditagih, realisasinya cuma Rp 157,46 juta.

Kasus keuangan daerah yang belum terselesaikan itu, menurut laporan hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBA 2007, tersebar di berbagai dinas dan badan, termasuk temuan kasus baru tahun 2007 dan 2008 senilai Rp 1,8 miliar. Sedangkan kasus lama yang terbesar nilainya berada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, mencapai Rp 1,2 miliar.

Temuan kasus keuangan itu terjadi dalam Proyek Pengembangan Hortikultura Terpadu Saree, Aceh Besar, tahun 2004 yang digagas Gubernur Abdullah Puteh. Selain itu pada dinas yang sama masih ada temuan lain sebanyak sepuluh kasus dengan nilai Rp 2,3 miliar. Pada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) juga ditemukan kasus keuangan senilai Rp 429 juta, Dinas Pendidikan Rp 180 juta dan Rp 151 juta, Dinas Kebudayaan Rp 194 juta, Dinas Pendapatan Rp 114,6 juta, dan Dinas Perhubungan Rp 109 juta.

Kasus keuangan juga ditemukan di Dinas Praswil Rp 303 juta, Dinas Pariwisata Rp 196 juta, Dinas Kehutanan Rp 132 juta, Kesbang Linmas Rp 95,7 juta, Kantor Perwakilan Medan Rp 61 juta, Kantor Perwakilan Jakarta Rp 37 juta, RSU Zainoel Abidin Rp 90 juta, juga beberapa SKPA lainnya.

Untuk meningkatkan tagihan kasus keuangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Aceh, telah dibentuk sebuah tim yang diberi nama Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Majelis Pertimbangan TP/TGR yang diketuai Sekda, sedangkan Wakil Ketua I-nya Kepala Inspektorat, Wakil Ketua II Asisten Administrasi dan Umum Setda Aceh. Sekretaris dijabat Kepala Biro Keuangan Provinsi Aceh.
Tugas tim tersebut, menurut penjelasan BPK, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur Aceh setiap kali ada kasus keuangan. Tugas lainnya adalah bertugas meneliti bendaharawan/pemegang kas atau perhitungan ex officio, termasuk keberatan yang diajukan bendaharawan/pemegang kas, ahli waris, keluarga terdekat, pengampuh (kurator), atau yang berhak lainnya. Tim ini juga bertugas mengajukan usulan kepada Gubernur Aceh untuk menetapkan jumlah uang yang harus diganti rugi kepada daerah.

Tim TP/TGP itu, menurut pihak BPK, belum bekerja maksimal, sehingga penagihan kasus keuangan di jajaran Pemerintah Aceh yang berhasil ditagih masih rendah, yakni Rp 157 juta. Angka itu sangat rendah bila dibanding dengan nilai tunggakan yang mencapai Rp 46,3 miliar, termasuk dana UMK APBA 2004 sebesar Rp 22,6 miliar yang tak dapat ditagih dan akan diusulhapusbukan oleh Gubernur kepada DPRA.
Selain itu, dalam pemeriksaan aset, BPK juga melaporkan ada 45 unit mobil bantuan Wapres pada tahun 2005 yang belum tercatat dalam daftar aset Pemerintah Aceh 2008. Hingga kini belum diketahui secara persis di mana aset tersebut berada. (her)

About these ads
One Comment leave one →
  1. September 13, 2011 4:40 pm

    kepada yth
    Tim Audit BPK
    Di
    Banda Aceh

    Ass.wrwb
    Dengan hormat
    Dengan ini saya informasimasikan kepada Bapak BPK di Nanggroe Aceh Darussalam Mengenai Ditundanya pembayaran Dana ASKES dan Dana kesejahteraan lain di lingkungan RUMAH SAKIT UMUM LANGSA Yang sudah berjalan hampir 9 bulan lamanya, kami sangat KECEWA dan slama ini kami udah bekerja semaksimal mungkin,Mohon Audit atas penyimpangan2 ini.
    atas perhatian Bapak.Terima kasih.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 86 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: