Skip to content

Badan Layanan Umum: Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat

Juni 28, 2008

Joko Supriyanto dan Suparjo, Staf pada Direktorat Informasi dan Akuntansi-Ditjen Perbendaharaan-Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (disetujui dalam sidang paripurna DPR tanggal 21 Juni 2004) setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan Negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparansi.

Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Memang sudah menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis yang tidak efisien, lambat dan tidak efektif. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional akuntable dan transparan. Seperti dikatakan Max Weber, bapak sosiologi modern bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Ditinjau dari mechanic view pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari organic view pemerintah berfungsi sebagai public service agency dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayang masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat diitransformasikan menjadi unit yang otonom.

Pola transformasi fungsi tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu rightsizing (cut the government), corporatization dan privatization. Namun tidak semua kegiatan pemerintah bisa ditransformasikan sebagai unit yang otomon dengan pola di atas. Transformasi fungsi kegiatan sebagai unit yang otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan, antara lain: kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, pembibitan dan pembenihan, pengolahan data, administrasi kendaraan, pengelolaan dana bergulir, pembinaan olahraga, pemeliharaan jalan, pemungutan pajak dan retribusi, pembinaan calon tenaga kerja, pertamanan dan kebersihan. Sementara itu kegiatan yang tidak bisa ditranformasikan sebagai unit yang otonom antara lain: kegiatan legislasi, pengaturan (regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, penganggaran, peradilan, penindakan, dan pertanggungjawaban.

Karakteristik dan Jenis Badan Layanan Umum (BLU)

Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam. Sesuai dengan pasal 1 butir (23). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan: ?Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.? Penjelasan tersebut secara spesifik menunjukkan karakteriktik entitas yang merupakan Badan Layanan Umum, yaitu:

  1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara;
  2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat;
  3. Tidak bertujuan untuk mencarai laba;
  4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi;
  5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk;
  6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung;
  7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil;
  8. BLU bukan subyek pajak

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

  1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain;
  2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan
  3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

Lingkup Keuangan BLU

Sehubungan dengan karakteristik yang spesifik tersebut. BLU dihadapkan pada peraturan yang spesifik pula, berbeda dengan entitas yang merupakan Kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD). Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut:

  1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan;
  3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas bidang pemerintaahn yang bersangkutan;
  4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan;
  5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
  6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah;
  7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah;
  8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan;
  9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari msyarakat atau badan lain;
  10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

Catatan: Disarikan dari Acara Workshop Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Sumber: www.perbendaharaan.go.id

About these ads
22 Komentar leave one →
  1. Juli 3, 2008 5:09 pm

    BLU bukan hanya terkait dengan visi, misi, dan program kerja secara umum. BLU juga terkait dengan pengelolaan keuangan yang mandiri, namun berada pada dua posisi. BLU mendapat dana dari pemerintah (APBN atau APBD), sekaligus juga bisa mencari pendapatan sendiri melalui pelayanan yang diberikannya.

    Pengelolaan keuangan BLU memang menjadi isu penting belakangan ini ini karena BLU bisa terbentuk di semua lembaga dan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Di departemen dan lemaba negara bisa dibentuk BLU, demikian pula dipemerintahan daerah.

    Di Pusat ada BLU di departemen, misalnya di Departemen Pendidikan Nasional ada BLU perguruan tinggi negeri. Di Departemen Pertanian ada BLU yang memproduksi semen, obat-obatan, dan susu. Di Departemen Kahutanan ada BLU yang memproduksi olahan hasil hutan.

    Nah, kembali ke persoalan pengelolaan keuangan BLU, khususnya di daerah. Menurut PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLU boleh menggunakan pendapatan yang bersumber dari charges pelayanan publikyang diberikannya. Di sisi lain, prinsip pengelolaan keuangan daerah, seperti yang diatur dalam PP No.58/2005, setiap pemerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus melalui rekening Kas Umum Daerah.

    Perbedaan aturan ini menimbulkan persoalan: yang mana yang ahrus dipilih? Jika mengikuti PP 58/2005, maka BLUD tidak ada bedanya dengan SKPD. Akibatnya, pengelolaan keuangan BLUD tidak efektif dan efisien selain menyebabkan disinsentif bagi pegawai BLUD sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan sendiri etrkait dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD ini.

  2. Sandra Utama permalink
    Juli 18, 2008 5:37 pm

    ada contoh pengelolaan keuangan BLUD rumah sakit nggak bos?

  3. syukriy permalink*
    Juli 21, 2008 4:24 pm

    Diskusi tentang BLU memang menarik, khususnya rumah sakit dan perguruan tinggi. Berikut artikel tentang BLU dari Harian Republika dan blog.

    Berharap Peningkatan Mutu RS Lewat Badan Layanan Umum

    Rumah sakit adalah ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah.

    Penyebabnya klasik, yaitu masalah keterbatasan dana. Sehingga rumah sakit (RSUD dan rumah sakit milik pemerintah) tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

    Menyadari hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan PP ini, maka status rumah sakit kini berubah menjadi BLU.

    Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 13 RS yang statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam RS di Jakarta (RSCM, RS Fatmawati, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RS Kanker Dharmais), dan masing-masing satu RS di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi), di Yogyakarta (RS Dr Sardjito), di Denpasar (RS Sanglah), di Makassar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo), di Padang (RS Dr M Djamil), dan RS Dr Mohammad Hoesin di Palembang.

    Pelantikan direktur utama BLU rumah sakit tersebut dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, di Jakarta, pekan lalu. Menurut Menkes, sebelum ditetapkan menjadi BLU, RS yang berstatus Perjan telah diberi kesempatan untuk melewati masa transisi selama enam bulan. Dalam masa tersebut, ada rumah sakit yang tenang-tenang saja. Namun, ada juga yang bergejolak, baik positif maupun negatif.

    Keleluasaan
    Dengan manajemen BLU, kata Menkes, maka sebuah RS mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan uang pendapatan. ”Namun, pendapatan tersebut harus dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi semua pasien. Juga untuk meningkatkan kualitas SDM, mengendalikan tarif pelayanan, mengelola sarana, dan bukannya untuk menumpuk keuntungan,” katanya.

    Menkes melanjutkan, dengan manajemen yang baik, keuntungan yang cukup longgar, kesejahteraan SDM semakin meningkat, serta adanya UU Praktik Kedokteran dan UU Perumahsakitan, maka para dokter akan bekerja lebih baik. ”Sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap dokter akan semakin meningkat. Dan akhirnya masyarakat akan mantap untuk berobat di negeri sendiri serta tidak perlu lagi ke Singapura atau Malaysia,” tuturnya.

    Senada, Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Farid W Husein, menyatakan, dengan status BLU, maka RS memiliki keleluasaan untuk mengelola keuangannya. Namun, pihaknya akan selalu melakukan pengamatan terhadap kinerja rumah sakit BLU. ”Kehati-hatiannya harus tambah,” ujarnya.

    Kalau sebagai tahap awal, sebanyak 13 RS yang statusnya Perjan telah ditetapkan menjadi RS BLU, di kemudian hari semua RS akan dibawa ke arah sana. Syaratnya RS tersebut harus sehat dalam melaksanakan pekerjaannya. ”Arah BLU adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS. Yaitu bagaimana meningkatkan mutu dengan kebebasan keuangan yang dimilikinya,” kata Farid.

    Kebebasan mengelola keuangan ini diakui oleh Direktur Utama BLU RSCM, Dr dr Akmal Taher SpU (K). ”Dengan BLU kami punya cukup otonomi untuk mengelola sumber daya. Jadi, ada keleluasaan,” katanya.

    Direktur Utama BLU RS Sanglah Denpasar, dr I Gusti Lanang M Rudiartha MHA, juga mengatakan hal yang sama. ”Mudah-mudahan setelah apa yang dicanangkan, pengelolaan sumber daya lebih bagus lagi dibandingkan pada saat masih sebagai Perjan. Pengelolaan keuangan lebih leluasa. Ini yang kami harapkan. Ke depan pelayanan lebih bagus sehingga pendapatan RS juga lebih bagus,” ungkapnya.

    Penggajian proporsional
    Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Prof Ascobat Gani, dengan adanya aturan soal BLU ini, maka manajemen rumah sakit memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangannya. Tidak hanya itu, masalah penggajian karyawan juga bisa diatur secara lebih proporsional.

    Sebelum adanya aturan tentang BLU, manajemen pengelolaan keuangan di sebuah rumah sakit sangat ketat. Akibatnya, rumah sakit tidak bisa mengembangkan diri dalam hal keuangan. Yang lebih parah, mutu layanan kepada pasien atau konsumen juga semakin menurun.

    ”Yang jelas manajemen rumah sakit sekarang lebih luas dalam mengelola keuangannya. Dulu ketat sekali sehingga tidak boleh pinjam uang namun tidak boleh berhenti melayani. Akibatnya mutunya jadi turun,” katanya pada Lokakarya Nasional Kesiapan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Menjadi BLU, yang diselenggarakan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Menurut Ascobat, aturan yang ada di PP 23 tahun 2005 memangkas aturan-aturan yang ada sebelumnya. Justru yang itu membatasi gerak langkah RS. Dengan BLU, manajemen RS diperbolehkan meminjam uang kepada pihak ketiga untuk menutup biaya operasional. Ini bisa dilakukan jika kondisi keuangan sebuah rumah sakit benar-benar mengkhawatirkan.

    Ascobat menyebut aturan di BLU ini sangat revolusioner. Tapi yang lebih penting, dengan menjadi BLU, maka pimpinan RS memiliki hak untuk mengatur penggajian karyawannya. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu semua karyawan mendapat gaji sama tanpa membedakan prestasi atau hasil kerjanya.

    ”Dengan BLU pimpinan RS bisa memberikan honor, insetif, atau bonus di luar ketentuan gaji. Dulu kan PGPS alias Pinter Goblok Pembayaran Sama. Nah, dengan BLU sekarang diatur bahwa di luar gaji boleh diberikan honor, insetif, bahkan bonus. Misalnya ketika kinerja keuangan bagus sekali sehingga ada sisa hasil usaha,” paparnya.

    Masyarakat Miskin Tetap Terjamin

    Selama ini muncul kekhawatiran di masyarakat terhadap rumah skit (RS) dengan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dikhawatirkan, biaya kesehatan di RS semakin tak terjangkau oleh masyarakat miskin. Akibatnya, masyarakat miskin makin jauh dari pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkannya.

    Menjawab kekhawatiran tersebut, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, meminta kepada direktur rumah sakit BLU untuk benar-benar memperhatikan akses kesehatan bagi masyarakat miskin.

    ”Saya tidak ingin mendengar lagi adanya rakyat kecil yang terlunta-lunta ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Saya tidak mau mendengar lagi kisah rakyat kecil yang ditolak oleh rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah, dengan alasan apapun juga,” katanya ketika melantik 13 direktur utama RS BLU dan sejumlah pejabat eselon II Depkes lainnya, di Jakarta, pekan lalu.

    Menkes menegaskan, pemerintah saat ini menjalankan program pengobatan gratis untuk rakyat miskin di kelas tiga rumah sakit dengan mekanisme asuransi kesehatan yang dikelola PT Askes. Karena itu, Menkes mengingatkan, agar jangan sampai ada masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Askeskin ditolak di rumah sakit.

    ”Saya tekankan, adakanlah satu atau lebih petugas untuk mengurus kartu Askeskin bagi orang miskin yang belum mempunyai kartu. Jadi, tidak ada lagi alasan rumah sakit nombok karena merawat orang miskin. Sebab hal itu bisa diselesaikan dengan PT Askes,” kata Menkes menegaskan.

    Direktur Utama BLU RS Sanglah Denpasar, dr I Gusti Lanang M Rudiartha MHA, kepada Republika, mengatakan dengan status BLU, rakyat miskin tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

    “Masyarakat miskin sangat terbuka dengan adanya pembiayaan dari Askes miskin. Yang jelas, dengan status BLU maka sisi manajemen, pelayanan, dan sebagainya harus sudah jelas arahnya,” ujarnya.

    Sumber: Republika Online – Selasa, 18 Oktober 2005

    Tuesday, July 17, 2007
    BLU akankah menjadi solusi?

    Hasil temuan BPK untuk tahun 2007 ini masih mengindikasikan banyak lembaga negara, Departemen, dan juga Universitas – Universitas terindikasi belum menyetorkan PNBP nya. Alasan yang dikemukakan adalah dana – dana PNBP itu digunakan terlebih dahulu selagi menunggu cairnya anggaran APBN dalam suatu kegiatan.Tapi ternyata BPK tidak mau tahu walaupun pengeluaran PNBP yang dilakukan Lembaga ada catatannya. Mereka menganggap hal itu salah menurut hukum. Maka dari itu,terkesan banyak PNBP yang diposkan sementara dalam rekening-rekening “liar” telah divonis merugikan negara. Demikian juga yang terjadi dalam dunia kampus.

    Menurut ketua BPK Anwar Nasution dari hasil pemeriksaan semester II 2006 menyatakan:
    “Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Sumatera Utara masih menahan PNBP senilai Rp 242,65 miliar. Hal tersebut menimbulkan kontroversi karena pihak universitas terpaksa menahan uang tersebut agar dapat membiayai operasional perkuliahan dan kegiatan mahasiswa di kampusnya.”

    Untuk menyikapi hal itu, Menteri Keuangan sadar kesulitan yang dihadapi satker – satker dalam hal kebutuhan dana mendesak. Beliau mengatakan:“Semuanya adalah aturan manusia yang masih bisa diubah. Daripada membuat para rektor itu terus berbohong, lebih baik dicarikan cara agar mereka dapat menggunakan dana PNBP tanpa harus terhambat oleh apa pun,”Beliau juga menyarankan sebuah Departemen, Lembaga,dan Universitas memiliki Badan Usaha. Lebih bagus lagi bila memiliki Badan Layanan Umum yang telah memiliki payung hukum yang jelas.

    Namun muncul dilema bahwa adanya BLU akan menyebabkan komersialisasi di berbagai sektor dan bidang.Upaya mewiraswastakan pemerintah tersebut dapat diketahui melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai pasal 68 dan 69 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa BLU adalah “Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.” Walaupun BLU dibentuk tidak untuk mencari keuntungan, akan tetapi letak enterprising-nya dapat dilihat pada pasal 69 ayat (6) bahwa pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. Pendapatan yang dimaksud itu dapat diperoleh dari hibah, sumbangan, atau sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan.

    Sebagaimana amanat pasal 69 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa BLU akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, pada tanggal 13 Juni 2005 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum. Peraturan tersebut mengatur lebih rinci mengenai tujuan, asas, persyaratan, penetapan, pencabutan, standar layanan, tarif layanan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola BLU.

    Indulgensia

    Max Weber menyatakan bahwa pemerintah memiliki dua tinjauan peranan penting. Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator dan administrator jika ditinjau dari mechanic view. Jika ditinjau dari organic view pemerintah juga berfungsi sebagai public service agency dan investor yang harus dinamis. Idealnya kedua tinjauan itu dapat terlaksana secara simultan.

    Namun rupanya untuk mencapai kondisi ideal tersebut di Indonesia bagaikan menegakkan benang basah. Masyarakat sudah terlanjur memiliki persepsi bahwa pemerintah merupakan organisasi birokratis, tidak efisien, tidak efektif, dan lambat. Pada kenyataannya masyarakat memang sering dihadapkan pada birokrasi komplek pemerintah. Bahkan birokrasi komplek tersebut pada beberapa instansi telah melahirkan mata pencaharian baru, yaitu sebagai calo. Praktek percaloan ini tak jauh beda dengan praktek suap menyuap, kolusi, korupsi, dan extraordinary crime lainnya.

    Dalam penjelasan PP 23 tahun 2005 dijelaskan bahwa pembentukan BLU diharapkan menjadi contoh konkrit penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja sehingga mampu menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini sebenarnya pemerintah secara tidak langsung mengakui adanya persepsi masyarakat tersebut. Dengan dibentuknya BLU, pemerintah mengakui tidak bisa menjalankan perannya sebagai mecanic view dan organic view secara simultan. Jadi PP 23 tahun 2005 tak ubahnya seperti surat indulgensia, surat pengakuan dosa, dari pemerintah kepada rakyatnya.

    Rencana Dosa

    Rakyat mungkin akan memaafkan pengakuan dosa-dosa pemerintah itu. Namun apa jadinya jika BLU dimanfaatkan untuk merencanakan dosa-dosa lain yang justru menjadi legal karena keberadaan BLU yang diakui pemerintah. Pada kesempatan kali ini setidaknya penulis menemukan tiga rencana dosa dalam kaitan keberadaan BLU.

    Pertama, pola pengelolaan kas BLU sebenarnya menghambat proses pembentukan Treasury Single Account sebagai mana diamanatkan UU Perbendaharaan Negara. Sesuai dengan pasal 16 PP 23 tahun 2005 BLU menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengelolaan kas. Kegiatan itu antara lain: “merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan, menyimpan kan dan mengelola rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana untuk menutp defisit jangka pendek, dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.” Aturan ini menjadi kelihatan tidak beres setelah dibandingkan dengan pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara. Ketentuan perbendaharaan negara menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara/daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

    Permasalahan ini mungkin saja diperdebatkan, karena BLU membuat rencana kerja dan anggaran dalam menyelenggarakan kegiatannya. Namun juga harus diketahui bahwa rencana kerja dan anggaran merupakan fungsi planning dalam manajemen yang pada kenyataannya bisa menimbulkan varians. Demikian juga dengan BLU yang diberi kewenangan untuk memperoleh pendapatan selain dari APBN/APBD yaitu sehubungan dengan jasa layanan, hibah dan sumbangan. Dengan kondisi tersebut, penulis kira BLU tidak mungkin menjalankan anggaran secara mutlak, atau bisa dikatakan hampir pasti terjadi varians antara anggaran dengan realisasi kerja BLU. Lantas bagaimana jika varians yang terjadi bukan bagian dari fungsi planning? Kondisi ini yang dikhawatirkan penulis akan menjadi dana non budgeter atau dana taktis. Suryohadi Djulianto, penasehat KPK, dengan tegas menyatakan bahwa apapun alasannya perbuatan menghimpun dana non budgeter adalah perbuatan melawan hukum. Demikian juga BLU yang menghimpun dana di luar APBN dan APBD serta tidak mencantumkan dalam rencana kerja telah melanggar UU Perbendaharaan Negara.[1]

    Kedua, BLU dapat menggunakan surplus anggarannya untuk kepentingan BLU tersebut. Hal ini dengan gamblang disebutkan dalam pasal 29 PP 23 tahun 2005
    yaitu “Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU”. Jika dibandingkan dengan pasal 3 UU Keuangan Negara, maka aturan mengenai surplus BLU tersebut telah menganakemaskan BLU sehingga tidak tercermin adanya keadilan.

    Pasal 3 ayat (7) UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa “Surplus penerimaan/negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya”. Selanjutnya pada ayat berikutnya dijelaskan “Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD”. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa kaidah perlakuan surplus adalah dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Peruntukan lain terhadap surplus anggaran ini harus memperoleh persetujuan DPR/DPRD. Perbandingan kedua aturan yang mengatur surplus angaran ini menunjukkan bahwa BLU memiliki daya tawar keuangan yang lebih tinggi dibandingkan Perusahaan Negara/Daerah.

    Ketiga, keberadaan BLU sebagai bukan subjek pajak telah melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 stdtd Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pada pasal 14 PP 23 tahun 2005 dijelaskan bahwa pendapatan BLU dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementrian/lembaga atau pendapatan negara bukan pajak pemerintah daerah. Beberapa penggagas BLU juga menyatakan bahwa BLU dibebaskan dari kewajiban membayar PPh Badan atas sisa anggaran atau hasil usaha/nilai tambah karena BLU bukan subjek pajak.

    Apabila keberadaan BLU memang demikian adanya, maka telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 2 UU PPh. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya terminologi badan jelaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

    PPh merupakan pajak subjektif sehingga yang diperhatikan terlebih dahulu adalah kewajiban subjektifnya. Sebagaiman dijelaskan diatas bahwa badan merupakan salah satu subjek pajak, maka seharusnya BLU juga merupakan subjek pajak. Apabila BLU dikatakan bukan subjek pajak maka hal ini perlu dikonfrontir dengan pasal 3 UU PPh. Pada akhirnya juga diketahui bahwa BLU tidak termasuk golongan yang dikecualikan dari subjek pajak. Jadi berdasarkan aturan PPh BLU secara mutlak adalah subjek pajak.

    Dalam Reformasi Depkeu diusulkan bahwa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) akan berubah menjadi BLU. Di satu sisi model BLU masih sering diperdebatkan dan masih banyak yang menentangnya. Tapi disi lain mungkin hal ini akan dapat meningkatkan kinerja dari instansi terkait. Semoga STAN yang nantinya benar – benar menjadi BLU dapat menjadi BLU yang baik dengan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswanya yang saat sekarang ini masih terkesan asal – asalan. Semoga STAN bukan termasuk instansi yang memanfaatkan kesalahan untuk berbuat salah.

    Sumber: Civitas Stan @ Wirawan Purwa Y. Dipetik dari Heru Blog

  4. fx pranata (ldk 2008) permalink
    Juli 23, 2008 8:45 am

    saya sangat membutuhkan kajian BLU untuk rumah sakit? ada yang bisa membantu, contak di fxpapmhum@yahoo.com, thanks

  5. aji permalink
    September 23, 2008 1:27 pm

    saya sangat berharap mendapatkan contoh DPA BLUD khusus rumah sakit untuk bidang kajian saya. Ada yang bisa membantu, kontak di muhajir_bone@yahoo.co.id, thanks

  6. Oktober 22, 2008 10:11 am

    saya saat ini sedang diserahi tugas Pola Kelola BLU untuk kantor saya BLPT Yogyakarta. untuk perubahan dari Balai Latihan di bawah dinas pendidikan prov. Sumbangan saran dan bahan sangat saya butuhkan… thanks before…

  7. November 17, 2008 9:02 pm

    cari2 data ttg BLU, eh tnyata yg nulis temen se-almamater.
    Ya smg STAN mjd BLU yg bener…
    Apa mksdnya ya?
    Berarti BLU2 skrg ga bener????????

  8. fredna permalink
    November 24, 2008 9:38 am

    saya rencana kan melakukan penelitian terkait penerapan BLU RS terhadap kinerja perawat. mhn bantuan referensi untuk penelitian ini. terima kasih

  9. BEJO MULYONO permalink
    September 21, 2009 9:34 pm

    Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Daerah masih banyak yang ragu-ragu atau takut-takut, karena masih belum percaya, Apa benar Permendagri 61/2007 bisa mengalahkan Keppres 80/2003, lalu pendapatan bisa digunakan secara langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan masih banyak lagi fleksibilitas yang diberikan. hal ini perlu pemahaman yang komprehensif tentang BLUD. Depdagri dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan implementasi BLUD (tunggu aja).

  10. nieta permalink
    Agustus 18, 2010 8:19 pm

    saya akan melakukan penelitian mengenai BLU rumah sakit, khususnya dari segi akuntansi. mohon bantuan, apabila ada yang memiliki artikel dan bahan mengenai hal tersebut. Kontak hubungi elara_dimitria@yahoo.co.id

  11. Agustus 18, 2010 11:54 pm

    Hmmh,, bisa dijadikan topik tugas akhir nih,,

  12. Maret 22, 2011 9:29 pm

    saya ingin betanya tentang siklus akuntansi pada BLU,, mohon bantuannya,,,
    Terima kasih sebelumnya.. :)

  13. devi permalink
    Maret 29, 2011 1:04 pm

    Bagaimana Siklus Pencatatan pada Akuntansi atas BLUD RS…??Terima kasih..

  14. September 7, 2011 10:05 am

    Bagaimana kalo satker DJP jadi BLU….,

  15. susi maharani permalink
    Oktober 18, 2011 2:05 pm

    ada yg membingungkan bagi sy mengenai BLUD ini. permendagri 61/2007 menyebutkan bahwa anggaran BLUD disusun dlm format RBA, padahal status BLUD kan msh di bwh Pemerintah Daerah kan ya? apakah BLUD jg harus membuat RKA? atau cukup hanya RBA saja? padahal format RKA dan RBA berbeda….

  16. omyan permalink
    April 9, 2012 11:45 pm

    Kalo BLUD sifatnya prioritas peningkatan pelayanan tidak profit oriented mana mungkin bisa mencapai prestasi seperti yang kebanyakan sekarang ini

  17. Oktober 6, 2012 9:07 am

    saya ingim membahas BLU untuk politekkes ….tolong pak saya diveri referensi terkait ke antinraf354@yahoo.com,Terima kasih sebelumnya

  18. Juli 3, 2013 10:17 am

    The chia gel will add vital protein, omega 3 fatty
    acids, fiber, and volume (in the form of water) to your food thus making whatever it is you add it to much more filling and satisfying.
    They have been called a superfood because they have a maximum amount of nutrients
    with a small number of calories. Chia seeds are sold in some supermarkets and online.

  19. Juli 3, 2013 10:57 am

    Use the gel inside the thick succulent leaves on the skin as an ointment
    for burns and other skin ailments or as a moisturiser, or eat the leaves as a laxative.
    The observation decks on the 86th and 102nd floors
    offer magnificent views of the city. We couldn’t forget the most important element – – the cake.

  20. Juli 3, 2013 10:57 am

    A person meet a person and you just fall in love and that’s this. 7 , 1941 telephone call to inform him of the attack. Read not to contradict and confute; nor to believe and take for granted; nor to find talk and discourse; but to weigh and consider.

  21. Yoseph Effi permalink
    Juli 12, 2013 5:07 pm

    Saya adalah pimpinan BLUD yang mengelola aset daerah berupa Peralatan berat yang disewakan kepada masyarakat umum berupa Bouldozer, excavator, loader, motor grader, mesin gilas , dump truck dan masih ada peralatan lainnya yang sangat menunjang untuk mengerjakan proyek pemerintah karena selain menyewakan peralatan berat kami juga menyediakan bahan bangunan seperti pasir, tanah outih , bataco dan juga ada bengkel mobil dan usaha las. Sehingga dengan fasilitas yang ada kami bermaksud mendirikan ingin PT ( perseroan terbatas) . Apa diperbolehkan atau tidak ? Mohon penjelasan terimakasih

  22. Juli 26, 2013 6:12 am

    One of the highly paid online businesses is internet marketing.
    Today there are many websites that permit you to
    offer your freelancing services, take a look at odesk. To target more prospective customers,
    try releasing a new article each week.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 86 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: