Skip to content

Laporan Keuangan SKPD: Mengapa dan Bagaimana?

Juni 21, 2008

Mengapa SKPD Menyusun Laporan Keuangan?

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan rugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB).

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasilan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban kepala SKPD selaku PA dan Neraca selaku PB. Oleh karena kepala SKPD bukanlah pengguna uang/kas, maka kepala SKPD tidak perlu menyusun Laporan Arus Kas.

Dengan demikian, penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional).

Pertanggungjawaban atas uang/kas yang ada di SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional (pasal 14 Permendagri 13/2006) keperbendaharaan. Artinya, selain membuat pertanggungjawaban administratif kepada kepala SKPD, bendahara juga menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam UU 1/2004 tentang perbendaharaan bahwa bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh pengeluaran yang dilakukannya.

Laporan Keuangan SKPD

SKPD diwajibkan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut dijelaskan secara ringkas ketiga laporan keuangan tersebut.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi tentang anggaran SKPD, yang terdiri dari pendapatan dan belanja, dan realisasi atas anggaran tersebut. Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat (a) selisih antara anggaran dan realisasinya; (2) rasio-rasio antar-rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap PAD, dsb.

Selisih antara anggaran dan realisasi disebut variansi (variance). Secara teoretis, untuk pendapatan dan belanja, selisih tersebut bisa nol, positif atau negatif. Pada praktiknya, jarang terjadi selisih nol atau sama antara anggaran dan realisasinya. Untuk pendapatan, biasanya realisasi lebih besar daripada anggarannya (selisih positif), sedangkan untuk belanja, biasanya negatif.

Selisih positif untuk rekening Pendapatan, khususnya PAD, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan. Biasanya selisih ini diartikan sebagai sebuah prestasi atau kinerja yang baik. Namun, harus dipahami bahwa kemungkinan pencapaian (yang terlalu besar) tersebut diakibatkan karena penetapan target pendapatan terlalu rendah. Dari perspektid keagenan, hal ini menunjukkan perilaku moral hazard pelaksana (SKPD) yang terlibat dalam penentuan target (aplikasi dari penganggaran partisipatif di pemerintah daerah).

Jika selisih atau variansi belanja negatif, berarti realisasi atau pengeluaran kas masih berada di bawah anggaran (tidak melampaui anggaran). Selisih negatif ini bisa bermakna banyak, yakni:

  • Efisiensi: Hal ini terjadi jika capaian kinerja atau target output-outcome telah tercapai, sementara dana yang disediakan tidak dihabiskan seluruhnya. Namun, interpretasi seperti ini juga harus dikritisi lebih jauh karena mungkin saja target dinyatakan terlalu rendah dan anggaran dialokasikan terlalu tinggi.
  • Ada kegiatan yang belum selesai dilaksanakan atau dibayarkan. Karena pekerjaan belum selesai atau belum dilakukan serah terima barang, maka pembayaran belum dilakukan. Hal ini menyebabkan anggaran belanja belum direalisasikan, sehingga di LRA tercantum nilai realisasi belanja yang lebih kecil daripada anggarannya. Konsekuensinya, kegiatan/pembayaran akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu, SKPD akan menyusun DPA-L (DPA Lanjutan), yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran, tanpa harus menunggu APBD di-Perda-kan.
  • Ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan. Beberapa alasan yang menyebabkan suatu kegiatan tidak jadi dilaksanakan adalah: (a) Kesalahan dalam perencanaan; (2) ketiadaan sumber pendanaan; (3) keadaan luar biasa/tidak terduga; dan (3) perubahan kebijakan pemerintah daerah dan pusat.

2. Neraca

Neraca memberikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan pada tanggal tertentu atau akhir tahun anggaran. Informasi tentang kekayaan SKPD dan sumber-sumbernya tersaji dalam laporan keuangan ini. Sesuai dengan standar akuntani untuk pemerintahan yang berlaku di Indonesia (PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), hubungan antara aset dengan rekening di pasiva bersifat paralel. Nilai komponen-komponen aset memiliki kaitan langsung dengan sisi pasiva.

Perubahan aset/barang/kekayaan SKPD, yang tergambar dari pembandingan antara neraca awal tahun dengan neraca akhir tahun, dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya: (1) realisasi belanja barang, misalnya untuk memperoleh alat tulis kantor; (2) realisasi belanja modal, yang menyebabkan aset tetap bertambah; (3) pengahpusan aset, misalnya dengan menghibahkan, menjual, menukarkan, atau memusnahkan; dan (4) penerimaan hibah atau bantuan dari pihak lain.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

CALK memberikan informasi mengenai berbagai hal yang tidak “terbaca” dari LRA dan Neraca. Berbeda dengan fungsi buku besar pembantu, CALK tidak hanya merinci lebih jauh rekening-rekening dalam laporan keuangan tersebut, tetapi juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode, dan dasar penentuan dan penyajian angka-angka  LRA dan Neraca. Selain itu, di dalam CALK juga dapat dijelaskan berbagai faktor, asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka LK.

 

About these ads
13 Komentar leave one →
  1. Juni 21, 2008 1:23 pm

    Ini pertanyaan sangat bagus bos. Kadang, baiklah bila kita berhenti sejenak dan mulai merenungi tugas rutin kita. Sebenarnya, mengapa SKPD menyusun laporan keuangan?

    Ikutan njawab ya, tapi pake common sense aja. Tak mengapalah ya ;-)

    SKPD menerima pelimpahan kuasa untuk menggunakan dana publik dari KDH. Mestinya, pelimpahan itu tidak hanya berisi hak untuk menggunakan dana publik tersebut, tetapi juga berimplikasi pada sisi kewajiban; SKPD wajib mewujudkan target kinerja dari usulan kegiatan di anggarannya.

    Sesaat setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, pada saat itu juga hak SKPD tercatat di APBD dan segera dapat ditindak lanjuti.

    Bagaimana dengan kewajibannya? Dana publik yang menjadi hak SKPD tidak dikeluarkan tanpa suatu tujuan. Ada target kinerja yang HARUS diwujudkan dari dana publik tersebut.

    Maka, supaya target kinerja tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan spek dan jadwalnya, maka SKPD harus pintar-pintar mengelola dana publik yang dimandatkan kepadanya.

    Untuk itu banyak yang harus dilakukan. Terkait dengan informasi keuangan, SKPD harus selalu mengetahui berapa dana publik yang telah masuk, berapa yang telah habis dan mana bukti-buktinya, serta berapa sisa dana di tangan.

    Bahkan, setiap hari SKPD harus mengetahui informasi ini. Mengapa? Agar target kinerja yang menjadi kewajibannya dapat diwujudkan secara baik dan benar.

    Segitu dulu bos . . . happy diskusi ya ;-)

  2. syukriy permalink*
    Juni 23, 2008 5:19 am

    Saya setuju dengan apa yang disampaikan “bos” Rusmanik. Dari perspektif teori keagenan (agency theory), penetapan APBD sebagai Perda merupakan bentuk lain dari “penandatanganan kontrak” antara eksekutif dan legislatif, sekaligus sebagai “pengesahan secara legal formal” kontrak antara kepala daerah dengan para anak buahnya.
    Dalam sebuah kontrak, tentu ada hal-hal yang disetujui kedua belah pihak. Dalam hal ini disebut target kinerja. Target kinerja didiskusikan oleh KDh (yang diwakili oleh sebuah tim yang disebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD) dengan para bawahan yang menerima delegasi dari KDh. Selaku subordinate, pada prinsipnya kepala SKPD akan melakukan moral hazard.
    Laporan Keuangan sebagai alat pertanggungjawaban kepala SKPD pada intinya merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi masalah keagenan (yang bersumber dari perilaku moral hazard kepala SKPD). Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda (Inspektorat) dan pengauditan yang dilakukan oleh BPK sampai ke SKPD akan membantu KDh dalam menilai kinerja dan loyalitas pejabat daerah yang dilimpahinya kewenangan selaku PA dan PB.
    Terkait dengan penting dan perlunya SKPD mengetahui aliran dana yang masuk, perlu dipahami bahwa pada saat penyusunan DPA, SKPD diwajibkan juga menyusun Anggaran Kas. Setelah anggaran kas disetujui oleh bendahara umum daerah (BUD), maka SKPD sudah memiliki hak untuk mencairkan dana tersebut sesuai dengan jadwal dan besaran per bulan (atau per triwulan) dengan melalui mekanisme pembayaran UP/GU/TU atau LS.
    Kegagalan BUD untuk mematuhi anggaran kas SKPD akan menggangu pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja SKPD. Artinya, BUD harus memiliki komitmen tinggi dan kecakapan dalam mengelola kas daerah dengan sebisa mungkin meminimalkan saldo dana yang menganggur (idle cash) di kas daerah. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi dana yang didepositokan hanya karena ingin mendapat tambahan PAD berupa bunga deposito.

    Mohon ma’af kalau ada yang salah…

  3. Juni 23, 2008 10:55 am

    Lanjut bos . . . Mudah-mudahan akan makin banyak yang nimbrung ya. Sehingga LOKAKARYA ONLINE ini makin efektif ya

    Mari kita buat sedikit pemisalan (asumsi). Dimisalkan bahwa usulan SKDP = sangat bagus sehingga TAPD pun mengakui dan mengakomodirnya sehingga masuk dalam APBD.

    Usulan tersebut tidak hanya bagus dari sisi target kinerja, dan jadwal pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari sisi RABnya; usulan belanjanya = wajar, cukup dan patut.

    Nah, dalam lingkup asumsi seperti itu, bisa kita buat persamaan sbb RAB = RENCANA TARGET KINERJA. Mengapa kita punya kesimpulan seperti itu? Karena adanya asumsi di atas.

    Dari asumsi dan persamaan tadi jelaslah bahwa
    REALISASI BELANJA = REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA. Dengan demikian, SKPD harus membukukan atau mencatat seluruh transaksi-transaksi keuangan yang terkait kegiatan ybs karena REALISASI BELANJA = REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

    Secara tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa SKPD HARUS melakukan pencatatan atau pembukuan atau cara yang lebih canggih, yaitu AKUNTANSI KEUANGAN di lingkup instansinya sebagai BUKTI bahwa SKPD telah berhasil mewujudkan target kinerjanya, cateris paribus!

    Mengapa? Karena REALISASI BELANJA = REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

  4. Arief Hidayatullah permalink
    Desember 2, 2008 12:50 pm

    Pak Syukriy, ada pertanyaan dari saya pak :
    dalam konteks sistem akuntansi keuangan, berdasarkan peraturan yang ada Laporan Arus Kas dibuat oleh PPKD. Sedangkan SKPD hanya cukup LRA, Neraca dan CALK.
    nah, persoalannya apabila Kepala Daerah meminta Arus Kas yang real time, lalu akan jadi seperti apa model laporannya?karena Realisasi anggaran penyerapan nya harus menunggu dari LRA SKPD.
    demikian pak, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

  5. muhammad nasai permalink
    Maret 4, 2009 8:19 pm

    pak kalu boleh tahu ada berapa jumlah skpad yang ada di indonesia, s\dan kalau bisa juga jumlah skpd yang ada di propinsi sumatera selatan untuk masing-masing kabupaten dan kota. data ini saya perlukan untuk melakukan penulisan disertasi saya tentant faktor-faktopr yang mempengaruhi keberhasilan daerah untuk menyiapkan laporan kaungan gabungan . ma kasih sebelumnya

  6. Maret 6, 2009 4:10 am

    @Arief Hidayatullah
    Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) tidak harus menunggu LRA selesai dulu karena cakupan LAK bukan hanya komponen LRA (sehingga ada aktivitas non-anggaran di LAK). Kalau tidak salah, penyusunan LAK didasarkan pada apa yang telah diposting ke buku besar kas.

    Kebutuhan Kepala Daerah akan informasi arus kas yang real time merupakan suatu keniscayaan, meskipun Kepala Daerah percaya penuh pada BUD-nya. Nah, persoalannya muncul ketika Kepala Daerah ingin “menanamkan” software yang dapat memantau arus kas ini dalam sistem informasi keuangan Pemda, biasanya mendapat penolakan dari birokrasi pengelola keuangan sendiri.

    Dalam teori ekonomi dan bisnis dikenal perilaku moral hazard dimana sang bawahan sebagai agent memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri (self-interest). Hal ini terjadi karena kesenjangan informasi (asymmetric information) antara agent dan principal, yakni sang Kepala Daerah tidak tahu persis pergerakan mutasi kas di kas daerah sementara BUD tahu segalanya. Informasi real-time arus kas dibutuhkan Kepala Daerah agar tidak “dikhianati” oleh agent-nya

    @muhammad nasai
    Setiap Pemda memiliki setidaknya 30 SKPD kalau dipahami berdasarkan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Saya tidak tahu persis berapa untuk masing2 Pemda. Silahkan masuk ke masing2 situs Pemda.

  7. M.Adi Nugroho permalink
    Juni 19, 2009 10:50 am

    Dilingkungan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, permasalahan utamanya adalah masalah Asset.
    Tidak ada kebijakan akuntansi yang mengatur masalah ini, saya baca di UU terdapat sistem penyusutan AT.
    Menurut saya, hal ini dapat meminimalisir masalah tersebut, berkali-kali saya sampaikan kepada pembuat kebijakan akuntansi maupun orang sekeliling pembuatan kebijakan akuntansi di Pemda Jateng namun tidak ada hasil untuk itu.
    Pertanyaannya ; apakah metode penyusutan itu adalah ketegasan UU ataukah kebijakan akuntansi?.
    Bagaimana agar metode penyusutan itu bisa dijalankan?.
    Terimakasih.

  8. Juni 22, 2009 5:55 am

    @M. Adi Nugroho
    Terima kasih atas kunjungan dan pertanyaannya, pak Adi.

    Penyusutan Aset Tetap
    Dalam akuntansi, konsep penyusutan atau depresiasi (depreciation) berkaitan dengan upaya untuk menghitung “kontribusi” aset tetap terhadap hasil usaha perusahaan berupa pendapatan (revenues). Karena aset tetap merupakan wujud dari biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat ditarik lagi (sunk cost), maka penghitungan biaya yang berhubungan dengan pendapatan untuk menghitung laba (costs against revenues atau matching principle) dilakukan dengan membagi total biaya (costs) yang telah dikeluarkan ke dalam tahun-tahun pemakaian (masa manfaat) aset tetap tersebut. Oleh karena itu, biaya penyusutan termasuk dalam biaya periodik.

    Dalam UU terkait keuangan negara dan daerah, masalah penyusutan tidak diatur, baik keharusan (normatif) maupun metodenya (aplikasi), karena penerapan kebijakan penyusunan sangat tergantung pada kebijakan daerah.

    Jika dilihat tujuan penerapannya, penerapan penyusutan di pemerintahan boleh dilakukan. Hal ini akan “memperkaya” informasi yang tercantum di Neraca tentang nilai bersih aset tetap. Namun, “pengakuan” atas penyusutan tidak bisa sebagai belanja atau biaya, karena tidak berbentuk basis tunai (cash basis. Pengakuan belanja atau biaya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) harus menggunakan basis kas. Informasi tentang penyusutan harus dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

  9. Benny permalink
    Maret 4, 2010 1:37 pm

    Menarik juga pertanyaan dari pak Arif Hidayatullah tentang LAK yang real time. Saya setuju dengan jawaban pak Syukriy yang mengatakan bahwa LAK tidak harus menunggu LRA karena datanya bisa diambil dari buku besar kas, jika sistem akuntansi di pemda tersebut masih sentralisasi. Tetapi dengan sistem akuntansi yang desentralisasi yang menurut SE BAKD No 743 tentang modul akuntansi keuangan daerah menurut saya tidak bisa disajikan LAK yang real time.Secara jurnal akuntansi di PPKD, ketika masuk dan keluar kas dari kas daerah dicatat dengan rekening lawan nya yaitu RK-SKPD . Jadi belum ada pengakuan belanja atau pendapatan di PPKD ketika terjadinya keluar atau masuk kas di kas daerah. Sehingga rasanya tidak memungkinkan disajikan LAK yang real time bagi daerah yang melaksanakan sistem akuntansi yang desentralisasi (dimana SKPD dianggap sebagai entitas akuntansi).

  10. lisnawa permalink
    Agustus 16, 2010 11:14 am

    Didaerah kami di Kab Lombok Utara, baru saja dibentuk dan masih awam dengan sistem akuntansi daerah, baik teori SAP maupun Permendagri yang ada kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan, sangat membingungkan, dilain sisi harus sesuai dengan SAP, disisi lain harus sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 dan runutannya. tapi tidak ada contoh yang konkrit, semua mempunyai persepsi yang berbeda-beda.
    Mengapa ada perbedaan antara pengelolaan keuangan daerah dgn pengelolaan keuangan Pusat.
    Didaerah kami sangat sulit mendapatkan LRA bulanan, juga LPJ F, sehingga untuk mencapai tepat waktu penyusunan LKPJ sangat tidak mungkin.
    Kami dalam menyusun pembukuan menggunakan sistem manual (exel koneksitas)
    maukah Bapak-bapak membantu kami mengirimkan aplikasi yang praktis untuk daerah kami yang baru berdiri ini.
    Kami untuk Tahun ANggaran pertana 2009, mendapat WTP dari BPK, namun kami tidak puas akan hal tersebut.

  11. Oktober 26, 2011 9:16 am

    nyimak..
    kagak tau
    T.T

  12. satrio sinaga permalink
    Januari 11, 2013 10:34 am

    apakah ada alat atau parameter rasio yang dipakai skpd untuk menganalisis laporan keuangan skpd tersebut pak..?
    terimakasih…

  13. Riefa haviva permalink
    Agustus 31, 2014 10:31 pm

    pak sy mau tya nih terkait dg skripsi sy. kata dosen sy fungsi utama dr lap keuangan yg dbuat oleh SKPD adalah untuk keperluan manjemen tp sy tdk mengerti apa mksudnya lalu setelah laporan keuangan itu dibuat oleh SKPD siapa yg menjadi user dr laporan keuangan yg dbuat oleh SKPD? trimaksih pak

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 85 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: