Skip to content

Anggaran Kas Pemda dan SKPD

Juni 18, 2008

Anggaran kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga pelaksanakan program/kegiatan -yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik dan pemerintahan- dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan target kinerja.

Pada dasarnya, anggaran kas menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran (umumnya satu tahun, mulai 1 Januari s.d. 31 Desember). Pada pemerintahan daerah, anggaran kas dibuat oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan SKPD. Karena SKPD merupakan bagian dari Pemda, maka agregasi dari anggaran kas seluruh SKPD akan menjadi anggaran kas Pemda.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Kas

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran kas Pemda, yakni:

  1. Sumber penerimaan. Aliran kas masuk mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dan penerimaan dalam pembiayaan (SILPA tahun lalu, pinjaman, penerimaan piutang/pinjaman yang pernah diberikan, hasil penjualan aset yang dipisahkan).
  2. Musim. Penentuan jadwal kegiatan ada kalanya tergantung pada “musim”, seperti untuk kesehatan (pancaroba), pendidikan (ujian nasional), pekerjaan umum (kemarau/hujan), dsb.
  3. Katerkaitan dengan kegiatan/anggaran tahun lalu. Pengeluaran kas ini terkait dengan belanja yang bersifat mengikat, yaitu kegiatan yang telah dikontrakkan dengan pihak ketiga, namun belum dibayar klaim mereka atas beban APBD.
  4. Urgensi kegiatan di luar keadaan luar biasa atau darurat. Ada kalanya pelaksanaan suatu kegiatan didahulukan/diprioritaskan karena kepala daerah yang baru dituntut merealisasikan janji kampanyenya.

Keterkaitan Anggaran Kas dengan Dokumen Penatausahaan

Dalam Permendagri 13/2006 dan SE-900 keterkaitan antara anggaran kas dengan penatausahaan, baik di PPKD maupun di SKPD tidak terlihat dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dari, misalnya:

  • Dalam SPD, yakni dokumen yang “menghubungkan” antara rencana kegiatan dengan alokasi yang bisa dicairkan untuk melaksanakan kegiatan tsb., tidak disebutkan adanya anggaran kas, kecuali plafon (pagu) menurut DPA-SKPD.
  • Dalam pembuatan SPP oleh Bendahara Pengeluaran, format yang ada juga tidak menunjukkan adanya dokumen anggaran kas yang perlu diacu atau diikuti.
  • Selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB), kepala SKPD memang seolah-olah tidak memiliki hubungan langsung dengan anggaran kas. Hal ini dapat dilihat dari format SPM yang ditandantanganinya yang sama sekali tidak memuat informasi tentang ketersediaan dana sesuai anggaran kas SKPD. Jika melihat “Tupoksi” jabatannya, kepala SKPD memang bukanlah pengguna kas karena pengguna kas adalah Bendahara Pengeluaran.

Anggaran kas merupakan patokan untuk pencairan dana oleh SKPD. Mengingat kepala SKPD adalah Pengguna Anggaran (PA), maka pencairan dana dari BUD pun adalah dalam kapasitas kewenangannya sebagai PA. Artinya, maksimal pencairan adalah sebesar anggaran kas yang telah disetujui oleh BUD, yang memuat skedul pelaksanaan kegiatan beserta kebutuhan dananya secara kronologis. Hal ini bermakna bahwa:

  • Besaran UP maksimal sama dengan jumlah atau plafon anggaran kas per bulan/per triwulan/per semester.
  • Pengajuan SPP-UP dan SPM-UP tidak boleh melampaui plafon anggaran kas per bulan/per triwulan/per semester.
  • Jika pengajuan SPM-TU harus melanggar plafon anggaran kas, maka semestinya ada peraturan kepala daerah (Perkada) yang mengatur lebih lanjut. Misalnya, dijelaskan kriteria pengajuan SPM-TU dan mekanisme pertanggungjawabannya. Meskipun Permendagri 13/2006 sudah mejelaskan hal ini, tapi masih multitafsir, sehingga diperlukan ketegasan aturan agar SKPD tidak ragu-ragu dan kebingungan.

Permasalahan dalam Penyusunan Anggaran Kas

Permasalahan yang biasanya dihadapi oleh SKPD dalam penyusunan anggaran kas SKPD adalah:

  • Tidak adanya skedul rencana pelaksanaan program/kegiatan yang sistematis dan logis. Ketiadaan urutan logis dalam pelaksanaan pekerjaan menyebabkan terjadinya penumpukan pelaksanaan dalam bulan-bulan tertentu, sehingga pencairan dana juga menumpuk di situ. Hal ini menyebabkan BUD mengalami kesulitan untuk menyediakan dananya.
  • Ketiadaan standar belanja, program, dan kegiatan. Standar harga barang dan jasa (SHBJ) dan analisis standar belanja (ASB), kalaupun ada, kadang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, (mungkin) karena (1) standar tidak sesuai dengan kebutuhan, (2) terlalu sulit untuk dipahami dan diaplikasikan, dan (3) tidak mau menggunakan standar karena adanya “keinginan tertentu” untuk dimasukkan dalam anggaran.

Anggaran kas sesungguhnya sangat penting. Pasal 125-126 Permendagri 13/2006 dan SE-900/BAKD dengan tegas menyatakan hal ini, meskipun dalam PP 58/2005 tidak secara eksplisit dinyatakan. SE-900/BAKD bahkan menyebutkan anggaran kas sebagai alat kontrol dan pengendalian. Anggaran Kas adalah pendamping sejati bagi DPA-SKPD. Tanpa anggaran kas, skedul pelaksanaan kegiatan oleh SKPD kemungkinan tidak lancar karena adanya ketidakpastian dalam pencairan dananya.

About these ads
4 Komentar leave one →
  1. Juliansyah permalink
    Juni 25, 2009 3:09 pm

    Memang benar pak anggaran kas selama ini terkesan diabaikan oleh SKPD. Anggaran kas dibuat hanya sebagai dokumen pelengkap DPA-SKPD. Pada saat pelaksanaan ditengah jalan anggaran kas yang sudah dibuat tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pertanyaan saya bagaimana jika kegiatan yang telah diterbitkan SPD nya sisanya anggaran nol (didalam SPD) ingin dialihkan pada kegiatan lain untuk dimasukkan kedalam perubahan APBD walapun dana tersebut tidak dicairkan.

  2. T. RAMLI ANGKASA permalink
    Desember 29, 2009 9:06 am

    Assalamualaikum,
    Bpk Syukri. Apabila SKPD tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan aggaran kas, apakah ada konsekuensinya?. Misal anggaran kas Belanja Modal Komputer tercantum pada bulan Juni tetapi baru direalisasikan pada bulan September. Mohon komentarnya

  3. arif permalink
    Maret 5, 2010 1:56 pm

    trim atas info info ya di update terus ya

  4. galih permalink
    Juni 14, 2013 9:53 pm

    min mau tanya kalo upaya dalam menyelasaikan hambatan proses pencairan kas skpd biasanya gimana ya? mohon bantu saya, lagi nyusun tugas akhir.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 80 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: