Skip to content

Perjalanan Dinas Pejabat Daerah

Juni 14, 2008
Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas merupakan sebuah kebutuhan, kebiasaan, dan bagian dari keseharian pejabat pemerintah, baik di pusat (departemen dan lembaga) maupun daerah (provinsi, kabupaten, kota). Dalam konteks keuangan negara/daerah, biaya untuk perjalanan dianggarkan dalam APBN/APBD. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya karena untuk perjalanan dinas pejabat negara (pemerintah pusat) ada peraturan yang jelas dan tegas berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sementara untuk pejabat daerah sampai saat ini belum ada (misalnya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri). Oleh karena itu, bagaimana daerah mensikapinya? Atau, selama ini apa dasar hukum pelaksanaan perjalanan dinas oleh pejabat daerah?

Pengertian Perjalanan Dinas (Daerah)

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. Dalam hal ini, perjalanan dinas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pejabat/pegawai, termasuk untuk peningkatan kualitas SDM seperti mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding.

Dalam aturan terkait pengelolaan keuangan daerah, perjalanan dinas haruslah direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, ditatausahakan, dan dipertanggungjawabkan. Hal ini secara teknis dijelaskan dalam Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah: kode rekening 5.2.2.15 (bagian dari kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa): Belanja Perjalanan Dinas, yang dikategorikan menjadi dua, yakni perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

Dalam penyusunan dokumen anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA) SKPD, perjalanan dinas merupakan bagian dari Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD dengan nama: Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD, kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

PMK 45/2005: Hanya untuk Pejabat Negara

Jika diperhatikan secara cermat, substansi PMK 45 secara eksplisit ditujukan untuk pejabat/pegawai di pusat. Beberapa fakta tersebut adalah:

  1. Tidak disebutkan istilah pejabat daerah dan pegawai daerah.
  2. Berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dengan APBN.
  3. Tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur keuangan daerah, yakni PP No.58/2005.
  4. Pasal 22 PMK 45/2007 menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBN yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan ini.”

Berdasarkan fakta di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: PMK 45 tidak bisa dijadikan dasar untuk merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan mempertahnggungjawabkan belanja perjalanan dinas oleh pejabat/pegawai daerah. Oleh karena itu, diperlukan keberanian daerah untuk membuat regulasi sendiri terkait dengan perjalanan dinas ini.

Bagaimana Solusi untuk Daerah?

Asas universalitas APBD menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedian anggarannya dalam APBD. Untuk bisa dimasukkan ke dalam APBD, suatu rekening belanja terlebih dahulu harus diatur dalam aturan lain, minimal setara dengan aturan untuk penetapan APBD (yakni Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah/P3KD). Dengan demikian, belanja perjalanan dinas seharusnya dinyatakan keberadaan dalam Perda P3KD tsb.

Sebagai pedoman untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas, kepala daerah menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas. Isinya menjelaskan pengertian, karakteristik, dokumen2 (format, kegunaan, dan cara pengisiannya), sistem dan prosedur penatausahaannya, dan kebijakn lain yang terkait dengan perjalanan dinas. Dengan demikian, pedoman ini mencakup hal-hal seperti berikut:

  • Definisi dan jenis-jenis perjalanan dinas.
  • Orang yang melakukan perjalanan dinas.
  • Karakteristik dan prasyarat perjalanan dinas (wilayah, jarak).
  • Standar biaya dan waktu perjalanan dinas.
  • Komponen-komponen belanja perjalanan dinas (transpor, uang harian, penginapan).
  • Mekanisme pembayaran (lump-sum atau at cost, menggunakan UP/GU/TU atau LS) dan pertanggungjawaban.

Keberadaan kedua peraturan di atas (Perda dan Perkada) akan “melindungi” pejabat daerah (termasuk kepala/wakil kepala daerah dan anggota DPRD) dari kemungkinan melakukan penyimpangan belanja perjalanan dinas karena salah dalam menafsirkan peraturan perundangan. Bendahara pengeluaran yang mengelola dana untuk perjalanan dinas juga akan merasa aman karena memiliki aturan yang jelas dan tegas. Jika auditor melakukan pemeriksaan, maka dasar aturan normatif yang dipakai juga jelas, sehingga antara auditor dan auditee memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, keberadaan regulasi yang tegas akan mengurangi peluang terjadinya kebocoran dalam belanja perjalanan dinas.

Referensi

PMK 113/2012 – Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

PMK 62/2007-Revisi pertama PMK 45/2007-Perjalanan dinas jabatan dalam negeri.

PMK 45/2007-Perjalanan Dinas Jabatan

PMK 07/2008-Revisi kedua PMK 45/2007-Perjalanan dinas jabatan dalam negeri.

UU No.8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

SE No.02/2008 Dirjen Bea Cukai – Perjalanan Dinas.

===============================================

Berita di Media Masa

===============================================

Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Untuk Tarif Transportasi Kabupaten Wakatobi Terlalu Besar Sehingga Terjadi Pemborosan Keuangan Daerah Sebesar Rp628.366.000,00.

Pada tahun anggaran 2007, Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal Standar Biaya Perjalanan Dinas telah berpedoman pada dua peraturan daerah yaitu Surat Keputusan Bupati Wakatobi no 135 tahun 2006 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2007 dan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2007 yang berlaku per 1 Juli 2007 yang didalamnya memuat tarif transportasi untuk keperluan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap Kabupaten Wakatobi.

Pemeriksaan atas tarif transport untuk tujuan ke kota lain diluar provinsi engan asumsi menggunakan pesawat terbang dan hasil konfirmasi maupun keadaan sebenarnya dilapangan, diketahui bahwa penetapan tarif transport berdasarkan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2007 terlalu besar. Adapun hasil konfirmasi perbandingan tarif transport terdiri atas:

  1. Hasil konfirmasi dengan salah satu maskapai penerbangan nasional dengan menggunakan asumsi pada harga tiket pesawat paling tinggi yang hanya/biasa terjual pada saat-saat tertentu seperti masa lebaran yang tarifnya rata-rata lebih tinggi 35% sampai dengan 40% dibanding dengan harga rata-rata tertinggi pada hari biasa.
  2. Perjalanan Wangi-Wangi ke Kendari PP sebesar Rp600.000,00 (via Bau-Bau).
  3. Tarif dari dan ke bandara/terminal sebesar Rp300.000,00

Hasil perhitungan berdasarkan rincian dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Perjalanan Dinas dari 15 satuan kerja, diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran sehingga berpotensi terjadi kerugian daerah sebesar Rp.628.366.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

  • Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pasal 10 yang menyatakan bahwa ” Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Permasalahan tersebut berakibat pada terjadinya pemborosan keuangan daerah sebesar Rp628.366.000,00. Hal ini disebabkan karena:

  1. Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 6 tahun 2007 yang menetapkan tarif transport jauh diatas kenyataan dan tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai TidakTetap;
  2. DPRD sebagai pihak yang mengesahkan tidak maksimal dalam mereview isi Peraturan Bupati.
  3. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi kurang cermat dalam melakukan review atas Peraturan Bupati untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut kepala bagian keuangan menyatakan bahwa bahwa dasar perhitungan untuk menentukan biaya perjalanan dinas dengan tarif sebagaimana yang diatur dalam keputusan Bupati didasarkan pada perhitungan keadaan geografis Wakatobi dan keputusan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Badan Pemeriksa Keuangan RI merekomendasikan Bupati Wakatobi agar segera meninjau kembali Peraturan Bupati No. 6 tentang penetapan tarif transportasi untuk perjalanan dinas agar sesuai perhitungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Sumber: Koresponden, 06 August 2008.

===============================================

Biaya Perjalanan Dinas dan Makan Pegawai Kabupaten Malang akan Dipangkas
Tempointeraktif, Senin, 11 Agustus 2008

TEMPO.
Biaya perjalanan dinas dan makan-minum bagi seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebesar Rp 5 miliar akan dipangkas. Pemangkasan dilakukan lewat mekanisme perubahan anggaran keuangan 2008.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mlanag, Abdulrahman menyatakan mendukung pemangkasan yang sedang digodok tim panitia anggaran tersebut. Namun, ia mengingatkan, pemangkasan dilakukan jika seluruh fraksi menyetujuinya. Fraksi-fraksi akan mengadakan rapat paripurna untuk menyampaikan pandangan akhir pada 18 Agustus nanti.

“Rencana pemangkasan biaya perjalanan dinas dan makan-minum, termasuk ATK (alat tulis kantor), oleh pihak eksekutif merupakan langkah maju. Tapi semunya baru jelas jika rapat paripurna selesai,” kata Abdul Rahman, Senin (11/8). Ia mengaku lupa rincian pemangkasan anggaran dari tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hikmah Bafaqih dari Komisi B menambahkan, kemungkinan pemangkasan biaya terbesar ada di Dinas Pendidikan karena dinas ini menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah terbesar. Namun, sama dengan Abdulrahman, Hikmah mengaku tak bisa menyebut rinciannya. Begitu juga beberapa anggota dewan yang dihubungi Tempo juga mengaku tidak mengetahui rinciannya.

Sebelumnya, kepada pers, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keunangan dan Aset Willem Petrus Salamena mengatakan pada 2008 belanja Kabupaten Malang berjumlah Rp 1,3 triliun; terbesar untuk gaji dan tunjangan pegawai. Dari seluruh anggaran belanja, sekitar 49 persen atau setara Rp 544 miliar diserap Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Suwandi mengatakan, dari Rp 544 miliar, sebesar Rp 440 miliar lebih dipakai untuk menggaji 11.984 pegawai negeri tetap. Sedangkan honor bagi guru bantu dan guru tidak tetap dialokasikan pada pos khusus di luar APBD.

======================================================================

Perjalanan Dinas Rawan Penyelewengan

Kompas.com(Kamis, 10 September 2009) – Perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD kabupaten/kota periode 2009-2014 pada awal masa jabatan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karena belum adanya landasan hukum dari keputusan pimpinan dewan untuk memberi izin kegiatan tersebut.

“Kita khawatir dana yang digunakan untuk perjalanan dinas itu akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya, karena dilakukan tanpa adanya landasan hukum dari keputusan pelaksanaan kegiatan itu,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbar, Irdinansyah Tarmizi di Padang, Rabu (9/9).

Menurut dia, meski sebagain besar anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia telah dilantik, landasan hukum dari keputusan pelaksanaan tugas mereka belum keluar yakni Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis UU No.27 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dalam kondisi demikian, justru sejumlah anggota DPRD kabupaten/kota telah melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti “workshop” pembekalan sebagai anggota legislatif yang sebagian besar dilaksanakan di Jakarta, tambahnya.

Persoalannya, apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan dinas itu karena surat keputusan kegiatan dikeluarkan pimpinan dewan yang bersifat sementara sehingga tidak berkekuatan hukum, tanya Irdinansyah yang juga anggota DPRD Sumbar periode 2009-2014 itu.

Jadi, jika surat keputusan dinas dikeluarkan pimpinan sementara maka nanti bisa dinilai “ilegal” karena tidak ada dasar hukumnya, sehingga dana yang dikeluarkan untuk kegiatan itu dikhawatirkan akan menjadi masalah secara hukum di kemudian hari, tambahnya.

Menurut dia, pada dasarnya apa yang dilakukan para anggota DPRD itu tidak bisa pula disalahkan, karena ditujukan untuk membekali diri sebagai anggota legislatif. Namun, dasar hukumnya belum ada sehingga dikhawatirkan kegiatan yang tujuannya baik justru dikhawatirkan akan menjadi masalah terutama terhadap dana yang dikeluarkan, tambahnya.

Ia menyatakan, jika dikaji lebih jauh maka kesalahan seharusnya berada pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang belum juga mengeluarkan PP petunjuk pelaksana UU No.27 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Karena itu, katanya, jika perjalanan dinas ini nanti menjadi masalah, maka seharusnya Mendagri ikut bertanggungjawab.

Namun, untuk menghindari kekhawatiran, tidak ada salahnya jika para anggota DPRD menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan dinas sebelum PP itu dikeluarkan Mendagri, kata Irdinansyah Tarmizi.

=================================================
BPK Bengkulu Temukan 44 Tiket Perjalanan Dinas Palsu
Rabu, 15 Juli 2009 | 14:55 WIB

TEMPO Interaktif –  Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Bengkulu terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2008 menemukan 44 tiket pesawat perjalanan dinas palsu senilai Rp 94.450.000 di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Saat kami melakukan konfirmasi dengan maskapai penerbangan, mereka tidak pernah merasa mengeluarkan tiket perjalanan yang dimaksud,” Kata Ade Iwa Rusma, Kepala BPK Perwakilan Bengkulu, kepada Tempo, Rabu (15/7). Sebanyak 54 tiket perjalanan diambil sebagai sampel uji.

Selain itu, BPK juga melaporkan biaya perjalanan dinas di lingkungan Setda Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2.786.159.000 tidak disertai bukti kunjungan, serta adanya perjalanan dinas rangkap sebesar Rp 186.313.000.

Namun, Ade mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menggunakan aturan yang bersifat Lumpsum, sehingga pemerintah tidak wajib memasukkan bukti perjalanan dinas ke dalam laporan keuangan, “Jadi belum tentu sebuah pelanggaran,” Ujarnya.

Karena itu, BPK menyarankan agar pemerintah daerah segera menerapkan sistem At Cost untuk tahun anggaran 2009. “Dengan sistem ini bukti-bukti pengeluaran untuk perjalanan dinas akan lebih transparan karena dicatat,” Ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu Ali Berti, seusai rapat dengan Sekretaris Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran di Sekretariat Pemerintah Provinsi Bengkulu, “Ada beberapa dokumen yang belum bisa kami lengkapi saat BPK melakukan Audit,” Ungkapnya. Pemerintah Daerah akan melengkapi administrasi yang kurang dalam tempo 60 hari ke depan.

Laporan hasil Audit ini selanjutnya akan diteruskan ke BPK Pusat untuk diperiksa oleh tim evaluasi, “Jika ditemukan adanya pelanggaran pidana, BPK akan menyerahkan hasil audit ini ke kejaksaan agung,” Selanjutnya, Kejagung lah yang berhak menentukan apakah akan melimpahkan kasus pelanggaran tersebut ke Kejaksaan Tinggi atau tidak.

Dalam laporan hasil audit BPK Bengkulu disebutkan bahwa realisasi belanja perjalanan dinas di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu sebesar Rp 28.886.465.900. Jumlah ini dinilai kurang wajar oleh BPK Perwakilan Bengkulu.

About these ads
6 Komentar leave one →
  1. den permalink
    Februari 23, 2010 2:55 pm

    Askum Pak Syukriy. Saya mo kasih sedikit koment untuk tulisan Perjalanan Dinas Pejabat Daerah.
    mengenai point:
    Jika diperhatikan secara cermat, substansi PMK 45 secara eksplisit ditujukan untuk pejabat/pegawai di pusat. Beberapa fakta tersebut adalah:
    1. Tidak disebutkan istilah pejabat daerah dan pegawai daerah.
    2. Berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dengan APBN.
    3. Tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur keuangan daerah, yakni PP No.58/2005.

    Berdasarkan fakta di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: PMK 45 tidak bisa dijadikan dasar untuk merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan mempertahnggungjawabkan belanja perjalanan dinas oleh pejabat/pegawai daerah. Oleh karena itu, diperlukan keberanian daerah untuk membuat regulasi sendiri terkait dengan perjalanan dinas ini.

    memang di PMK tersebut tidak disebutkan/ mengatur secara detail apakah pejabat/pegawai daerah atau pejabat/pegawai pusat, namun perlu diingat bahwa hampir lebih dari 80% dana pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat (DAU,DAK Dekonsentrasi, Perbantuan, Hibah dll). Sehingga dalam pengalokasian anggaran terutama untuk perjalanan dinas sudah sewajarnya mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi (Peraturan Menteri Keuangan dan bukan daerah yang membuat peraturan sendiri). Hal ini mungkin bisa berbeda, jika daerah tersebut sebagai daerah yang memiliki PAD yang lebih besar dari penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat (bisa saja daerah tersebut membuat aturan sendiri).
    Selain itu perlu diingat bahwa untuk menekan defisit angaran APBN atas belanja Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dilakukan rasionalisasi anggaran (penghematan anggaran untuk perjalan dinas) dan lebih diprioritakan kepada program2 Pemerintah Pusat yang lebih bermanfaat dan bersentuhan langsung ke publik (seperti: BLT, Jamkesmas, Wajardikdas dll) dibanding dialokasikan untuk membiayai perjalanan dinas. Meskipun dengan adanya otonomi daerah, bukan berarti daerah 100% independen/less control dri Pemerintah Pusat. (terbukti bahwa Depdagri secara struktur organisasi membawahi semua urusan pemda dan pemda mengakomodir kepentingan penyelenggaraan pemerintah pusat di daerah melalui Permendagri ataupun peraturan2 dari kementerian/lembaga teknis).

    ~ To: Den ~
    Terima kasih banyak.
    Perjalanan dinas dalam konteks otonomi daerah memang sangat menarik, terutama karena ketidaksamaan geografis wilayah pemda di seluruh Indonesia. Namun, Depdagri sendiri tidak menerbitkan Peraturan Mendagri tentang Perjalanan Dinas Pejabat Daerah… Kira-kira kenapa ya?

  2. April 19, 2013 12:06 am

    Dark leafy greens are one of the best sources around
    for vitamin C, too, which is crucial to the production of carnitine, necessary
    for fat burn-off. Some programs I bought worked
    really well and some were a waste of money. Remember,
    maintain a high protein, high calorie diet, watch your carbs, lift heavy and perform 20 – 25 minutes of cardio
    and you.

  3. April 23, 2013 7:19 pm

    Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account
    your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

  4. April 24, 2013 9:37 am

    Ahaa, its good conversation regarding this piece of writing here at this website, I have read all that, so at this
    time me also commenting here.

  5. April 26, 2013 10:18 pm

    I got this web page from my buddy who informed me about this site and now this time I am visiting this website and reading very informative articles at this place.

Trackbacks

  1. Perjalanan Dinas Pejabat Daerah: Sebuah kasus konflik kelembagaan

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 85 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: