Skip to content

Menjelang Lebaran: Apa kabar Perubahan APBD?

September 12, 2008

Sesuai kalender Masehi, tanggal 1-2 Oktober 2008 ini umat muslim akan berlebaran. Ada sedikit kekuatiran rekan-rekan yang berstatus PNS, yakni kapan akan menerima gaji bulan Oktober? Mengingat cuti bersama dimulai pada hari Sabtu 27 September sampai (setidaknya) 6 Oktober 2008, tanggal pembayaran gaji 1 Oktober tentunya terlewati oleh hari cuti. Apakah pembayaran gaji bisa dilakukan tanggal 26 Sep? Mudah-mudahan bisa… Kasihan lebaran saat belum gajian. Lalu, apakah penysunan APBD-P 2008 juga harus mandeg?

Beberapa Permasalahan dalam APBD-P

Terlepas dari lebaran yang tinggal beberapa hari lagi, proses pembahasan Perubahan APBD terus berjalan di sebagian besar Pemda (jika mengikuti skedul seperti dalam Permendagri 13/2006). Beberapa persoalan kemudian muncul karena adanya informasi penting untuk perubahan tersebut belum tersedia, sehingga menyulitkan TAPD bekerja sesuai jadwal. Beberapa permasalahan yang megemuka adalah:

  1. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LPPA) TA 2007 yang terlambat atau bahkan belum dilakukan. Keterlambata LPPA 2007 terutama dikarenakan keterbatasan kapasitas Pemda dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya di SKPD ketika menyusun laporan keuangan SKPD. Di beberapa Daerah persoalan ini disiasati dengan melakukan kerjasama pendampingan dengan konsultan. Kemudian, keterlambatan dalam penyelesaian audit oleh BPK, meungkin karena terlalu banyak temuan-temuan yang harus diselesaikan.
  2. Besaran angka SILPA yang “tidak normal”. SILPA merupakan “kas yang tersisa” pada akhir tahun. Kas ini mungkin free, mungkin sudah terikat. Masalah muncul ketika jumlah sisa kas berdasarkan dokumen yang ada berebeda dengan jumlah fisik (yang ada di Kas Daerah dan bendahara SKPD). SILPA yang bersumber dari pelampauan PAD dan “efisiensi” (selisih lebih realisasi terhadap anggaran kegiatan) bersifat free sehingga bisa dialokasikan untuk kegiatan baru di APBD-P 2008, sedangkan SILPA dari kegiatan yang belum selesai harus dialokasikan sesuai kegiatan awalnya, keuali ada kondisi atau kebijakan lain dari Pemda.
  3. Agenda Pemilu 2009. Permendagri No.59/2008 “mendukung” agenda untuk “mengamankan” Pemilu dan Pilpres 2009. Hal ini terlihat dari pengaturan atas belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang lebih lunak. Pemberian kedua belanja ini tidak perlu persyaratan tercapainya SPM (Standar Pelayanan Minimal) terlebih dahulu. Mungkin ini hanya apologi atau excuse dari pemerintah pusat yang tidak mampu menyusun SPM untuk 26 urusan wajib di Pemda. Artinya, karen Pempus belum bikin SPM-nya, tentu tidak mungkin memaksa Daerah melaksanakan SPM dimaksud.
  4. KUA dan PPAS. Di beberapa Daerah sering terjadi penyusunan APBD-P tanpa didahului dengan penyusunan dan penyepakatan KUA dan PPAS. Atau, kadang dibalik: APBD jadi Perda dulu, KUA dan PPAS menyusul. Barangkali ini situasional karena regulai sudah membuat aturan tegas. Pada intinya, KUA memuat alasan atau kebijakan (policy) mengapa perubahan atas APBD 2008 harus dilakukan. Intinya adalah ada permasalahan atau kebutuhan yang berlum bisa terselesaikan dengan alaokasi anggaran seperti dalam APBD 2008, sehingga untuk penyelesaian dimaksud APBD 2008 harus direvisi. Oleh karena itu, jika dalam KUA/PPAS tidak ada nama program/kegiatan dan plafon anggarannya, maka tidak boleh dicantumkan dalam Perda APBD-P.

Harapan-harapan

APBD-P adalah rencana keuangan pemda untuk sisa waktu sampai 31 Desember 2008. APBD-P seyogyanya hanya memuat beberapa persoalan yang “tersisa” dari tahun 2007, namun belum terselesaikan dalam periode Januari-Juni (APBD) 2008. APBD-P bukanlah semata-mata “penambahan” anggaran, tetapi juga bisa bermakna “pengurangan” anggaran. Inilah yang dimaksud dengan anggaran berbasis kinerja: tentukan dulu apa targetnya, besaran anggarannya menyusul.

Dengan demikian, diharapkan APBD-P memuat kebutuhan Daerah yang harus dipenuhi dalam sisa waktu beberapa bulan ke depan, bukan memenuhi kebutuhan para pembuat kebijakan (budget actors), baik dari sisi politik maupun oportunitas pribadi. Beberapa isu yang urgent saat ini di antaranya adalah:

  1. Kenaikan harga BBM dan kelangkaan elpiji. Bagaimana kebijakan Daerah untuk mengurangi penderitaan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangannya? Kalau untuk masak saja tidak bisa, bagaimana bisa hidup layak?
  2. Biaya pendidikan. Dalam RAPBN 2009 direncanakan alokasi untuk pendidikan mencapai 20%. Bagaimana kebijakan di Daerah?
  3. “Kewenangan” Daerah terkait penyelenggaran Pemilu 2009 sampai dimana? Apakah penggunaan belanja hibah tidak justru melahirkan “subsidi sungsang”, yakni subsidi dari Daerah ke Pusat? Bukankah semestinya Pusat yang mensubsidi Daerah?

APBD selama ini memang baru sampai pada kebijakan bagi-bagi, yakni bagaimana membagi-bagi uang yang masuk ke kas daerah (dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah) ke SKPD-SKPD. Kadang DPRD turut campur dengan menentukan besaran angkanya, meskipun sebenarnya kewenangannya tidak sampai ke situ. Kadang Daerah harus berakrobat-ria untuk membuat pertanggungjawaban fiktif karena ada permintaan dari instansi vertikal (seperti untuk uang saku perjalanan dinas, beli bensin mobil dinas, penyediaan hadiah, parcel, dll.). Inilah dinamika organisasi publik bernama pemerintah daerah…

About these ads
One Comment leave one →
  1. gustiana permalink
    September 19, 2008 11:28 am

    Alhamdulilah pak udah beres 2 daerah yang didampingi apalagi yang satu ada perubahan SOTK kebijakan gak jelas pusing tujuh keliling.
    Penyusunan APBD-P maupun APBD sampai dengan saat ini memang masih bagi-bagi kas yang ada di kasda terhadap SKPD-SKPD maupun jatah bapak yang terhormat.
    Evaluasi yang dilakukan dalam menyusun Perda APBD (Murni maupun Perubahan) masih terhadapa “Kgiatan Gwa ada gak?” padahal hal tersebut harusnya sudah diselesaikan pada saat penyusunan KUA & PPA evaluasi sebenarnya seperti proporsi belanja pegawai terhadap pendapatan maupun belanja modal kayaknya belum dilakukan oleh “bapak2″ tersebut.

    Wasalam
    Agustiana

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 86 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: