Skip to content

Memahami Permendagri 13 dengan Baik: Kok Sepertinya Sulit Banget?

Agustus 19, 2008

Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah merupakan peraturan terpenting bagi Pemda terkait keuangan daerah di samping Perda APBD. Bahkan kedua peraturan ini tak ubahnya kitab suci yang wajib dipatuhi oleh aparatur Pemda, karena jika tidak, maka akan ada malaikat yang mencatat (Bawasda dan BPK) dan akibatnya bisa mendapat siksa (berupa penjara). Lalu, bagaimana penafsiran kita yang seharusnya atas Permendagri 13 dan Perda APBD ini? Mengapa Permendagri ini harus diterbitkan? Bagaimana kaitannya dengan peraturan perundangan yang lain, yang kadangkala tidak sejalan atau bertentangan? Apakah benar Permendagri ini baru diubah sekali?

Latar Belakang

Permendagri 13/2006 ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2006 oleh Menteri Dalam Negeri H. Moh. Ma’ruf, SE. Alasan penerbitannya adalah untuk melaksanakan pasal 155 PP No.58/2005 yang berbunyi Ketentuan Iebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini berarti Kepmendagri No.29/2002 dinyatakan tidak berlaku lagi (dinyatakan dalam pasal 335) dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (pasal 336).

Pergantian bentuk dari Keputusan ke Peraturan diharapkan menaikkan derajat kepatuhan dan kredibilitas aturan main ini. Namun, menimbulkan pertanyaan apakah hal ini juga berkaitan dengan diterbitkannya Permendagri untuk Pedoman Penyusunan APBD? Artinya, akan lahir kesimpulan bahwa Permendagri Penyusunan APBD merupakan sesuatu yang “rutin” dikeluarkan setiap tahun.

Persoalan yang muncul selama penerapan Kepmendagri 29/2002 (tahun 2003-2006), adanya revisi peraturan perundang-undangan terkait (UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 direvisi melalui UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 yang dilanjutkan dengan revisi atas PP No.105/2000 dengan PP No.58/2005), dan terbitnya peraturan perundangan yang baru ( UU No.17/2003, UU No.1/2004, dan PP No.24/2005) merupakan alasan utama mengapa kemudian harus dikeluarkan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Lalu, perubahan apa saja yang dibuat dalam Permendagri 13?

Beberapa Perubahan yang Terjadi dari Kepmen ke Permen

Ada beberapa hal mendasar yang berubah dari Kepmendagri 29 ke Permendagri 13, yakni:

  1. Dari Sentralisasi ke Desentralisasi. Desentralisi dalam hal ini adalah memberikan kewenangan kepada kepala SKPD sebagai pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB). Sebagai PA, kepala SKPD boleh memerintahkan BUD untuk melakukan pembayaran dengan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar). Untuk memediasi sehingga ada perikatan antara kepala SKPD dengan BU, maka dibentuklah dokumen Anggaran Kas. Anggaran kas tidak ubahnya sebuah kontrak antara BUD dan kepala SKPD, dimana BUD memiliki kewajiban untuk menerbitkan SP2D maksimal sebesar nilai yang tercantum dalam anggaran kas tersebut. Oleh karena itu, kepala SKPD tidak perlu membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atas anggaran yang telah digunakannya ke BUD.
  2. Perubahan struktur organisasi PKD. Implikasi dari penerapan asas desentralisasi di atas adalah terjadinya perubahan dalam struktur PKD. Kepala SKPKD adalah PPKD yang juga melaksanakan fungsi perebendaharaan keuangan daerah (selaku BUD), sehingga memiliki kewenangan untuk mengusulkan bendahara yang akan ditempatkan di SKPD sebagai pejabat fungsional perbendaharaan. Di sisi lain, di SKPD ditunjuk pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD, yang akan melaksanakan fungsi verifikasi, akuntansi, dan pembuatan SPM.
  3. Mengenalkan istilah Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. SKPKD adalah entitas pelaporan, sedangkan SKPD adalah entitas akuntansi (yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan hanya kepada entitas pelaporan). Kepala SKPD tidak menyusun Laporan Arus Kas karena bukan merupakan pengguna uang (kas), kecuali sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Pengguna kas di SKPD adalah bendahara, yang membuat buku kas umum (BKU). Pengisian BKU bukan merupakan bagian dari proses akuntansi keuangan daerah.

Revisi atas Permendagri 13/2006

Secara legal formal, Pemerintah mengakui bahwa Permendagri 59/2007 merupakan perubahan atas Permendagri 13. Hal ini dinyatakan pada bagian Menimbang poin b dalam Permendagri 59: bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Permendagri 13… Namun, secara faktual (de facto), revisi terhadap Permendagri 13 sudah dilakukan sebelum Permendagri 59 diterbitkan. Berikut dua Permendagri yang memberikan “warna” perubahan yang cukup signifikan, setidaknya terhadap persepsi dan sikap aparatur Pemda:

  1. Permendagri 26/2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2007. Ini adalah pedoman penyusunan APBD pertama yang berbentuk Permendagri. Sebelumnya, untuk penyusunan APBD 2006 menggunakan SE Mendagri. Pertanyaannya: Mengapa untuk tahun 2007 pakai Permendagri? Jawabannya: karena Permendagri 26 ini sekaligus merupakan revisi atas Permendagri 13. Bagian-bagian yang menunjukkan revisi Permendagri 13 adalah: (1) revisi atas kode urusan pemerintah dan kode organisasi; (2) perubahan format PPAS dan nota kesepakatan PPAS; dan
  2. Permendagri 59/2007 tentang Perubahan Atas Pemendagri No.13/2006. Meskipun tidak substantif betul, perubahan atas Permendagri13/2006 cukup “mengganggu” aparatur Pemda. Bahkan ada anggapan Permendagri 13/2006 tidak berlaku lagi karena sudah digantikan oleh Permendagri 59/2007. Padahal, Permendagri baru ini hanya memuat 2 pasal dan 53 item, yakni item-item Permendagri 13/2006 yang diubah, dihilangkan, dan ditambah. (Perbandingan Permendagri 13 dan 59 dapat didonlod di sini)

Diskusi dan analisis hangat dan menarika atas terbitnya Permendagri 59/2007 ini juga diadakan di beberapa blog, misalnya blog Imam Nugraha (Catatan tentang Permendagri No.59/2007) yang juga ditampilkan dalam blog Arief Hidayatullah.

Untuk mendonlod Permendagri 59/2007 silahkan di sini dan Lampiran Permendagri 59/2007 di sini. Sedangkan untuk pasal per pasal Permendagri 13/2006 dapat didonlod di sini.

Wassalam…

NB: Berikut tulisan seorang penulis buku, instruktur, dan pemerhati keuangan daerah bernama Abdul Hafiz Tanjung tentang perbedaan Permendagri 13 dan 59:

Pokok-pokok perubahan Permendagri 13/2006 dalam Permendagri 59/2007:

1. Aspek Anggaran

• Memperpendek jadual penyusunan anggaran dengan cara meringkas
proses dan konten KUA-PPAS, sehingga istilah PPA dihapus.
• Tatacara pemberian kode program dan kegiatan dalam pengisian RKA
• Reklasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, beserta kode
rekeningnya;
• Penegasan alur pengerjaan RKA SKPD, pada SKPKD penyusunan RKA
dipisahkan antara RKA sebagai SKPD dan RKA sebagai pemerintah daerah
(RKA PPKD).

2. Aspek Pelaksanaan APBD

• Alur pengerjaan DPA SKPD dan SKPKD juga ikut berubah, mengikuti
perubahan alur pengerjaan RKA.
• Penomoran DPA juga ikut berubah karena adanya perubahan pada
pemberian kode program dan kegiatan

3. Aspek Penatausahaan
a. penatausahaan penerimaan
• Penyederhanaan proses pertanggungjawaban fungsional ke BUD, sehingga
tercipta proses yang lebih efisien. Hal ini dilihat dari dihapusnya
buku pembantu per rincian objek penerimaan yang harus dilampirkan
dalam SPJ fungsional
b. penatausahaan pengeluaran
• Penegasan SPD diberikan kepada SKPD secarar periodic (bulanan,
triwulan, semesteran) tergantung pada ketersediaan dana
• Perubahan format SPD, SPP UP/GU/TU, SPP LS gaji dan tunjangan, SPP
LS barang dan jasa dan ada penambahan format SPP LS belanja tidak
langsung PPKD.

4. Aspek Akuntansi dan Pelaporan
• Memberikan ruang gerak yang luwes bagi pemda untuk menyusun sistem
akuntansi, dengan dihapusnya beberapa pasal tentang buku-buku yang
digunakan untuk catatan akuntansi
• Sudah diterapkannya prinsip harga perolehan pada perolehan aktiva tetap
• Adanya contoh format neraca untuk SKPD

Arah tujuan perubahan
1. mudah dipahami
2. mudah dilaksanakan
3. tidak menimbulkan masalah

==============

About these ads
16 Komentar leave one →
  1. arief permalink
    Agustus 19, 2008 10:19 pm

    Merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi saya, karena blog saya mendapatkan perhatian secara khusus dari Bapak.
    Terima Kasih.
    Semoga berkenan dan salam perkenalan dari saya Arief.

  2. Agustus 19, 2008 11:37 pm

    Sama-sama Mas Arief. Salam kenal kembali… Semoga melalui blog kita bisa mempererat tali silaturrahmi, saling berbagi, saling membantu… Amin.

  3. irianto legowo permalink
    Agustus 20, 2008 11:08 am

    Ass.
    Mohon maap mas syukriy, saya “telat” buka blog-nya ..he..he..maklum sibuk n makin sutris ajah kita neh…(belon abis kekagetan kita atas harus segera di-implemntasikannya Permendagri 13/2006 di tahun 2007 sementara kita baru mendapatkan sosialisasinya (via Bintek di JKT n itupun hanya 4 orang dari Kota CRB, waduh kebayang bagaimana “kita” harus dapat men-transfer of knowlegde kepada yang lain..he..he).
    Rasa-rasanya saya sebagai praktisi di daerah, benar2 harus jungkir jumpalit karena bagaimanapun kita “dituntut” dapat meng-implementasikan Permendagri 13/2006 dengan baik dan benar.
    Sementara terkadang diantara kami saja masih “debatable” atas beberapa pasal yang ada di Permendagri 13/2006, ditambah masih adanya penafsiran yang berbeda satu sama lain dari aparat penegak hukum (baca: kepolisian, kejaksaan) serta aparat pemeriksa (baca: bawasda, bawsaprop n bpk).
    Tapi, ujung2nya kesalahan sistem or administrasi bisa saja menjadi “pidana”. Nah, lho..sapa nyang mau?
    Punten akh,..saya malah jadi “curhat’ neh..he..he….
    Ok n tq n cukup sekian dulu..bla..bla..saya hari ini. Maap sebelumna n terima kasis atas “atensinya”.
    Wass

    Irianto Legowo
    PNS Kota Cirebon

  4. etick permalink
    Agustus 20, 2008 12:47 pm

    saya setuju dengan pak syukri..implementasi permendagri 13/2006 sangat sulit dilakukan apalagi di tingkat SKPD….yang mana notabenenya aparat (SDM) tidak mengerti akuntansi..
    kebetulan saya meneliti tentang kesiapan SKPD dalam rangka implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah yang mengacu kepada Permendagri 13/2006..SKDP yang saya telti merasa kesulitan harus menerapkan permen 13/2006 yang menganut sistem desentralisasi, .. belum lama mereka harus belajar tentang sistem dari implementasi Kepmen 29/2002..(sistem sentralisasi)..eh ternyata kok di ganti lagi..timbul dalam benak mereka..apa nanti peraturan itu akan diganti lagi.. dan yang paling memberatkan adalah mereka harus membuat neraca awal SKPD..”bagaimana buat neraca wong menulis jumlah aset aja sulitnya…minta ampun…(capek dech!…) itu komentar salah satu SDM pembuat neraca…
    Mestinya ada sosialisasi baik dari tingkat pusat maupun tingkat propinsi dalam meningkatkan SDM..yang mengedepankan TOT yang nantinya trainer inilah yang akan mensosialisasikan ke tingkat daerah dalam implementasinya….. bukan sosialisasi yang seperti pak irianto legowo ikuti selama ini…kasihan kan dia..masak 4 orang hanya untuk satu kabupaten cirebon yang begitu luas…semestinya yang diikuti bukan bintek tapi TOT yang nantinya dapat sebagai pelatih yang berkopenten, agar daerah dapat mengadakan sosialisasi sendiri…murah dan efisien ya khan…

  5. Agustus 20, 2008 4:24 pm

    Trims sudah di-link blog saya ke blog bapak….semoga bermanfaat buat semuanya.
    salam,

    iman nugraha

  6. Januari 12, 2009 10:12 am

    tulisan bapak benar-benar bermanfaat untuk saya,karena saat ini saya sedang menyusun laporan penelitian tentang permendagri no 13/2006
    kalau bapak memiliki softcopy lampiran permendagri 13/2006,mohon dikirim ke email saya
    terima kasih

  7. Januari 28, 2009 3:43 pm

    Alhamdulillah, saya pernah membantu beberapa SKPD di Halmahera Timur dan Maluku Tengah dalam penyusunan SPJ dan LK SKPD. Memang di tingkat SKPD, tenaga SDM yang menguasai akuntansi sangat minim, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Trims, ini email saya: ariehamid@yahoo.com

  8. syukron permalink
    April 24, 2009 8:57 am

    terimakasih…

    karena aRtikeL bapak sangat membantu saya memahami permendagri 13/2006 dan 59/2007

    sehubungan dengan analisis saya di pemerintah daerah kabupaten malang…

    jazakumullah khoiron katsiro

    wassalam wrwb

  9. mutiara permalink
    November 29, 2009 10:49 am

    assalamualaikum. penelitian saya terkait permendagri 13, masih perlu penyempurnaan, trimakasih info-na, mhn dikirim ke email. jazakallah,

  10. Juni 10, 2010 12:15 pm

    Kalaupun diterbitkan 1000 permen jika moral org-2nya masih spt skrng percuma tidak ada gunanya

  11. dee permalink
    Juli 19, 2010 8:36 am

    mohon minta lampiran permen 13 ini….email saya akoe_dee_11@yahoo.com

    terima kasih

  12. wisnu permalink
    Juli 19, 2010 9:41 am

    mengenai permendagri no 13 tahun 2006, saya mohon bantuannya untuk mengirimkan lampiran permen ini ke email saya wisnu_kc2002@yahoo.com

    terima kasih yang sebesar-besarnya

  13. Februari 18, 2011 9:17 pm

    terima kasih,
    saya mohon dikirim lampiran permen ini, khususnya tentang Kode Program, Kode Kegiatan, Belanja, Rincian, Obyek dsb

    Trima kasih sebelumnya

  14. Februari 18, 2011 9:19 pm

    terima kasih,
    saya mohon dikirim lampiran permen ini, khususnya tentang Kode Program, Kode Kegiatan, Belanja, Rincian, Obyek dsb
    alamat email saya : fell.watimena@yahoo.com

    Trima kasih sebelumnya

  15. Didi Ahdi permalink
    Januari 27, 2012 4:45 pm

    Semoga bapak berkenan mengirimkan lampiran permendagri No 13 tahun 2006 ke email saya : didiahdi@gmail.com
    terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya

  16. bagus wirayudha permalink
    Juli 10, 2013 8:46 am

    jelas dan mencerahkan…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 83 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: