Skip to content

Siapakah yang Seharusnya Menjadi PPTK?

Juli 29, 2008

Ada kasus menarik ketika hari Senin 28 Juli 2008 saya berdiskusi dengan peserta dari Kabupaten Paser dalam acara Pelatihan Reguler Perencanaan Pembangunan bagi SKPD yang dilaksanakan di Wisma MM UGM Yogyakarta. Pertanyaan yang muncul adalah seputar pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD, yakni ketika Kepala SKPD menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). So, Siapa yang dimaksud dengan PPTK? Apakah PPTK yang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga?

Pasal 12 (ayat 1-2) Permendagri No.13/2006 menyatakan:

  1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanaka program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
  2. Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Konsep desentralisasi pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menempatkan Kepala SKPD sebagai pemilik dana yang ada di kas daerah ketika anggaran yang menjadi kewenangannya telah memiliki SPD (Surat Penyediaan Dana), yang bermakna telah tercantum angka rupiahnya dalam dokumen anggaran kas SKPD (yang telah disahkan oleh BUD). Dalam hal ini, anggaran kas dapat dipandang sebagai sebuah bentuk kontrak antara BUD dengan kepala SKPD, dengan tujuan akhir untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan skedul yang diajukan oleh SKPD.

Setelah BUD menerbitkan SPD, maka kepala SKPD sudah dapat mengajukan kebutuhan dana dengan menerbitkan SPM-UP (surat perintah membayar-uang persediaan), yang nantinya akan dipegang oleh bendahara (pengeluaran) untuk digunakan dalam operasional SKPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikelolanya. Artinya, uang untuk pelaksanaan kegiatan dipegang oleh bendahara meskipun yang bertanggungjawab untuk pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan ada di tangan PPTK.

Hal ini bermakna bahwa meskipun PPTK bertanggungjawab atas kesuksesan pelaksanaan kegiatan, PPTK tidak memegang uang (karena ada di bendahara). Ini berbeda dengan makna yang tersirat dalam Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa, yang menyebutkan bahwa kontrak ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang sekaligus bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan.

Oleh karena itu, apa, siapa dan bagaimana yang dimaksud dengan PPTK dalam Permendagri 13/2006? Mohon tanggapan dari rekan-rekan pembaca….

Terima kasih.

About these ads
77 Komentar leave one →
  1. dyah_metro permalink
    Agustus 4, 2008 2:39 pm

    bagaimana dengan bendahara pembantu kegiatan pak? di tempat kami, ditunjuk bendahara pembantu kegiatan, yang bersama PPTK bertanggungjawab terhadap uang yg dikelola pada kegiatan mereka, dan uang pelaksana kegiatan dipegang oleh bendahara pembantu kegiatan.. menyalahi aturan??
    mohon penjelasan dan solusinya..
    salam hangat..

  2. Amam Setiabudi permalink
    Agustus 6, 2008 8:55 pm

    Bagaimana dengan PPK pak, soalnya banyak terjadi di pemda PPK di jabat oleh seorang sekretaris SKPD ? dan PPTK banyak dijabat oleh seorang Kepala Bidang pada SKPD?
    Mohon petunjuk Pak !

  3. aisonhaji permalink
    Agustus 16, 2008 8:37 pm

    Mas Syukri, saya mau cerita yang diterapkan di Surabaya tentang PPTK barangkali bisa jadi bahasan dengan teman-teman daerah lain.
    PA dijabat oleh SKPD (Kepala Dinas, Kepala Badan dan Camat). Sekda di tempat kami tidak berkenan jadi PA sehingga tugas-tugas-nya dilimpahkan penuh ke kabag selaku KPA.
    Nah, di Dinas/Badan/Kecamatan disepakati ditetapkan KPA (yaitu para Kepala Bidang) dan tidak dibentuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen yang kami singkat sebagai PPKm guna bedakan dengan PPK-SKPD he he he). KPA di-sini menjalankan fungsi – fungsi sebagai PPKm (menandatangani kontrak dll) sekaligus mengajukan SPP ke PA, sedangkan PPTK yang memang tidak memegang uang dijabat oleh Kasi. Sedangkan di Setda yang mana KPA adalah Kabag benar – benar menjalankan fungsi penuh seperti PA yaitu yang terbitkan SPM. Guna mewujudkan pengendalian internal yang baik maka KPA (kabag nih) menetapkan PPKm yaitu para kasubag dan PPTK-nya ditunjuk staf senior di masing – masing subag. Yah begitulah jalan yang kami ambil guna mensinkronkan banyaknya aturan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa yang harus tetap jalan dua-duanya.
    Oh ya kalau PPK-SKPD di dinas/badan dijabat kasubag keuangan di sekretaris dinas/badan, sedang-kan di kecamatan PPK-SKPD dijabat sekcam dan di Bagian (Setda) dijabat staf senior yang lulus kursus kebendaharaan yang diadakan oleh Badan Diklat.
    Salam.

  4. syukriy permalink*
    Agustus 16, 2008 10:47 pm

    Terima kasih atas pandangannya, mas Aisonhanji. Ini sangat membantu menjawab pertanyaan mbak dyah_metro dan pak Amam Setiabudi , langsung dari praktisi. Hehehehe…

  5. November 11, 2008 11:55 am

    PPTK, menurut hemat saya pada prinsipnya sama dengan Asistern Teknik. Artinya PPTK itu adalah pembantu KPA untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada SKPD di dinas-dinas “tertentu”. Sebagai orang yang cukup bertanggungjawab atas kemajuan dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka seyogianyalah pihak PPTK untuk ikut terlibat dalam pengaturan dan pengendalian pengalokasian dana pada kegiatan-kegiatan yang diberikan tanggungjawab atau yang diemban oleh pihak PPTK. Caranya yang mungkin saja dengan jalan ikut serta dalam penanda tangananan laporan kemajuan fisik kegiatan dimaksuid, serta diberikan wewenang penuh untuk melaksanakan peneguran-peneguran kepada pihak pelaksana yang lalai dan lamban dalam menjalankan tugasnya. Jadi kesejalanan antara KPA dan PPTK ssmemang sangat dituntut sekali agar seluruh keigatan yang ada pada SKPD dapat direalisisasikan dengan baik. Dan yang terpenting sekali ke samaan persepsi antara KPA dan PPTK memang sangat diutamakan. BIla PPTK adalah orang yang memang ditunjuk untuk mengendalikan kegiatan di lapangan. Artinya egosentris dari pihak PPTK dan KPA memang harus sama-sama di kontrol. Terima Kasih

  6. DAUD permalink
    Desember 9, 2008 1:24 pm

    PPTK seharusnya dijabat oleh minimal pejabat eselon IV yang membidangi teknis kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut sesuai dengan teknisnya, jangan PPTK asal tunjuk aja pusing kalau yang melaksanakannya bukan ahlinya entar kegiatan buyar tidak sesuai dengan tujuan teknisnya dan akhirnya pemborosan uang negara… kasian pengguna anggaran mempertanggungjawabkannya.. ada juga sih SKPD yang yang menunjuk PPTK asal aja yang penting bisa diatur/dikendalikan (biasanya tujuan ini tanpa sepengetahuan pengguna anggaran) alias pihak-pihak mengambil keuntungan.

  7. Februari 21, 2009 11:46 am

    mau nanya syarat minimal gol pns utk pptk,apa boleh gol 2 jd pptk

  8. Februari 21, 2009 12:00 pm

    Sepertinya tidak ada aturan yang menentukan syarat golongan ini, pak.

  9. Februari 21, 2009 10:51 pm

    pns gol 2 yg sudah bintek pengadaan barang dan jasa,apakah boleh dan sah jd pptk? kalau boleh apa dasar hukumnya,mohon terangkan mas….trims

  10. ahmad permalink
    Februari 24, 2009 10:42 pm

    Pak apakah ada syarat utk menjadi pembantu bendahara pengeluaran SKPD? Apakah ada bedanya antara Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu? Apakah tenaga honorer boleh ditugaskan menjadi pembantu bendahara?

  11. Riza permalink
    Maret 18, 2009 7:57 pm

    Mohon tanggapan rekan: Dalam melaksanakan kegiatan fisik pada suatu SKPD, Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran mengangkat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) (pada kasusu ini PA tidak mengangkat KPA). Kemudian PPK membentuk struktur organisasi proyek yang terdiri dari pengelola teknis (pengawas), pengelola keuangan dan pengelola adminstrasi. PPK pada kegiatan fisik berdasarkan Keppres 80 bertanggung jawab pada fisik, administrasi dan keuangan. Pada permendagri 13/2006 muncul istilah PPTK yeng mempunyai tugas mengendalikan kegiatan, melaporkan kemajuan kegiatan dan menyiapkan dokumen pembayaran (mengetahui/menyetujui SPP-LS). PPTK diangkat oleh PA dan bertanggung jawab pada PA. Bagaimana posisi PPTK terhadap PPK dalam stuktur organisasi kegiatan?

  12. emza abdillah permalink
    Maret 22, 2009 10:59 am

    apa yang harus di perhatikan seorang PPTK agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksnaan kegiatan tersebut, dan dimana tempat yang paling rawan terjadi KKN dalam pelaksanaan kegiatan, trims

  13. Faisal Riza permalink
    Maret 23, 2009 7:42 pm

    yang paling rawan terjadi KKN pada suatu kegiatan:
    1. proses tender/lelang (tender diatur atau arisan)
    2. pada saat pembayaran (pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak atau fisik belum 100%)

  14. vika permalink
    Maret 31, 2009 8:58 am

    Saya ingin menanyakan jika seorang PPTK yang secara kompetensi cocok tetapi secara golongan tidak… ( gol. II/a ) legal kah secara hukum jika menjabat sebagai PPTK ??

    karena banyak orang menetapkan aturan bahwa gol. III minimal untuk menjadi PPTK..
    sedangkan tidak mempunyai kompetensi di bidang tersebut.

    hal ini menyebabkan kinerja terhambat karena maaf terkadang PPTK tidak memahami bidang kerjanya.. sedangkan staf yang memang layak menjadi PPTK namun tidak cukup golongan .. mengalami hambatan karena bekerja maksimal namun tidak didukung dengan kebutuhan kerja yang seharusnya spt peralatan ,dsb.

    atau PPTK hanya sekedar nama karena dia memiliki golongan tinggi dan yg menjalankan semua… staf dengan gol. rendah namun memiliki kompetensi..

    karena dasar hukum yang menjelaskan berapa pangkat terendah yang bisa menjabat sebagai pptk tidak ada ??

  15. emza abdillah permalink
    April 13, 2009 4:39 pm

    bagaimana proses/ tahapan yang harus dilakukan PPTK bila sebuah kegiatan sbb:
    pembangunan gedung kantor 800 jt
    konsultan pengawas 20 jt
    konsultan perencanaan 30 jt
    agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksnaannya mohon bantuannya mmemberikan penjelasan, trims

  16. Anto permalink
    April 17, 2009 10:36 am

    Mohon komentar nih,…. Saya masih bingung penerapan Kuasa Pengguna Anggaran dalam penatausahaan keuangan daerah. Apa syarat2 pejabat untuk bisa ditunjuk sebagai KPA, apakah harus minimal eselon III? Kepala UPTD (eselon IV) apa bisa ditunjuk sebagai KPA? Trimakasih.

  17. Aghil permalink
    April 30, 2009 3:49 pm

    Sedikit masukan buat rekan2…seputar PPTK dan PPKm…
    1) Pada dasarnya PPTK dan PPKm di ditunjuk/diangkat dgn SK PA/KPA, jadi PA/KPA tdk dibenarkan menjadi PPTK or PPKm.
    2) dlm aturan PPTK ditunjuk dan PPKm diangkat…dgn asumsi bhw PPTK mjd hak PA/KPA untuk scr lngsg menetapkan pejabat pd unit kerja dlm SKPDnya tetapi PPKm diangkat dgn beberapa persyaratan khusus, diantaranya memiliki sertifikasi pengadaan brng/jasa.
    3) PPTK tdk diperkenankan menandatangani perjanjian dgn pihak III, PPKm salah satu tgsnya adalah menandatangani kontrak.
    kesimpulan yg dpt diambil adalah :
    a. PPTK dpt ditunjuk sbg PPKm jika memenuhi syarat yg ditetapkan berdsrkan keppres 80/2003 (perubahan ke 4)
    b. Pejabat pd unit kerja dlm SKPD (bukan staff) yg ditunjuk sbg PPTK dapat menandatangani kontrak selaku PPKm dengan ketentuan huruf a
    c. PA/KPA tdk diperkenankan menandatangani kontrak, krn kontrak dgn pihak III hanya ditandatangani oleh PPKm dgn pihak III.
    d. PPTK sekaligus PPKm dpt dirangkap oleh satu org, yg fungsinya selaku PPTK dan PPKm masing-masing di SK kan oleh PA/KPA scr terpisah.
    demikian masukan…trim’s

  18. Mei 13, 2009 9:07 am

    Assalammualaikum WW !!!
    Bapak/Ibuk/Sdr/i Penanya yang berkaitan dengan PPTK, PPKm, PA/KPA pertama perkenankanlah saya untuk dapat memperkenalkan diri secara singkat di rubrik ini, Nama saya zulmadi, dan berasal dari Padang Sumatera Barat, dan berstatus PNS yang sudah mengabdi lebih kurang 28 tahun, mulai dari Jawatan Gedung-Gedung Negara Daerah Bandung pada tahun 1981, hingga “terakhir” di Kabupaten Kepulauan Mentawai 20 April 2009.
    Para Komentator dan Penanya yang budiman !!!
    Bila kita coba menarik kebelakang mulai terbitnya Kepres 80/2003 dan Permendagri 13/2006, ditambah dengan munculnya KPK serta terisinya penjara-penjara oleh para pengabdi-pengabdi negara (maaf) dalam arti kata, mungkin atas sengeaja dan ketidak sengajaan para petugas pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah dalam menjalankan tugasnya, maka sejak disitulah mulai keengganan para abdi negara untuk menjalankan tugas-tugas mulia yang disodorkan dan dipercayakan kepada para aparat ini, dan sejak disitupulalah munculnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam yang berkaitan dengan tenaga-tenaga pengelolaan dan dan pengadaan barang dan jasa di ingkungan pemerintahan ini.
    Para penanya dan Komentator Yang saya hormati !!!
    Kalau kita mau juga menarik kebelakang sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini, tentu sebenanrnya sudah dimulai sejak Indonesia negara kita ini mengapungkan dan memproklamirkan kemerdekaannya, yang seingat saya dan setahu saya saja, mulai dari kepres 14 tahun tujuh puluan, Kepres 29 tahun delapanpuluhan, Kepres 16, tahun sembilan puluhan, dan Kepres 80/2003, maka pertanyaan-pertanyaan yang mulai tajam memang disekitar lima dan enam tahun belakangan ini. Hal ini mungkin disebabkan kemajuan teknologi informasi ! Mudah-mudahan saja memang demikian adanya, dan mungkin dari kepres-kepres pengadaan yang lama karena tidak terekspose saja secara terbuka. Tapi seingat dan sepengetahuan sayapun juga tidak, dan boleh dikatakan pihak-pihak terkait dalam pemberi dan penerima jasa ini, benar-benar sama menghargai dan malahan lebih banyak takutnya sipihak pemberi jasa untuk mau mempertentangkankan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengadaan ini. Dan bleh dikatakan lebih banyak nrimo dari pada menantang (maaf) ! INi bukan berarti aturan dulu itu lebih baik dari sekarang ataupun sebaliknya, karena ini perlu dikaji dan diteliti sejauh-jauhnya.

    Para Penanya !!!
    Bertolak dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta komentar-komentra yang diberikan semuanya “benar” dan tidak ada yang dapat disalahkan tentu ketepatannya yang perlu kita cari.
    Secara hukum dan hirarki hukum, dapatnya aturan dibuat apabila itu memang sudah dibutuhkan oleh semua unsur yang akan di atur, dan langkah itu sebenarnya sudah ada, mulai dari sosialisasi-sosialisasi serta pelatihan-pelatihan yang diberikan ke pengguna aturan. Dan mohon maaf kalau salah dalam kalimatnya (Pengguna aturan ini maksudnya PPTK, Panitia, Pemberijasa, dan Penerima Jasa dsb).
    Artinya sebelum aturan dan atau produk hukum itu diturun dan disebarluas serta dijalankan telah lebih dari cukup untuk memenuhi aturan atau telah melalui kaedah-kaedah yang semestinya.
    Kembali kepada persoalan disini yakni berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang PPTK. Siapa sebenarnya yang boleh menjadi PPTK, PPTK adalah singkatan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Artinya bila kita coba merujuk pada unsur yang terkandung dalam singkatan ini yakni tentang Pelaksana Teknis, hal ini tentu sudah jelas yang berhak dan boleh adalah orang-orang yang mengerti dengan Pelaksanaan Teknis kegiatan yang akan dihadapinya, seperti contohnya berkaitan dengan bangunan Gedung senilai 800 Juta dan pengawas 20 jutaserta pengawas 30 juta. Kalau berkaitan dengan msalah gedung, gedung tentu harus memiliki Struktur, Arsitektur, Mekanikal Electrikal, Plumbing, Landscaping dan utilitis lainnya, maka untuk itu tidak salah juga bila pihak PPTK untuk menambah tenaga-tenaga yang berkaitan dengan bidang keahlian bersangkutan, dan tidak salah juga bila pihak PPTK bila mau membuatkan pertanggungjawabannya sesuai dengan komponen-kompenen yang ada, misalnya menenmpatkan tenaga Arsitektur, dan mereka bertugas dan ditugaskan untuk meneliti dan meninjau unsur-unsur yang berkaitan dengan arsitekturnya, begitu pula dengan Mekanikal Elektrikal, dan tenaga tersebut dapoat pula kita khususkan untuk meninjau kelistrikannya saja dan bila kita tidak memiliki tenaga itu, toch kita juga dapat minta ke pihak PLN dan atau dari Depnaker yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penangkal petir, pemanas ruangan dan alat pemanas lainnya seperti boiler, dan sebagainya.
    Begitu pula halnya dengan PPTK pengadaan makanan dan Minuman untuk pelatihan, ya kita khan dapat mencari ahli boga mungkin dengan jalan memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada di perguruan-perguruan tinggi atau sekolah-sekolahbidang kebogaan yang ada di daerah kita. Dan pertanyaannya kita mau nggak untuk itu, artinya berbagi kepihak-pihak lain yang memang memiliki keahlian dibidangnya tadi ?. Toch dari Kepres dan Permendagri tadi, dapat kita turunkan ke Perbup atau Perwakonya. Artinya pada perbup dan atau perwako itu dijelaskan sedetailnya pula yang disesuaikan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada di daerah bersangkutan.
    Sebenarnya inti dalam pengadaan ini semuanya adalah itikhad baik. dalam arti kata tidak ada salah satu pihakpun yang akan dirugikan dari setiap tindakan-tindakan, hinggadalam pengadaann ini juga ada yang namanya Penunjukan langsung, pemilihan langsung, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas, serta swakelola dsb. Hal itu sebenarnya sudah menyiratkan bahwa ini bagaian siapa dan itu bagian siapanya (maaf) ini dalam artian positif ya ini rekanan untuk golongan mana dan ini untuk golongan mananya. dan ini untuk kualifikasi apa dan itu untuk kualifikasi dan klasifikasi apa pula.
    jadi menurut saya, apabila tikhad sudah lurus siapapun dan dari instansimanapun yang akan kita ambil untuk PPTK itu tidak masalah, asal tenaga PPTK itu sendiri memang sudah memiliki keahlian dan kemampuan dibidang kegiatan bersangkutan hingga dapat dipertanggungjawabkan sampai dapat termanfaatkan setiap yang kita adakan. Khan yang jadi masalah kini barang-barang-barang yang sudah diadakan itu tidak termanfaatkan dan dengan tidak termanfaatkan dan dimanfaatkannya barang yang telah diadakan itulah yang sering dan menjadi temuan-temuan oleh pihak pemeriksa dan KPK.
    Mohoj maaf jika salah dan semoga lembaran ini tetap akses dan mudahdiakses. Terima Kasih dan Semoga Allah SWT. akan selalu memberikan yang terbaik buat negara kita dan termasuk dalam waktu dekat ini,marilah kita sama-sama berdoa kehadapan yang kuasa semoga kita diberikan-Nya pemimpin-pemimpin yang baik pula untuk masa yang akan datang.
    Wassalam
    Zulmadi
    Bariang Indah III Blok E No. 5
    HP. 08126787292

  19. vera permalink
    Juni 9, 2009 4:35 pm

    Saya masih Calon Pegawai negeri Sipil,ditunjuk sebagai PPTK apakah boleh? dan jika ada kasus bagaimana posisi tawar saya terhadap pelantikan saya yang benarnya. trims.

  20. Sam permalink
    Juli 24, 2009 1:22 pm

    sebetulnya istilah PPK dan PPTK memiliki persamaan yaitu sama-sama diangkat oleh PA/KPA, namun kewenangan PPK lebih luas bila dibandingkan dengan PPTK. Bandingkan saja bahwa istilah PPK dalam Keppres 80 /2003 belum ada, dan bau muncul pada perubahan ke dua/tiga (…tolong cek…), sedangkan PPTK adalah Produk dari Permendagri 13/ 2006. Dalam perubahan Keppres 80/2003 tsb PPK memiliki kewenangan mis. mengangkat panitia lelang dan menandatangani kontrak, sdgkan PPTK tidak memiliki kapasitas tsb. Pertanyaannya sekarang adalah mana yang mau digunakan?…. Sebetulnya kalo mau ditelusuri lagi PPK lebih dekat dengan struktur pemerintah pusat, sdgkan PPTK merupakan implementasi Permendagri yg notabene menjadi acuan pemerintah daerah…..

    Mohon tanggapannya, terima kasih

  21. indah permalink
    Juli 27, 2009 8:48 am

    uraian tugas dari bendahara pembantu pengeluaran, bisa saya dapatkan dimana ya?

  22. Juli 30, 2009 10:14 am

    @indah
    Di dalam Permendagri No.55/2008 sudah dijelaskan lebih lengkap, mbak.

  23. iskandar permalink
    Agustus 28, 2009 9:35 am

    assalamualaikum pak Syukri,
    Mengenai Bantuan Sosial kepada Yayasan, sejak dua tahun terakhir ini di Kabupaten kami para anggota DPRD banyak mengusulkan bantuan untuk Yayasan. hal ini terjadi karena di Provinsi juga melakukan hal yang sama. Bagaimana sebenarnya mengenai bantuan tersebut dan apa kriteria yayasan yg bisa kita berikan bantuan sosial?

  24. iskandar permalink
    Agustus 28, 2009 9:38 am

    bagaimana sebenarnya bantuan Modal untuk UKM dan Koperasi, apakah harus dianggarkan pada Pembiayaan atau pada Pos Bantuan Sosial?

  25. irwan permalink
    November 13, 2009 7:17 pm

    Setuju dengan Aghil.

    Dan sebagai informasi, istilah PPTK sendiri ada dalam Peraturan Pemerintah58/2005, jadi bukan hanya ada pada Permendagri 13/2006.

  26. November 16, 2009 6:31 pm


    Iskandar
    terkait Bantuan Sosial kepada Yayasan, sebaiknya dipahami dulu apa yang dimaksud dengan bantuan sosial dalam PP No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan UU tentang Yayasan. Pada prinsipnya, bantuan sosial dimaksudkan “untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” melalui kebijakan “khusus”, terutama dalam bentuk pemberian uang/dana.
    Selama ini, pemberian bantuan sosial dilakukan oleh kepala daerah atau SKPD terkait, bukan oleh anggota DPRD. Secara politis bisa saja dibuat kebijakan bawah DPRD boleh “menyalurkan” bantuan sosial, seperti halnya yang dilakukan kepala daerah.

  27. Faiz permalink
    Desember 16, 2009 8:13 am

    kami di Dinas PSDA kab. Pinrang seorang staf ditunjuk menjadi penjabat PPTK hanya karena staf tersebut ada dibawah telunjuk kadis (PA) sementara Kabidnya menjadi pajangan , apa ini sudah sesuai dengan aturan

  28. Haemusri Umar permalink
    Januari 18, 2010 3:24 pm

    bagaimana PPK di jabat seorang staf di bendaharawan sekretariat

  29. biel permalink
    Januari 27, 2010 10:36 pm

    Mau nanya, bagaimana cara tender pengadaan barang disekolah? apa dibenarkan jika KPA, PPTK sebagai pemenang tender?

  30. Suryadie permalink
    Februari 7, 2010 1:16 pm

    PPTK sesungguhnya hanya perpanjangan tangan dari PA. Kenapa tidak PA yg dijadikan sebagai PPTK? karena apabila seluruh kegiatan menjadi tanggung jawab penuh oleh PA, bukan tidak mungkin kegiatan2 pada SKPD tidak tercapai 100%. PA sebenarnya memiliki tugas yg berat, selain bertanggung jawab secara keseluruhan kegiatan juga bertanggung jawab penuh kepada Sekda atas SKPD yg dipimpinnya. Oleh karena itu kegiatan2 difokuskan kepada PPTK sebagai pengendali secara khusus, sehingga PA sifatnya sebagai pengendali secara umum.

  31. linda permalink
    April 7, 2010 2:09 pm

    mau tanya pptk di puskesmas bagaimana tugas dan fungsinyaa,trima kasih byk

  32. Bobi permalink
    April 16, 2010 2:47 pm

    seorang PPTK tidak melibatkan pejabat penanggung jwb dalam suatu kegiatan proyek APBN,apakah itu merupakan suatu kesalahan dan apa dasar hukumnya pak,mhon informasinya tks

  33. indra permalink
    April 25, 2010 11:23 pm

    mas mau nanya neeh… di kepres 80/2003 kan jelas menyebutkan bendaharawan tidak boleh menjadi panitia… , dan pertanyaan saya apakah seorang bendaharawan di instansi A dapat menjadi panitia di instansi lain…atau bendaharawan tidak diperboleh kan sama sekali menjadi panitia di instansi lain,…… tolong infonya…….trims

  34. Agustus 25, 2010 12:25 pm

    pak,..
    saya CPNSditunjuk jadi PPTK oleh atasan,..
    apakah boleh CPNS jadi PPTK,.
    dasar hukum Penunjukan PPTK ada di permen no brp pak??
    trims

  35. evin putra permalink
    Agustus 28, 2010 3:15 pm

    pak……
    tolong di jelaskan apakah cpns boleh menjadi pptk
    dan dasr hukumnya ada nggak?

  36. nurzamzam permalink
    November 12, 2010 2:56 pm

    jika dilihat dari segi tugas dan fungsinya, bagaimana pembagian tugas dan fungsi masing-masing? Contoh kasus : PNS A ditunjuk sebagai PPTK Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional sedangkan PNS B sebagai Kepala Sub Bagian Perlengkapan (Setda) yang dalam Perda No.13 Tahun 2008 (kota Parepare) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan rincian tugas, tugas kepala sub bagian perlengkapan diantaranya: Pemeliharaan/pengawasan gedung/kantor, rumah jabatan pimpinan sekretariat daerah, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya. mohon penjelasan….. thanks

  37. yohanes permalink
    Januari 2, 2011 10:32 pm

    saya mau menanyakan sesuatu mengenai PPTK …..pertanyaannya adalah apakah memang dibenarkan dalam satu SKPD itu jabatan PPTK boleh lebih dari satu orang karena di SKPD kami jabatan PPTK dijabat oleh 5 (orang) sementara di DPA kami yang dibayarkan honor PPTK nya hanya 1(satu) orang demikian juga dengan Staf PPTK nya ada 5 orang dan yang ditampung honornya di DPA lagi-lagi hanya satu orang sehingga dengan hanya satu orang ditampung di dalam DPA maka honor PPTK dan Staf PPTK yang lain tidak tau mau ambil honor darimana….apakah ini dibenarkan oleh peraturan yang ada dan kalau dibenarkan darimana kamji bisa membayarkan honor PPTK dan Staf PPTK yang 4(Empat) orang lagi dan kalau itu tidak dibenarkan oleh peraturan yang ada maka langkah apa yang bisa kami tempuh agar hal ini tidak terulang lagi untuk tahun 2011………mohon petunjuknya………thanks before

  38. nooryadin permalink
    Januari 24, 2011 7:02 pm

    menurut saya kita melihat dari sudut pandang kegiatan apa? kalau untuk kegiatan pengadaan barang/jasa sebaiknya menggunakan PPK yg diangkat oleh PA untuk proses pengadaan dan pelaksanaannya, sesuai dengan perpres 54/2010,namun untuk proses pengajuan spp-ls barang/jasa,ppk tadi juga yg melaksanakan dia merangkap sebagai PPTK, kan mereka sama sama diangkat oleh PA dan bertanggung jawab kpd PA. jadi tidak ada lagi pertentangan mengeanai kedua aturan antara perpres dan permendagri 13, sambil menunggu aturan yang jelas dan persepsi yang sama…,

  39. Nasridal Patria permalink
    Januari 26, 2011 9:18 pm

    Saran saya, kt pakai saja kedua-duanya Perpres dan Permendagri untuk dana APBD dengan solusi sbb. :

    – Dalam suatu SKPD, KPA dijabat oleh Kepala Unit Kerja (Ses Permendagri), diangkat oleh KDH.
    – Ses SK KPA terbit, Ka SKPD selaku PA mengangkat PPK (Ses dgn P54).
    – Orangnya u sbg PPK bisa saja KPA (u. Keg. non Pek. Konst), sdgkan u Pek. Konst sebaiknya
    PPK dijabat oleh Esln 4 pada Unit Kerja Ybs . sekaligus mnjabat selaku PPTK. Jika tdk cukup
    tenaga, baru PPK dijabat oleh Esln 3 Unt Kerja lain dlam SKPD ybs, namun ttp brtggjwb kpada KPA bid yg bsgktan. Pada dasarnya ttp harus ada PPK, jangan lsg dijabat scr Implisit oleh KPA karena pd P54 jelas2 ada tgs n tg jwb nya. Msg2 hrs ada SK nya org nya bisa sama.
    Kalau KPA scr implisit sbg PPK maka Harus kita Tambah syarat Pjbt Esln 3 adalah mempunyai Sertifikat PBJ (apa iya ). Demikian sekedar.TQ

  40. tetra permalink
    Januari 26, 2011 10:15 pm

    @mba Vera dan Rani :
    perlu sedikit dijelaskan . Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja UKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
    pejabat disini menurut aturan pns UU 43 TAHUN 1999 yaitu PNS yang mempunyai jabatan baik itu struktural, fungsional, maupun staf ahli.
    jadi CPNS belum termasuk katagori menurut aturan ini, perlu diperhatikan bahwa CPNS statusnya hukumnya belum sepenuhnya masih bersifat 80% jadi segala hak dan kewajiban CPNS tidak bisa disamakan dengan PNS walaupun CPNS tersebut min.pendidikannya S1/2.
    apabila dipaksakan CPNS menjadi PPTK dari segi adm.kepegawaiannya sudah menyimpang, secara otomatis adm.umum/teknisnya dianggap menyimpang..

  41. Hasrat permalink
    Maret 3, 2011 7:15 pm

    Ayaik Hasrat 03 Maret jam 12:45
    asslamulaikum pak Khalid,
    Pasal 11 ayat 2 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 berbunyi :
    Selain tugas pokok dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal diperlukan , PPK dapat ;
    a. ……
    1) …..
    2.)…..
    b. menetapkan tim pendukung

    dalam penjelasan pasal 7 ayat (3) berbunyi :
    Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa.

    Tim Pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan penagawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain

    * Pasal 12 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 berbunyi :

    Pasal 12
    (1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK

    pertanyaan :
    merujuk kepada kedua peraturan tersebut , yang yang menetapkan/menunjuk PPTK ada perbedaan, jadi siapa yang bewewenang menunjuk/menetapkan PPTK ? apakah PA/KPA atau PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ).

    Mohon penjelasan , terima kasih

  42. Wawan_Kus permalink
    Maret 8, 2011 3:19 pm

    Menarik sekali diskusinya, di perpres 54 PPTK disebutkan sebagai salah satu bentuk tim pendukung yang dibentuk oleh PPK. Sebagai tambahan mari kita lihat di Permendagri No 3 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dilingkungan Depdagri, mungkin peraturannya sudah obsolet tapi paling tidak masih dapat arwahnya, penjelasan mengenai PPTK. DI pasal 10 dijelaskan “PPTK …. ditetapkan Pejabat Struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang sama dengan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (PPK) yang ditunjuk oleh kepala satuan kerja”

  43. Prwanto permalink
    Maret 17, 2011 10:31 am

    Menurut Pemahaman Saya:

    * PPTK yang dimaksud dalam PP 58 atau Ps 12 Permendagri th 2006 berikut perubahanya, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA yaitu mengendalikan secara Teknis dan Administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan.

    * Bendahara Pengeluaran, Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan no 1 tahun 2004 atau PP58 dan Permendagri adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan membayarkan pengeluaran yang menjadai beban APBN/APBD

    *PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diatur dalam Peraturan Presiden No 54 adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Barang dan Jasa, dan mendapat limpahan sebagaian kewenangan KPA/PA pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

    dari definisi-defiinisi tersebut diatas dapat saya simpulkan bahwa di dalam Melaksanakan Anggaran (APBD) ada 3 (tiga hal fungsi yang di pisahkan) yaitu :

    a). Pelaksanaan Kegiatan (yang didalamnya ada belanja barang dan jasa, belanja Modal, dan belanja pegawai) sehingga tidak menutup kemungkinan ada Pengadaan Barang dan Jasa disinilah peran dan fungsi PPTK.PPTK harus mengendalikan secara keseluruhan atas pelaksanaan Kegiatan tersebut dan bertanggung jawap kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran baik secara Teknis maupun secara Administrasi diatur dalam PP no 58 dan Permendagri no 13 tahun 2006 berikut Perubahanya

    b.) Pengelolaan Keuangan. disini fungsi Pembayaran atas akibat dari pelaksanaan Kegiatan berdasarkan APBD yang sudah disahkan dan Anggaran yang tersedia disinilah fungsi Bendahara Pengeluaran. yang secara Fungsional bertanggungjawab ke BUD, secara administrasi bertanggung jawab ke Pengguna Anggaran yang diatur di dalam UU no1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, PP 58 tahun 2005 dan Permendagri No 55 tahun 2008

    c.) Proses Pengadaan Barang dan Jasa adalah bagian dari Kegiatan dalam APBD tersebut adalah belanja barang dan jasa/belanja modal tentang disinilah fungsi PPK (pejabat Pembuat Komitmen yang harus bertanggung jawab atas Proses Pengaadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Perpres No 54 tahun2010

    Jelaslah Bahwa PPTK memang Tidak Sama dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ketiga Fungsi tersebut bermuara pada Pengguna Anggaran karena sesuai dengan Konsep desentralisasi Anggaran bahwa fungsi ORDONATOR adalah Pengguna Anggaran, tetapi Agar tercipta Pengelolaan Anggaran yang Baik dan Muaranya pada tata Pemerintahan yang baik (good governance) maka ketiga fungsi tersebut harus terpisah sehingga dengan sistim yang diciptakan berdasar kan UU,PP,Permen tersebut dapat membentuk suatu INTERNAL CONTROL dalam pelaksanaan tata Pemerintahan.

  44. Aghil permalink
    Maret 19, 2011 2:04 am

    Soal PPTK…..Permendagri 13/2006 sedikit blunder, jika merujuk ke PP 58/2005, dinyatakan bhw Pengguna Anggaran DAPAT menunjuk PPTK. Tapi ternyata Permendagri menghapus kata DAPAT. Awal kisruhnya ada disitu. Maka dgn merujuk ke PP maka yg perlu dilakukan adalah jikaterdapat kegiatan yg dokumen anggarannya sepenuhnya hanya menganggarkan belanja modal saja (pengadaan barang/jasa) maka sebaiknya PA tdk perlu menunjuk PPTK tp cukup dengan menetapkan PPK saja. Krn toh, Perpres 54/2010 juga mengisyaratkan jika PPK yg menandatangani dokumen pembayaran….jadi kesimpulannya Permendagri 13/2006 harus segera disesuaikan, seperti misalnya perubahan dalam hal proses pengajuan pembayaran (SPP-LS) seharusnya diketahui oleh PPK bukan PPTK krn pastilah berhubungan dgn pengadaan barang/jasa….sedikit share untuk bahan diskusi lebih lanjut.

  45. kang a'jeep permalink
    Maret 25, 2011 2:43 pm

    sya ingin menanyakan, diperbolehkankah dalam perpres 54 tahun 2010, bila seseorang yang ditunjuk menjadi PPTK (dari gol III/a) merangkap jabatan panitia lelang diproyek yang akan diawasi nantinya. Perlu diketahui personil yang memenuhi syarat masih ada.

  46. Andre permalink
    Maret 26, 2011 12:37 am

    Apakah PPTK boleh Menjadi pejabat pengadaan ?
    jika boleh atau tidak boleh, apa dasar hukumnya..
    terima kasih

  47. Maret 27, 2011 6:10 pm

    salam buat semua komentator sebelum saya… dr penelusuran saya, jadi ingin bertanya… Apakah Jabatan PPTK bisa menjadi pejabat utk melaksanakan pengadaan barang/jasa..?? Trus apakah masih diwajibkan seorang PPTK itu minimal seorang sarjana/S1…???
    Thanks…. Semoga saudara/i sekalian bisa meluangkan pemikiran utk menanggapinya.

  48. April 4, 2011 10:31 am

    Pak Sukri Yth. …Apa boleh kalau Pejabat Penanda Tangan SPM (surat perintah membayar) ikut menjadi Tim Pengelola Teknis Pembangan Gedung, apa boleh juga kalau anggota panitia pembangunan gedung tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. jawab segeranya Ya Pak.,, Thanks.

  49. maza'i permalink
    Juli 4, 2011 9:57 am

    Ass….Pak Syukkriy..siapakah yang berhak mengangkat PPTK, PA atau KPA? mksh

  50. suryadi permalink
    Juli 7, 2011 10:52 am

    Dalam perpres 54 tahun 2010 tidak disinggung mslh PPTK.Bagaimana apabila blm organisasi pemerintahan blm dibentuk ULP atau pejabat pengadaa?.Apakah PPTK tidak bertentangan dengan perpres tsb?.Dengan terbitnya perpres 54 tahun 2010 bgmn status permendagri yang bertentangan dengan perpres tsb?mohon penjelasan

  51. budi permalink
    Agustus 10, 2011 2:14 pm

    apa yg di maksud dengan PPK (pejabat Pembuat Komitmen) dan apa saja tugas nya?
    Saya agak bingung karena dibeberapa sumber yg sy baca ternyata tugas PPK sama persis dengan KPA, sementara di beberapa sumber lain menyatakan bahwa tugas PPK hanya yg berkaitan dengan pengadaan barang dan Jasa saja? Mana yg benar?
    Terimakasih atas penjelasannya.

  52. azis_kapuas permalink
    September 21, 2011 7:02 pm

    CPNS bolehkah jd PPTK?
    adakah aturan tentang itu?
    Tks

  53. Edwin permalink
    Oktober 29, 2011 12:19 am

    Pembaca yg budiman sy mo minta kejelasan tentang TUPOKSI yg harus di lakukan oleh PPTK

  54. nurul permalink
    Januari 20, 2012 9:08 pm

    kalau cpns bertindak sbg penyiap spm bagaimana?jawab k email saya saja y pak.thanks.

  55. Faisal Rizal permalink
    Februari 28, 2012 9:32 am

    Apa aja Syarat menjadi Pembantu PPTK dan apa aja tugas2 pembantu PPTK?saya mohon jawabannya……081263024509

  56. Maret 2, 2012 9:54 pm

    kami UPTD Bapelkes Dinkes Aceh,struktur yang ada yaitu kepala eselon III dan Ka.Sub.Bag.Tata Usaha eselon IV, dalam tahun ini PPTK ditunjuk staf biasa oleh kepala UPTD Bapelkes Dinkes Aceh, saya sebagai Ka.Sub.Bag TU tidak ditunjuk sebagai PPTK, Pertanyaan, apakah dibolehkan staf menjadi PPTK?

  57. muhammad yunus permalink
    Maret 13, 2012 1:47 pm

    PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK itu jelas beda tugasnya.
    PPKm berkiblat pada Perpres 54 th 2010 disitu jelas tugas dan kewajibannya tentang pengadaan barang dan jasa.
    PPKm bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lihat pasal 1 Perpres 54, tugasnya adalah lihat pasal 11 perpres 54.
    Sedang PPTK berdasar permendagri no 13 th 2006 lihat pasal 12. yaitu Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
    tugasnya adalah memverifikasi kelengkapan dokumen dan persyaratan pembayaran serta membuat laporan kegiatan.
    Bentuk Pertanggung jawaban PPTK:
    1. Nota Pencairan Dana (NPD)
    2. Kartu Kendali Kegiatan
    3. Kuitansi kegiatan
    itu saja, PPTK jangan mempersulit diri. jangan mau PPTK bertanggung jawab atas isi kontrak, masalah survey, HPS, Spesifikasi dll mengenai kontrak dan pengadaan karena itu tanggung jawab PPKm. mengenai pemilihan metode lelang sampai dengan penetapan pemenang dalam lelang itu tanggung jawab panitia lelang/ULP.
    kebanyakan teman2 salah kaprah sehingga PPTK merangkap menjadi PPKm, lalu siapa yang mengontrolnya.
    mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di negeri ini telah di atur satu satunya yang terbaru oleh Perpres 54 tahun 2010, baca dari pasal 1 hingga pasal 136 disana tidak ada menyebutkan tugas dan kewajiban PPTK. jadi clear PPTK bukan PPKm. jadi jangan campur aduk jadi kacau makanya korupsi susah diberantas.

  58. bram permalink
    April 3, 2012 10:53 am

    Pptk melekat pada jabatan karena tdk ada honor pptk, jadi siapakah yg harus menjadi pptk adalah seorang yg memangku jabatan, mempunyai kopetensi (sudah ada sertifikasi barang jasa, bintek keuangan, dapat bekerja tim, srjana S1, beragama)

  59. muhammad yunus permalink
    April 18, 2012 11:35 am

    Syarat menjadi PPTK adalah mengetahui aturan tentang administrasi tata keuangan negara minimal bimtek keuangan, mempunyai wawasan luas, bertanggung jawab, jujur dan tegas. karena sekarang telah dibatasi aturan minimal sarjana S1.

    PPTK boleh bersertifikasi barang dan jasa namun tidak wajib, coba kita bahas adakah di Perpres 54 tahun 2010 menyebutkan tugas PPTK? jawabnya dari pasal 1 hingga 136 beserta lampiran dan penjelasannya tidak ada menyebutkan tugas PPTK artinya PPTK tidak bertanggung jawab terhadap proses pelelangan hingga isi kontrak dan sampai serah terima barang/pekerjaan. dan itu artinya tidak wajib memiliki sertifikasi namun diperbolehkan dan lebih baik kalau telah memililiki artinya telah mengerti dan memahami..

    namun PPTK bertugas spt dibahas sebelumnya adalah :
    Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
    melaporkan perkembangan kegiatan,
    dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

    dg cara :
    1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan kartu kendali kegiatan (silahkan cari kartu kendali kegiatan di mbah google). kegiatan disini dimaksud adalah pengendalian kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD, mengendalikan kegiatan dan memantau apakah telah /tidak bisa/mengalami kendala terhdp penyerapan dana dan jangan sampai uang negara keluar terhadap proyek fiktif (ini yang perlu dikendalikan), bukan ikut dalam kegiatan pelelangan atau pengawasan proyek karena itu tanggung jawab jabatan lainnya.

    2. melaporkan perkembangan kegiatan yang biasanya dibahas dalam RADALOG tentang prosentase penyerapan anggaran. PPTK tidak bertanggung jawab terhadap perkembangan kemajuan proyek yg dilaksanakan, itu tanggung jawab PPK bersama manajemen/pengawas konstuksi kalau itu pekerjaan konstruksi. itu diatur di Perpres 54.

    3.Menyiapkan dokumen anggaran berupa Nota pencairan dana dan kwitansi yang sebelumnya telah diverivikasi kebenaran dokumennya atas perintah KPA melalui berita acara pembayaran thd permohonan pembayaran dari pihak ketiga kalau berupa pengadaan barang dan jasa.

    jadi teman2 itulah kerjanya PPTK jangan bingung dan jangan melibatkan diri dalam masalah diluar wewenang. hati2 banyak pengintai dan pencari kesalahan karena sekarang sdh jd proyek yang berlabel notabene penegak anti korup.
    selamat bekerja.

  60. Guntur permalink
    Agustus 23, 2012 11:56 am

    Ass. Wr. Wb, Ada kah kewajiban Pengelola Teknis untuk mengukur, menimbang, dan lainnya seperti yg biasa dilakukan pengawas lapangan?

  61. Februari 2, 2013 3:06 pm

    Maaf mau tanya nih pak Muhammad Yunus, aturan yang mengatakan bahwa PPTK dibatasi aturan minimal sarjana S1 itu ada di mana ya? trims….

  62. robert permalink
    Februari 12, 2013 3:47 pm

    Pak, saya mau tanya apakah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) bisa merangkap menjadi Pejabat Pengadaan di Kantor itu sendiri ?

  63. myunus permalink
    Februari 19, 2013 12:54 pm

    ingat PPTK lahir atas PP 58 dan permendagri no 13, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, hati2 jangan terseret pada tugas sebagai pimpro itu tugas PPK (pejabat Pembuat Komitmen). hati2, PPTK tidak terlibat dalam hal pelaksanaan perpres 70 th 2012, beranikah anda terlibat disana sementara anda tidak dilindungi oleh aturan yang memadai, PPTK itu adalah tenaga teknis untuk kegiatan bidang keuangan yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan2 yang mana dalam anggaran itu ada rekening program dan ada rekening kegiatan yang akan dilaksanakan,itu yang harus dijelaskan PPTK bukan ahli pengadaan barang jasa. karena perpres 70 2012 tidak satu pasalpun yg menyebutkan PPTK. PPTK dapat membantu KPA dalam hal teknis kegiatan DPA/DIPA yang berhubungan dengan keuangan bukan sebagai pimpro.

  64. yudha permalink
    Februari 21, 2013 2:50 pm

    Saya mau tanya tentang syarat menunjuk PPTK…di SKPD saya golongan II pernah ditunjuk sebagai PPTK..adakah aturan tentang syarat-syarat penunjukan sebagai PPTK?

  65. alpi permalink
    April 11, 2013 2:47 pm

    Apakah boleh PPTK itu dijabat oleh pejabat diluar SKPD …?

  66. Misbahuddin permalink
    Juli 24, 2013 4:00 am

    Apakah kepala bidang perencanaan diperbolehkan menjadi ketua panitia pada SKPD yg bersangkutan

  67. Ririn febri yanti permalink
    Agustus 15, 2013 2:21 pm

    Bendahara Memiliki tanggung jawab yang terpisah yaitu secara fungsional dan administratif mohon penjelasannya pak!!

  68. Desember 11, 2013 4:27 pm

    Saya bekerja pada salah satu UPTD Dinas Sosial Kabupaten, Struktur Organisasinya yaitu Kepala UPTD eselon 4.a dan Ka.Sub.Bag.Tata Usaha eselon 4.b.
    Adapun Rincian program dan kegiatan yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), adalah sebagai berikut :

    A. DPA SATUAN PERANGKAT DAERAH

    Urusan Pemerintahan = Urusan Wajib Sosial.
    Organisasi = Dinas Sosial.
    Nama Program = Pembinaan
    Nama kegiatan = Penyantunan.
    Waktu Pksn = 01 s.d 31 Desember
    Lokasi kegiatan = UPTD
    Sumber Dana = APBD Kabupaten.
    Rincian DPA = Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai (Honorarium Non PNS/Harlep) dan Belanja barang dan jasa ( meliputi : belanja makanan dan minum, dll.

    B. INDIKATOR DAN CAPAIAN PROGRAM

    Capaian program = Peningkatan…..
    Masukan = Jumlah Dana Rp…….
    Keluaran = Pelayanan
    Hasil = Telayani
    kelompok sasaran = Fakir miskin dan orang-orang terlantar.

    Pertanyaan saya :

    1. Apakah telah sesuai Peraturan jika dalam tahun 2013 Ka SKPD selaku PA menunjuk Ka Sub Bag TU sebagai PPTK, dan saya sebagai Ka.UPTD tidak ditunjuk sebagai PPTK maupun PPK.?

    2. Apakah ada Dasar Hukumnya, jika saya sbg Ka UPTD di wajibkan menandatangani bukti-bukti kuitansi pembayaran sebagai kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), meskipun saya di memegang Uang Tunai, bahkan saya pernah mempertanyakan kebenaran saya menanda tangani SPJ, ternyata yg saya dapatkan hanya dimarahi habis-habisan ?

    3. Pada Januari 2011, Ka SKPD selaku PA merangkap PPK UPTD, telah menunjuk Sekretaris Dinas bersama Ka Sub Bag TU UPTD untuk membina Tenaga-2 Harlep UPTD, dan saya sbg Ka UPTD tidak diperkenankan lagi membina tenaga-2 Harlep di lokasi tempat saya bekerja , termasuk tidak lagi menanda tangani bukti pembayaran Honorarium Tenaga Harlep, dan saya hanya diwajibkan menanda tangani SPJ Belanja Barang dan Jasa. Mengapakah Dana bisa dicairkan, padahal pada bukti pembayaran Honor Harlep, sudah tidak ada lagi tanda tangan saya, meskipun posisi saya bukan sbg PPK maupun PPTK ?

    4. Saya mohon arahan, bagaimanakah langkah-langkah yang harus saya tempuh agar saya tidak terbentur Pidana/Perdata, jika ada kesalahan-kesalahan yang terungkap di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ?

    Sekian dan terima kasih.

  69. Nurul safitri permalink
    Maret 11, 2014 3:15 pm

    Saya adalah seorang PNS mau nanya apakah seorang fungsional bisa berfungsi ganda menjadi bendahara meskipun tidakmenerima tunjangan fungsional tetapi menggunakan jabatan fungsionalnya untuk mendapatlkan angka kredita dan tetap naik pangkat

  70. April 4, 2014 9:02 am

    selamat pagi pak..
    begini pak, yang saya mau konsultasikan adalah pengangkatan PPTK yang memiliki pangkat II.c dan staf pelaksananya II.c. Apakah ada aturan yang terkait pengangkatan PPTK yang memiliki pangkat dan golongan dibawah staf pelaksananya sendiri. dengan tahun pengangkatan PNS yang sama. Bila ada apakah sanksinya jika masih ditetapkan seperti itu. atau adakah syarat mendetail untuk pengangkatan PPTK. mohon bantuannya pak.. terima kasih.

  71. April 8, 2014 4:33 pm

    Kenyataan yang saya hadapi, antara Peraturan dan pelaksanaannya menyimpang jauh, PPK dan PPTK dipasang dalam Surat Keputusan, hanya sekedar untuk formalitas saja, bahkan pihak Pemeriksa pun tidak mempermasalahkan. Adapun Fokus pemeriksaan hanya pada besar kecilnya kerugian negara, selebihnya tidak ada.

  72. hikma permalink
    Mei 8, 2014 10:43 am

    saya mau tanya pak apakah boleh bendahara penerimaan menjabat sebagai PPTK juga

  73. Yudi permalink
    Mei 31, 2014 5:54 am

    Mohon pencerahan
    Apakah boleh secara hukum, PPTK merangkap pengurus barang atau sebaliknya. Terimakasih

  74. chaerudin permalink
    Juni 7, 2014 8:35 pm

    ppk ( pejabat penatausahaan keungan ) di Kelurahan apa Apa bisa juga pptk trim

  75. Dahlan Asda permalink
    Oktober 2, 2014 9:40 am

    SEKEDAR SHARERING
    APBN : yang ada hanya PPK tidak mengenal PPTK,tapi tugasnya mencakup semua kegiatan.(Kementerian Lembaga (KL)
    APBD: ada PPK dan PPTK sebenarnya sudah bisa disimpulkan di APBD dipisahkan tanggungjawab Belanja Modal olen PPK dan tanggung jawab belanja selain belanja modal di kelola oleh PPTK.kami kira cukup jelas panjang banget uraiannya.hehe PPTK harus pejabatlah ya kan menyangkut tanggungjawab, dalam tugas dibantu oleh staf yang lebih memahami tugasnya. CPNS belum ada tanggungjawab sebaiknya PA/KPA menunjuk petugas lain yang PNS minimal eselon IV dan CPNS wajib membantu atasan menajalankan tugas yang diberikan atasan.
    refrensi : baca semua aturan ttg pengelolaan keuangan Kementerian lembaga,perbendaharaan PP, Kepres ttg pengadaan barang/jasa diatas sudah disinggung malas baca lagi, tapi saya sudah pelajari semua. insya Allah. karena sudah ga jabat bendahara lagi hehe takut bayak intervensi. sekial Wassalam

  76. hikma permalink
    Oktober 10, 2014 12:42 pm

    mau tanya om apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur bahwa bendahara tidak boleh merangkap sebagai PPTK……

  77. maza'i permalink
    Oktober 15, 2014 9:50 am

    Ass…mohon tanggapannnya…bolehkah PPTK yang melaksanakan kegiatan ditunjuk dari SKPD lain, mksh….

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: