Skip to content

Beda Belanja Barang dgn Belanja Modal

September 15, 2008

Pengantar. Perbedaan definisi dan pengertian antara belanja barang dan belanja modal dalam anggaran pemerintah (APBN dan APBD) bukanlah sesuatu yang sederhana dan dapat diabaikan begitu saja. Banyak penyimpangan anggaran terjadi karena kelonggaran dalam pengklasifikasian ini. Pemerintah Pusat selaku regulator, melalui Departemen Keuangan, kemudian menerbitkan aturan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah yang menjadi pelaksana di lapangan. Apakah aturan ini sudah cukup? Apakah memang pemahaman para stakeholder sudah seperti yang diharapkan? Berikut dua tulisan tentang belanja modal, yang salah satunya merupakan Editorial Media Indonesia tanggal 25 Agustus 2008.

Beda Belanja Barang dgn Belanja Modal

Bendahara Kementerian/Lembaga sering mengeluh karena SPM yang diajukan ke KPPN tidak bisa cair seluruhnya. Menurut bendahara, tagihan untuk honor tim tidak bisa dicairkan karena tidak sesuai akunnya. Honor tim pengadaan modal dalam DIPA masuk ke dalam belanja modal. Sementara menurut pihak KPPN honor tim harus masuk ke dalam belanja barang. Gara-gara perbedaan persepsi ini menyebabkan SPM tidak bisa cair.

Sebenarnya dalam PMK No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) sudah didefinisikan perbedaan belanja barang dan belanja modal secara jelas. Belanja barang adalah pengeluran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

Sedangkan definisi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dugunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Pangkal Perbedaan

Dalam penyusunan perencanaan anggaran sudah mengacu pada BAS, sementara dalam pelaksanaan anggaran masih belum mengacu pada BAS. Inilah pokok awal terjadinya perbedaan persepsi. Demikian juga dalam penyusunan perencanaan anggaran berpedoman pada petunjuk penyusunan dan penelahaan RKA-KL yang mengatur penerapan konsep full costing dalam suatu kegiatan yaitu seluruh biaya yang menunjang dalam pencapaian output disesuaikan dengan jenis belanjanya. Ini sejalan dengan norma akuntansi yaitu azas full disclosure untuk masing-masing jenis belanja. Misalnya, belanja modal tanah menjadi belanja modal tanah, belanja modal pembebasan tanah, belanja modal pembayaran honor tim tanah, belanja modal pembuatan sertifikat tanah, belanja modal pengurukan dan pematangan tanah, belanja modal biaya pengukuran tanah, dan belanja modal perjalanan pengadaan tanah.

Faktor lain berupa pemahaman pegawai tentang konsep BAS belum utuh, sementara sosialiasi BAS masih minim. Demikian pula masih banyak pegawai yang belum mengerti prinsip-prinsip akuntansi yang dipakai dalam BAS. Sehingga berdampak pada kesalahan dalam menterjemahkan dan menjelaskan kepada kementerian/lembaga.

Menyadari akan hal tersebut serta untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaan APBN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

  1. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas;
  2. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah;
  3. perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Sayang tidak dijelaskan bagaimana cara mengetahui niat bukan untuk dijual atau untuk dijual. Demikian juga, apakah niatnya cukup dalam hati atau didokumentasikan?

Dalam petunjuk penyusunan dan penelahaan RKA-KL nilai kapitalisasi aset tetap diatas Rp300.000 per unit. Sedangkan batasan minimal kapitalisasi untuk gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp10.000.000. Sementara karakteristik aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material. Belanja modal juga mensyaratkan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan.

Namun demikian perlu diperhatikan, karena ada beberapa belanja pemeliharaan yang memenuhi persyaratan sebagai belanja modal yaitu apabila (a) pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki dan (b) pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Untuk lebih jelas, Perdirjen Perbendaharaan tersebut dilengkapi dengan lampiran yang mencantumkan 23 contoh uraian transaksi belanja yang sering terjadi dan klasifikasinya, apakah termasuk belanja barang atau belanja modal. Contohnya overhaul kendaraan dinas termasuk klasifikasi belanja modal. Dengan penjelasan dan contoh, masihkah terjadi perbedaan persepsi?
Sumber: Departemen Keuangan.

—————————————————————————–

Menggenjot Belanja Modal
(Editorial Media Indonesia, 25 Agustus 2008)
AKHIR pekan ini, seluruh kementerian dan lembaga harus sudah merampungkan perbaikan komposisi anggaran dalam RAPBN 2009. Itulah tenggat yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumpulkan sejumlah menteri pekan lalu.

Wakil Presiden meminta belanja modal dalam RAPBN ditingkatkan dan belanja barang dibatasi seminimal mungkin. Tujuannya menunjang pertumbuhan ekonomi yang dipatok 6,2% tahun depan.

Menggenjot belanja modal adalah perkara sangat penting karena meningkatkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Sebaliknya, belanja barang tidak terlampau mampu menghela pertumbuhan ekonomi. Belanja barang bahkan menjadi wilayah empuk bagi bersemainya praktik korupsi melalui penggelembungan harga.

Jelas bahwa untuk mencapai angka pertumbuhan di atas 6%, belanja modal harus lebih tinggi daripada belanja barang. Selisih di antara kedua belanja itu juga harus tecermin pada komposisi anggaran.

Namun, justru di situlah letak persoalan. Meskipun belanja modal pada 2009 lebih besar daripada belanja barang, selisih di antara keduanya tidak terlalu signifikan. Belanja modal dianggarkan sebesar Rp90,7 triliun, sedangkan belanja barang Rp76,4 triliun. Hanya berbeda Rp14,3 triliun. Bahkan, belanja modal kali ini lebih kecil daripada belanja modal di APBN 2008 yang mencapai Rp101 triliun.

Selain itu, anggaran infrastruktur RAPBN 2009 hanya 3%. Terlampau minim untuk menggerakkan ekonomi dan memacu pertumbuhan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan mestinya anggaran infrastruktur mencapai 6% atau dua kali lipat dari yang dianggarkan.

Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar belanja modal dalam RAPBN digenjot untuk menunjang pertumbuhan ekonomi merupakan langkah yang tepat. Akan tetapi, semua itu belum cukup. Mengapa? Karena belanja modal besar-besaran tidak akan menolong jika tingkat penyerapan anggaran tidak maksimal.

Itulah yang terjadi ketika sebagian besar pemerintah daerah tidak optimal membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mereka. Itu terlihat dari tingginya dana APBD 2007 yang tidak terserap, yakni mencapai Rp45 triliun.

Besarnya dana yang tidak terserap itu mencapai 15% dari total APBD 2007 yang nilainya berkisar Rp300 triliun. Nilai Rp45 triliun ini hampir setara dengan besarnya pendapatan asli daerah (PAD) dari total seluruh APBD 2007. Ironisnya, dana itu dibiarkan menganggur dan disimpan di Sertifikat Bank Indonesia, hanya untuk dinikmati bunganya. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk mempertimbangkan ulang apakah pemerintah pusat masih perlu memberi kucuran dana alokasi buat pemerintah daerah yang malas berpikir dan enggan bekerja.

Upaya menggenjot belanja modal jelas harus disertai dengan meningkatnya kemampuan pemerintah pusat dan daerah menyerap anggaran. Salah satu caranya adalah dengan mempercepat proses tender untuk proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran belanja modal. Dengan begitu, proyek-proyek itu pun cepat bergulir dan roda ekonomi bergerak.

Tentu, harus tetap diingatkan bahwa proses tender yang terburu-buru menyimpan potensi korupsi. Bisakah pemerintah mempercepat proses tender dengan tetap bersih? Itulah tantangannya.

About these ads
10 Komentar leave one →
  1. September 24, 2008 6:32 pm

    Belanja modal memang unik. Dari perspektif penganggarannya, di beberapa negara dibuat meknisme terpisah dan berbeda dengan belanja lainnya. Salah satu keunikannya adalah peluang untuk melakukan korupsi dan pencarian rente (rent-seeking) yang besar.

    Belanja modal bisa menjadi objek korupsi politik (political corruption) dan korupsi administratif (administrative corruption) sekaligus. Oleh karena itu, perdebatan di Gedung DPRD paling banyak terjadi untuk alokasi belanja modal ini.

    Bagi anggota DPRD, belanja modal bisa menjadi alat untuk “kampanye” kepada konstituennya. Bagi kepala daerah, belanja modal berarti “kampanye” kepada masyarakat tentang keberhasilan pembangunan yang dilakukannya dan sebagai sumber pemasukan finansial bagi saku pribadinya karena adanya fee yang diberikan oleh pihak ketiga.
    Bagi pejabat kepala SKPD, belanja modal ibarat pisau ebrmata dua: bisa menjadi sumber rejeki, bisa juga menjadi sumber malapetaka…. Banyak kepala dinas masuk penjara karena salah mengelola belanja modal…

  2. saut permalink
    September 14, 2009 9:57 am

    Ass.
    Saya mau menanyakan pendapat Bapak mengenai barang2 yang dihibahkan oleh instansi pusat baik ke Pemda, Lembaga Masayarakat atau pun sekolah-sekolah.
    Di instansi saya terjadi dualisme pemahaman mengenai penggunaan belanja barang atau belanja modal untuk barang2 hibah tersebut. Kebanyakan dari satuan kerja menggunakan MAK 52 dengan alasan Belanja barang didefenisikan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat ataupun pihak ketiga. Dan dengan alasan penggunaan MAK 52 ini, satker menjadi beranggapan tidak perlu mengurus ijin hibah dari Dep. Keuangan, dan hanya membuat BAST barang yang diserahkan. Bukankah seharusnya penerapan PMK 96 tahun 2006 mengenai proses hibah harusnya berlaku sama untuk semua jenis MAK.
    Mohon pencerahannya karena menurut saya seharusnya semua barang yang dihibahkan harus memiliki Naskah Perjanjian HIbah dan ada izin hibah dari Dep. Keuangan sehingga ada alat kontrol untuk setiap kegiatan2 serupa yang dilakukan oleh satker.
    Dan beda barang diserahkan dan dihibahkan harusnya berbeda.
    Terima Kasih.

  3. Februari 18, 2010 5:31 pm

    Sebaiknya dihapus saja dikotomi antara barang modal dan barang non modal dalam DIPA, karena menyebabkan hambatan serapan APBN/APBD, Banyak satker (terutama sekolahan) yang membutuhkan barang-barang yang berkatagori barang modal, tetapi di DIPA tidak ada. Padahal untuk Revisi DIPA sekarang ini sangat makan waktu.

  4. PDA Sudinkestim permalink
    September 13, 2011 9:42 am

    Secara aplikatif dalam menyusun kode rekening, benarkah jika belanja modal hanya boleh memiliki 1 kode rekening dengan banyak uraian kode rekening. Contohnya belanja modal tanah dg kode rekening X dijabarkan dalam uraian kode rekening x.1 belanja modal tanah, x.2 belanja modal pembebasan tanah, x.3 belanja modal pembayaran honor tim tanah, dan seterusnya.Mohon pencerahannya…

  5. dytora tora permalink
    September 22, 2011 12:21 pm

    Ass. Saya mau menanyakan mengenai cara pencairan Belanja Modal Handycame senilai Rp 9.000.000,-? Apakah dilakukan dengan cara pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan atau dengan cara pembayaran LS (Langsung)? Demikian. Terima Kasih

  6. adriadi permalink
    November 17, 2011 1:37 pm

    bagaimana dengan honorarium panitia yang ada pada nilai perolehan belanja modal?
    bukannya akun untuk itu ada di belanja pegawai?

  7. Desember 2, 2011 6:52 pm

    Tolong berikan contoh secara nyata perbedaan antara belanja Barang dan jasa dengan belanja modal ?

  8. daranto permalink
    Desember 24, 2011 9:53 am

    mksih file sangat bermanfaat skli, moga jadi amal jariyah. amiin

  9. Kristina Dwi Astuty permalink
    Februari 14, 2012 1:01 pm

    masih banyak yang belum memahami benar bagaimana pemilahan antara belanja barang dan modal…. apalagi dengan adanya BOS saat ini, banyak sekolah masih menemui kendala dalam penyusunan RKAS, untuk mengelompokan bahwa perencanaan yang dibuat apakah sdh benar masuk dalam sub2 itu tadi

  10. Mei 6, 2013 3:46 pm

    apakah ada perbedaan antara belanja langsung, belanja tidak langsung dengan belanja modal?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 85 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: